POST TEST DIKLAT PERENCANAAN ANGGARAN

Dalam rangka interkoneksi KRISNA - Renja dan SAKTI - RKA, penguatan struktur dan fitur dalam sistem dilakukan melalui langkah sebagai berikut, kecuali:

• Penambahan lokus dalam struktur RKA
• Penambahan fitur penelaahan/approval di RKA
• Penambahan fitur update data pengelola kinerja dalam hal terdapat perubahan
• Interkoneksi KRISNA Renja K/L dan Sakti RKA K/L melalui Application Programming Interface (API) secara real time

Kondisi yang diharapkan untuk sinkronisasi belanja K/L dan TKD yaitu sebagai berikut, kecuali:

• Adanya interkoneksi data capaian antara pusat dan daerah
• Adanya sinkronisasi program dalam RKA-K/L dengan Bidang yang didanai dari DAK Fisik
• Adanya sinkronisasi timeline proses penyusun RKAK/L dan pengajuan proposal DAK Fisik
• Adanya interkoneksi proposal DAK Fisik dalam Aplikasi Krisna dengan Aplikasi SAKTI

Pengalokasian belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi menggunakan KRO Standar untuk belanja TIK yaitu antara lain:

• Data dan Informasi Publik, Sarana dan Prasarana Bidang TIK, Operasional Manajerial Sarana dan Prasarana Bidang TIK
• Data dan Informasi Publik, Sarana dan Prasarana Bidang TIK, Operasional Manajerial Sarana dan Prasarana Bidang Pelayanan
• Data dan Informasi Publik, Sarana dan Prasarana Bidang Layanan Umum, Operasional Manajerial Sarana dan Prasarana Bidang TIK
• Data dan Informasi Publik, Sarana dan Prasarana Bidang Layanan Umum Operasional Manajerial Sarana dan Prasarana Bidang Pelayanan

Kriteria belanja TIK yang harus dilakukan clearance berdasarkan Surat Edaran Bersama, meliputi Belanja Aplikasi, Data Statistik - Data Spasial, maupun Data Lainnya, serta Pelaksanaan non teknis. Yang termasuk kriteria Belanja Aplikasi yaitu sebagai berikut, kecuali:

• Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum SPBE
• Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi yang bersinggungan/sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan
• Pengadaan jasa pengelolaan layanan (managed service) aplikasi
• Penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi payung hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran, termasuk kaidah-kaidah penganggaran yang harus dipenuhi yaitu:

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Pertanggungjawaban Anggaran
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RKA-K/L yaitu sebagai berikut:

• Biro/Unit Perencanaan, Unit Eselon II, dan Satuan Kerja (satker) pada Kementerian/Lembaga
• Biro/Unit Perencanaan, APIP, Unit Eselon I, dan Satuan Kerja (satker) pada Kementerian/Lembaga
• Biro/Unit Organisasi dan Tata Laksana, Unit Eselon I, dan Satuan Kerja (satker) pada Kementerian/Lembaga
• Biro/Unit Organisasi dan Tata Laksana, Unit Eselon III, dan Satuan Kerja (satker) pada Kementerian/Lembaga

Yang bukan merupakan manfaat dari implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, yaitu:

• Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
• Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan
• Terciptanya rumusan program, kegiatan, keluaran yang mencerminkan real work
• Terwujudnya efisiensi dengan tidak adanya overlapping antar subkomponen

Prinsip Belanja Berkualitas dalam penerapan kaidah penganggaran, meliputi:

• Prinsip Efisiensi, Prinsip Efektivitas, Prinsip Prioritas, Prinsip Transparansi, dan Prinsip Simplifikasi
• Prinsip Efisiensi, Prinsip Simplifikasi, Prinsip Prioritas, Prinsip Transparansi, dan Prinsip Akuntabilitas
• Prinsip Efisiensi, Prinsip Efektivitas, Prinsip Prioritas, Prinsip Transparansi, dan Prinsip Akuntabilitas
• Prinsip Efisiensi, Prinsip Efektivitas, Prinsip Prioritas, Prinsip Transparansi, dan Prinsip Fleksibilitas

Penandaan anggaran (budget tagging) untuk tematik APBN antara lain terdiri dari:

• Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Anggaran Responsif Gender, Program Keluarga Harapan
• Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Anggaran Responsif Gender, Adaptasi Perubahan Iklim
• Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan, Anggaran Responsif Gender, Adaptasi Perubahan Iklim
• Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Program Keluarga Harapan, Adaptasi Perubahan Iklim

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 dan 4 Tahun 2022, yang dimaksud dengan Clearance pada belanja TIK adalah Proses evaluasi dan penilaian yang diberikan oleh KemenPAN dan RB dan Kemenkominfo sebagai pertimbangan kepada K/L yang mengajukan:

• Rencana pembangunan/pengadaan sistem TIK baru yang bersifat umum, pengadaan server baru dan/atau pusat data baru, dan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE
• Rencana pembangunan infrastruktur data dan perangkat yang baru untuk penyelenggaraan pemerinahan dan pelayanan kepada pengguna SPBE
• Rencana pengadaan sistem TIK baru yang bersifat umum, sarana dan prasarana TIK untuk pemenuhan layanan pengguna SPBE
• Rencana pembangunan/pengadaan sistem TIK baru yang bersifat khusus, pengadaan server baru dan/atau pusat data baru, dan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE