KORUPSI DALAM UU

Dibawah ini adalah berbagai bentuk korupsi yang diatur dalam UU no 31/1999 jo. no. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor, KECUALI :

• Merugikan keuangan negara

• Penyuapan

• Penggelapan dalam jabatan

• Suap suapan

Dibawah ini adalah berbagai bentuk korupsi yang diatur dalam UU no 31/1999 jo. no. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor, KECUALI :

• Benturan kepentingan dalam jabatan

• Perbuatan Curang

• Gratifikasi

• Hadiah

Setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi negara maupun perekonomian negara....adalah bentuk korupsi yang diatur dalam UU No 31/1999 pasal ...

• Pasal 1

• Pasal 2

• Pasal 3

• Pasal 4

Setiap orang yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang didapatkan karena jabatan atau kedudukan yang dipercayakan kepadanya dengan tujuan untuk memprkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sehingga dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara....adalah bentuk korupsi yang diatur dalam UU No 31/1999 pasal ...

• pasal 1

• pasal 2

• pasal 3

• pasal 4

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, adalah bunyi UU No 31/1999 pasal 12 huruf g yang menjelaskan bentuk korupsi......

• Penyuapan

• Gratifikasi

• Pemerasan

• Perbuatan curang

Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan, memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi....adalah bunyi UU No 31/1999 pasal 9 yang menjelaskan bentuk korupsi......

• Penyuapan

• Pemerasan

• Perbuatan Curang

• Penggelapan dalam jabatan

Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah bunyi UU No 31/1999 tentang perbuatan curang pasal ......

• Pasal 12 huruf h

• Pasal 7 ayat (1) huruf a

• Pasal 7 ayat (1) huruf b

• Pasal 7 ayat (1) huruf c

Pemberian dalam arti luas, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik, adalah bunyi pasal 12 b ayat (1) UU No. 20/2001 yang merupakan penjelasan tentang bentuk korupsi....

• Gratifikasi

• Perbuatan Curang

• Pemerasan

• Penyuapan

Dibawah ini adalah bentuk bentuk GRATIFIKASI, KECUALI :

• Uang, Barang

• Tiket Perjalanan, Fasilitas Penginapan, Perjalanan Wisata

• Diskon, Komisi, Pengobatan Gratis

• hadiah, pembayaran hutang

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 B ayat (1)). Ketentuan pasal 12 B ayat (1) ini tidak berlaku jika :

• nilai gratifikasi lebih dari 10 juta

• nilai gratifikasi kurang dari 10 juta

• penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja, sejak menerima gratifikasi

• penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari, sejak menerima gratifikasi