EVALUASI UUD NRI 1945

Setiap warga negara harus berperan serta dalam menghormati dan menegakkan HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Hal tersebut diatur dalam pasal 28i ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 sebagai perwujudan bela negara dalam bidang hukum. Salah satu alasan pentingnya hal tersebut diatur dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 adalah ..........

• Dalam rangka mewujudkan warga negara yang sadar HAM
• Untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam HAM
• Untuk mendorong kinerja bagi aparat penegak hukum
• Meningkatkan citra indonesia dalam penegakkan HAM
• Dalam rangka pemenuhan HAM secara konstitusional

Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang diwujudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan. Hal tersebut penting mengingat kedudukan UUD NRI Tahun 1945 yang bertujuan untuk memilih .....

• Eksistensi budaya nasional di dunia
• Kesergaman budaya nasional
• Terwujudnya masyarakat madani
• Peningkatan kewibawaan indonesia
• Indonesia sebagai pusat peradaban dunia

Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Contoh perilaku yang mencerminkan nasionalisme berdasarkan pasal tersebut adalah ...

• Menghormati hak bela negara
• Ikut dalam kegiatan bela negara
• Menaati kewajiban bela negara
• Berpartisipasi dalam sishankamrata
• Mengambil peran dalam keamanan negara

Terkait dengan negara indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi, panitia perancang UUD dalam BPUPKI telah diletakkan landasan kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran sebagaimana tertuang dalam pasal 28 UUD 1945. Sebagai warga negara yang berintegritas, hal yang perlu dilakukan berkenaan dengan ketentuan tersebut adalah .....

• Menggunakan kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadi
• Menggunakan kebebasan untuk mengejar kepentingan golongan
• Membatasi kebebasan untuk memberi kebebasan pada orang lain
• Membatasi kebebasan agar tidak merugikan orang lain
• Menggunakan kebebasan dengan cara yang bertanggung jawab

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Arti penting pengaturan ketentuan tersebut dalam konstitusi adalah .....

• Mengadili kejahatan militer
• Memperkuat kewenangan hakim
• Mengatur ruang lingkup peradilan
• Menciptakan pengadilan yang bebas
• Membentuk peradilan bersih

Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 28B ayat (1) mengatur warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Selanjutnya aturan tersebut diterapkan dalam Undang- undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . Ketentuan tersebut penting mengingat kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum di indonesia yakni ........

• Landasan pemerintah dalam memberikan kebebasan semua warga negara untuk melaksanakan perkawinannya memiliki keturunan
• Negara berkewajiban menghormati pelaksanaan perkawinan serta mengakui dan melindungi keturunan sebagai perwujudan hak asasi manusia
• Dasar hukum bagi pemerintah dalam memfasilitasi semua proses perkawinan setiap warga negara, memberikan pengesahan dan memberi pengakuan
• Dasar pengakuan negara atas semua pelaksanaan perkawinan, baik yang dilaksanakan menurut hukum nasional maupun hukum adat
• Menjamin pemenuhan hak asasi warga negara untuk melaksanakan perkawinan dan melanjutkan keturunan tanpa ada campur tangan pemerintah

UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) dengan tegas menyatakan bahwa bangsa indonesia sebagai negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan setiap penduduk diberi kebebasan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pentingnya ketentuan tersebut diterapkan dalam kebijakan pemerintah, yaitu .....

• Pemerintah tidak ikut campur dalam mengatur kehidupan beragama di indonesi
• Dasar kewenangan negara untuk menjamin kerukunan hidup antarumat beragama
• Mewujudkan masyarakat yang taat pada hukum agama untuk menjamin ketakwaan
• Landasan bagi pemerintah dalam menerapkan hukum agama sebagai aturan nasional
• Membentuk kehidupan masyarakat yang toleran, bebas nilai, dan saling menghormati

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara akan menjadi dasar hukum positif di indonesia. Hal tersebut secara formal dilatarbelakangi oleh pernyataan berikut. Manakah pernyataan yang paling tepat dan sesuai .....

• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi satu-satunya sumber hukum tertinggi di Indonesia
• Penegasan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi yang diakui di indonesia
• Landasan yang mengikat setiap warga negara, lembaga negara, dan lembaga masyarakat tanpa terkecuali
• Hukum positif di indonesia menjadi sumber material yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 hanya boleh diubah oleh MPR hasil pemilihan umum

Pasal 18 A ayat 2 UUD NRI 1945 menjelaskan perihal keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut penting mengingat kedudukan UUD NRI Tahun 1945 bertujuan untuk .....

• Memantau kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan negara
• Mengurangi beban kerja pemerintah pusat yang diserahkan ke daerah
• Menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien
• Mengantisipasi terjadinya pengelolaan negara secara terpusat
• Membagikan keuangan nasional ke daerah agar terjadi pembangunan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang salah satu indikatornya memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A sampai dengan 28J. Pentingnya ketentuan pasal tersebut diterapkan dalam kebijakan pemerintah, yaitu sebagai....

• Perwujudan perindungan kepentingan hukum negara dan pemerintah
• Dasar hukum penerapan sanksi bagi para pelaku tindak kejahatan
• Bukti pemeritah telah melakukan ratifikasi instrumental internasional
• Landasan bagi pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia
• Jaminan kebebasan semua warga negara dalam menerapkan demokrasi