Menurut ketentuan UU KUP, yang merupakan pekerjaan bebas adalah sebagai berikut, kecuali:

pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang terikat oleh suatu hubungan kerja

pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus

pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan dari keahliannya

pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja

pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan dari profesinya

Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat:

Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan

Direktur Jenderal Pajak belum mulai menerbitkan STP

Direktur Jenderal Pajak sudah mulai menerbitkan Surat Teguran

Direktur Jenderal Pajak sudah menerbitkan Surat Paksa

Direktur Jenderal Pajak sudah mulai melakukan tindakan pemeriksaan

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUP yang menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak merupakan implementasi :

Ajaran utang pajak tidak langsung

Berdasarkan UU KUP, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila:

jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang

jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih kecil daripada jumlah pajak yang terutang

jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang tidak dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang

jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang

jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar tidak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang

Berdasarkan UU KUP, Dirjen Pajak dapat melakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus, kecuali:

Penanggung Pajak mempunyai utang pajak kurang dari Rp 100 juta

Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu

Penanggung Pajak mempunyai utang pajak lebih dari Rp 100 juta

Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai

Penanggung Pajak menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia

Menurut UU No. 19 Tahun 1997 juncto UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), apabila Penanggung Pajak tidak dapat dijumpai, Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak

pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan

kepala cabang yang bersangkutan

ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat

Menurut UU KUP, yang bukan merupakan pengecualian dari Hak Mendahulu untuk utang pajak, adalah:

biaya pemeliharaan atas suatu barang bergerak dan atau tidak bergerak

biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak

biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak

biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang

biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, menurut UU KUP, daluwarsa setelah melampaui waktu:

Tidak ada lampau waktu daluwarsa

Berdasarkan UU KUP, daluwarsa penagihan pajak dapat ditangguhkan, kecuali:

Telah dilakukan pemeriksaan lengkap oleh pemeriksa pajak

ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan SKPKBT

dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Fiskus dapat melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan Surat Paksa, apabila hingga dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya:

Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPSS)

Pengenaan Pajak Penghasilan kepada subyek pajak menurut UU PPh berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut, kecuali:

subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak

adanya obyek pajak yang dapat dikenai pajak

menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak dan atau bagian tahun pajak

telah memenuhi syarat subyektif

kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak

Berdasarkan ketentuan UU PPh, yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan adalah:

pemotong dan atau pemungut pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah

bendahara pada instansi Pemerintah

pemotong dan atau pemungut pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah

bendahara pada perusahaan swasta

pemberi kerja dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan oleh Dirjen Pajak RI

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi adalah :

paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak

paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak

paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Masa dalam Tahun Pajak

paling lama akhir bulan pada bulan terakhir setelah Tahun Pajak

Menurut ketentuan UU PPh, Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dikenai pajak atas penghasilan :

yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia

dari warisan yang belum terbagi

dari harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat

dari penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah

semua jawaban yang disebutkan benar

Jika dalam pemenuhan kewajiban pajak, Tuan Akwokwokwok telah melakukan kredit pajak sebesar Rp 60 juta, tetapi dari hasil pemeriksaan pajak oleh auditor pajak ternyata masih kurang bayar Rp 45 juta, maka:

Tuan Akwokwokwok mempunyai utang pajak Rp 105 juta

Tuan Akwokwokwok mempunyai utang pajak Rp 15 juta

Tuan Akwokwokwok mempunyai lebih bayar Rp 105 juta

Tuan Akwokwokwok mempunyai pajak luaran Rp 105 juta

Tuan Akwokwokwok mempunyai pajak masukan Rp 105 juta

Besarnya kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) ditetapkan berdasarkan:

penghasilan neto dengan tarif umum

penghasilan bruto dengan tarif umum

penghasilan neto dengan tarif khusus

penghasilan bruto dengan tarif progresif

penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya dikalikan dengan tarif sepadan

Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan mempunyai fungsi seperti disebutkan di bawah ini, kecuali:

melaporkan penetapan jumlah pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor/pemeriksa pajak

melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, serta melaporkan harta dan kewajiban

melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

Berdasarkan UU PPh, subyek pajak orang pribadi dalam negeri (SPDN) menjadi wajib pajak, apabila:

telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP

bertempat tinggal dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia

telah bekerja, menikah, dan mempunyai anak di Indonesia

mempunyai status kewarganegaraan dan memperoleh penghasilan di Indonesia

mempunyai status sebagai pekerja dan atau bekerja pada pemberi kerja, melakukan pekerjaan bebas sesuai profesi dan keahliannya

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk satu tahun pajak bagi wajib pajak yang sudah kawin, istri tidak bekerja, dan mempunyai tangggungan 2 (dua) anak adalah:

Rp 67,500,000 (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Rp 72,000,000 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah )

Rp 67,000,000 (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Rp 63, 000,000 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah)

Rp 122,500,000 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Anggota keluarga yang dapat menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

Anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus (anak kandung, orang tua kandung dan mertua), termasuk anak angkat yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh kepala keluarga (wajib pajak)

kakek dan nenek, orang tua, saudara ipar dari suami (WP OP PPh)

kakek dan nenek, orang tua, bibi , paman, sopir dan pembantu rumah tangga dari istri (WP OP PPh)

kakek dan nenek, orang tua, bibi , paman, sopir dan pembantu rumah tangga dari WP OP PPh

Anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus (anak kandung, orang tua kandung dan mertua), termasuk anak angkat yang mempunyai penghasilan, namun seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh kepala keluarga (wajib pajak)

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subyektif, karena :

kewajiban pajaknya melekat pada subyek pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada subyek pajak lainnya

telah diterimanya penghasilan oleh subyek pajak yang bersangkutan

adanya obyek pajak yang dapat dikenai pajak menurut ketentuan UU PPh

adanya peristiwa hukum yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaksakanan kewajiban pajak penghasilan

adanya aset, modal, dan harta sebagai obyek PPh yang dimiliki oleh wajib pajak

Dalam melaksanakan prosedur penagihan pajak preventif, Fiskus tidak dapat menerbitkan Surat Paksa, apabila tidak atau belum diterbitkan:

Surat Penaagihan Seketika dan Sekaligus (SPSS)

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

Surat Perintah Melaksanakan Lelang (SPML)

Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yaitu berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan dari pokok pajak yang terutang, dengan jangka waktu paling lama :

24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

12 (dua) bulan setelah akhir tahun pajak, untuk setiap pokok pajak yang terutang oleh wajib pajak

setiap kali melakukan pelanggaran hukum dan tidak membayar utang pajak sesuai batas waktu yang ditetapkan undang-undang

Menurut ketentuan UU PPh, warga negara asing yang telah menjadi subyek pajak dalam negeri (SPDN) dikecualikan untuk dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, dengan syarat:

memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri

mewakili kepentingan negara dan atau organisasi internasional yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia

menandatangani perjanjian/kontrak kerja untuk bekerja dan memperoleh penghasilan di Indonesia

melakukan dan membuat perjanjian perkawinan dengan WNI

bekerja sebagai staf diplomatik, kedutaan besar, dan organisasi internasional

Penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, menurut ketentuan UU PPh ditentukan berdasarkan:

penghasilan neto dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

penghasilan neto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

penghasilan bruto ditambah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

penghasilan bruto dikalikan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

penghasilan bruto dikurangi PTKP dan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

Penyanderaan ( Gizjeling ) dapat dilakukan kepada Wajib Pajak untuk jangka waktu :

paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi selama 6 (enam) bulan

paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun lagi

hanya diapat dilkukan peenyanderaan ( Gizjeling ) selama 6 (enam) bulan

HUKUM PAJAK

Authored by S Ay

Social Studies

University

Used 4+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

40 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Setiap warga masyarakat yang telah memenuhi syarat berdasarkan UU KUP mempunyai kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu suatu identitas sebagai berikut di bawah ini, kecuali:

