HUKUM PAJAK

Setiap warga masyarakat yang telah memenuhi syarat berdasarkan UU KUP mempunyai kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu suatu identitas sebagai berikut di bawah ini, kecuali:

• sebagai sarana dalam administrasi perpajakan

• berupa nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak

• sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak

• sebagai sarana untuk melaporkan jumlah utang pajak

• merupakan sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan

Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya obyek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan, saat terutangnya pajak ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut, kecuali:

• pada akhir masa, untuk PPh yang dipotong oleh pemberi kerja, atau PKP untuk PPN dan PPN BM

• pada saat suatu masa, saat ditetapkan oleh Dirjen Pajak, untuk dibayarkan dan atau dilunasi pajaknya oleh WP

• pada saat timbulnya obyek pajak, untuk PPh yang dibayar atau disetor sendiri oleh WP

• pada suatu saat, untuk PPh yang dipotong oleh pihak ketiga

• untuk masa pajak saat awal hingga akhir Tahun Pajak, untuk PPh yang dibayar atau disetor oleh WPLN

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu dalam hal:

• Telah memenuhi persyaratan subjektif

• telah memenuhi persyaratan obyektif

• telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif

• Telah mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap

• Telah tinggal dan  atau berada di Indonesia

Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dilakukan secara jabatan oleh Dirjen Pajak dalam hal:

• telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

• tidak memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

• tidak melaksanakan kewajiban pajak hingga akhir tahun pajak

• wajib pajak pada saat dilakukan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak diketahui telah mempunyai utang pajak

• orang pribadi atau badan atau Pengusaha akan meniggalkan Indonesia selama-lamanya

Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali:

• Wajib pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

• Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha

• adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

• dianggap perlu oleh Dirjen Pajak, karena wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif

• diajukan oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya, karena Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif

Menurut ketentuan UU PPh, Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan diterapkan tarif yang lebih tinggi dibandingkan Wajib Pajak yang memiliki NPWP, yaitu :

• 15% (lima belas persen) lebih tinggi

• 20% (dua puluh persen) lebih tinggi

• 25% (dua puluh lima persen) lebih tinggi

• 30% (tiga puluh persen) lebih tinggi

• 35% (tiga puluh lima persen) lebih tinggi

Bukti potong pajak yang digunakkan bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala PNS/TNI dan Polri swasta adalah:

• SPT 1721-IV

• SPT 1721 A1

• SPT 1770 (SS, S)

• SPT 1721 A2

• SPT 1721 Y

Menurut ketentuan UU KUP, yang merupakan pekerjaan bebas adalah sebagai berikut, kecuali:

• pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi  yang mempunyai keahlian khusus

• pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi  yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan dari keahliannya

• pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi  yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja

• pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi  yang terikat oleh suatu hubungan kerja

• pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi  yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan dari profesinya

Menurut UU KUP, Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) paling lama:

• 1 (satu) bulan

• 2 (dua) bulan

• 3 (tiga) buan

• 4 (empat) bulan

• 6 (enam) bulan

Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat:

• Direktur Jenderal Pajak belum mulai menerbitkan STP

• Direktur Jenderal Pajak sudah mulai menerbitkan Surat Teguran

• Direktur Jenderal Pajak sudah menerbitkan Surat Paksa

• Direktur Jenderal Pajak sudah mulai melakukan tindakan pemeriksaan

• Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan