Human Rights and Governance in Indonesia

Salah satu upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia adalah dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang HAM yang di atur dalam

• Keppres No. 181 tahun 1998

• Undang-Undang No. 26 tahun 2000

• Keppres No. 129 tahun 1998

• Undang-Undang No. 39 tahun 1999

• Undang-Undang No.5 tahun 1998

Salah satu upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia adalah dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang HAM yang di atur dalam

• Adanya hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung

• Pembentukan lembaga penegakan HAM

• Produk hukum yang bersifat restriktif (membatasi) HAM

• Pembatasan hak sipil dan hak politik warga negara

• HAM dianggap produk pemikiran Barat dan dianggap tidak sesuai dengan Pancasila

Exraordinary crimes, jenisnya

• Penganiayaan dan pemukulan

• Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

• Pemaksaan dan penganiayaan

• Pencemaran nama baik

• Penghinaan dan pemukulan

Peraturan tentang peradilan HAM, di atur dalam

• Keppres No. 181 tahun 1998

• Undang-Undang No.5 tahun 1998

• Keppres No. 129 tahun 1998

• Undang-Undang No. 39 tahun 1999

• Undang-Undang No. 26 tahun 2000

Dalam penegakan kasus HAM, saluran yang tidak dapat digunakan sebagai penyelesaian kasus pelanggaran HAM biasa adalah

• Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi

• Pengadilan Umum

• Pengadilan tata usaha negara (PTUN)

• Lembaga praperadilan

• Komnas HAM

Keadilan dalam pendidikan kesempatan mengembangkan diri dan kebebasan berpendapat, merupakan kaitan antara HAM dan sila dalam Pancasila yang berbunyi

• Ketuhanan yang Maha Esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dam permusyawaratan perwakilan

• Persatuan Indonesia

• Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Pemikiran HAM yang lebih menekankan pada semangat kebebasan demokrasi lilberal yang berintikan kebebasan individu dan berimplementasi untuk lebih memberikan ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi terjadi dalam sejarah Indonesia pada

• Periode 1945-1950

• Periode 1950-1959

• Periode 1959-1966

• Periode 1966-1998

• Periode 1998-2010

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta termasuk dalam macam HAM, yaitu hak asasi

• Ekonomi

• Sosial dan budaya

• Politik

• Pribadi

• Hukum

Menurut UU Nomor 26 tahun 2000 mengenai proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM, proses penyelidikan dapat dilakukan oleh

• Kepolisian

• Mahkamah Agung

• Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi

• TNI

• Komnas HAM

Dalam sebuah sistem, unsur-unsur atau kesatuan-kesatuan yang berfungsi sebagai

• Pembentukan kesatuan secara keseluruhan

• Pengikat kuat terbentuknya sistem

• Perekat yang harus dan kuat

• Penghubung yang tidak terpisahkan

• Petunjuk terjadinya sebuah proses