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan

berupa nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak

sebagai sarana untuk melaporkan jumlah utang pajak

merupakan sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya obyek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan, saat terutangnya pajak ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut, kecuali:

pada akhir masa, untuk PPh yang dipotong oleh pemberi kerja, atau PKP untuk PPN dan PPN BM

pada saat suatu masa, saat ditetapkan oleh Dirjen Pajak, untuk dibayarkan dan atau dilunasi pajaknya oleh WP

pada saat timbulnya obyek pajak, untuk PPh yang dibayar atau disetor sendiri oleh WP

pada suatu saat, untuk PPh yang dipotong oleh pihak ketiga

untuk masa pajak saat awal hingga akhir Tahun Pajak, untuk PPh yang dibayar atau disetor oleh WPLN

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu dalam hal:

Telah memenuhi persyaratan subjektif

telah memenuhi persyaratan obyektif

telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif

Telah mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap

Telah tinggal dan atau berada di Indonesia

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dilakukan secara jabatan oleh Dirjen Pajak dalam hal:

telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

tidak memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

tidak melaksanakan kewajiban pajak hingga akhir tahun pajak

wajib pajak pada saat dilakukan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak diketahui telah mempunyai utang pajak

orang pribadi atau badan atau Pengusaha akan meniggalkan Indonesia selama-lamanya

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali:

Wajib pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha

adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

dianggap perlu oleh Dirjen Pajak, karena wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif

diajukan oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya, karena Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Menurut ketentuan UU PPh, Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan diterapkan tarif yang lebih tinggi dibandingkan Wajib Pajak yang memiliki NPWP, yaitu :

15% (lima belas persen) lebih tinggi

20% (dua puluh persen) lebih tinggi

25% (dua puluh lima persen) lebih tinggi

30% (tiga puluh persen) lebih tinggi

35% (tiga puluh lima persen) lebih tinggi

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Bukti potong pajak yang digunakkan bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala PNS/TNI dan Polri swasta adalah:

SPT 1721-IV

SPT 1721 A1

SPT 1770 (SS, S)

SPT 1721 A2

SPT 1721 Y

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

39 questions

La Semiótica: Signo, sus componentes y características

Quiz

•

University

35 questions

UAS EKONOMI MIKRO ISLAM 2 C

Quiz

•

University

40 questions

Ulangan Kenaikan Kelas

Quiz

•

University - Professi...

35 questions

SOAL UTS SEMESTER 2 IPAS

Quiz

•

4th Grade - University

40 questions

LEMBAGA PENEGAK HUKUM

Quiz

•

University

40 questions

Ekonomi SPM (Latihan K1)

Quiz

•

10th Grade - University

40 questions

Latihan Soal IPS IX-1

Quiz

•

9th Grade - University

35 questions

Road to PSAS Part I

Quiz

•

University

Popular Resources on Wayground

8 questions

Spartan Way - Classroom Responsible

Quiz

•

9th - 12th Grade

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

14 questions

Boundaries & Healthy Relationships

Lesson

•

6th - 8th Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

3 questions

Integrity and Your Health

Lesson

•

6th - 8th Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

9 questions

FOREST Perception

Lesson

•

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

Discover more resources for Social Studies

38 questions

Unit 6 Key Terms

Quiz

•

11th Grade - University

HUKUM PAJAK

Setiap warga masyarakat yang telah memenuhi syarat berdasarkan UU KUP mempunyai kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu suatu identitas sebagai berikut di bawah ini, kecuali:

Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya obyek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan, saat terutangnya pajak ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut, kecuali:

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu dalam hal:

Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dilakukan secara jabatan oleh Dirjen Pajak dalam hal:

Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali:

Menurut ketentuan UU PPh, Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan diterapkan tarif yang lebih tinggi dibandingkan Wajib Pajak yang memiliki NPWP, yaitu :

Bukti potong pajak yang digunakkan bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala PNS/TNI dan Polri swasta adalah:

Menurut ketentuan UU KUP, yang merupakan pekerjaan bebas adalah sebagai berikut, kecuali:

Menurut UU KUP, Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) paling lama:

Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat:

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Social Studies