SOAL UTS POLTEKBA 1AP2

Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang……….

• digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

• digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

• merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

• Semua Jawaban Benar.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar …………………… untuk setiap Wajib Pajak.

• Rp. 7.000.000,00

• Rp. 8.000.000,00

• Rp. 9.000.000,00

• Rp. 10.000.000,00

Dasar pengenaan pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan adalah…………………….

• Nilai Yang disepakati

• Nilai Pasar

• Nilai Pajak Terutang dalam Pembukuan

• Nilai Jual Obyek Pajak

Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya …………….. dan setinggi-tingginya ………………. dari nilai jual obyek pajak.

• 5% / 80%

• 10% / 90%

• 15% / 95%

• 20% / 100%

Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya …………. sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.

• lima bulan

• enam bulan

• tujuh bulan

• delapan bulan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan pada Direktur Jenderal Pajak atas……..

• Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

• Surat Pemberitahuan Objek Pajak

• Surat Pemberitahuan Hasil pemeriksaan

• Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu ………… sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

• 1 (satu) bulan

• 2 (dua) bulan

• 3 (tiga) bulan

• 4 (empat) bulan

Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib ………………………………

• memberikan secara tertulis jumlah pajak terutang.

• memberikan secara tertulis hal-hal yang bukan menjadi objek pajak.

• memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar SPOP.

• memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama …………………. sejak tanggal Surat Keberatan diterima, memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

• 3 (tiga) bulan

• 4 (empat) bulan

• 6 (enam) bulan

• 12 (dua belas) bulan

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (3) dalam jangka waktu ………………. sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh wajib pajak dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut.

• 1 (satu) bulan

• 2 (dua) bulan

• 3 (tiga) bulan

• 4 (empat) bulan