Ice Breaking

1.    Tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang berlaku mulai Januari 2024 adalah

• tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

• tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

• bisa memilih antara a atau b

• a dan b benar

2.    Tarif efektif perhitungan PPh Pasal 21 digunakan dalam hal kecuali:

• menghitung PPh Pasal 21 atas honor yang diterima oleh bukan pegawai

• menghitung PPh Pasal 21 atas bonus

• menghitung PPh Pasal 21 atas upah harian s.d. Rp 2.500.000

• menghitung PPh Pasal 21 atas honor yang diterima oleh anggota dewan komisaris

3.    Dalam PMK 168 Tahun 2023 terdapat perubahan skema perhitungan pada pengurang penghasilan bruto PPh Pasal 21 masa desember yaitu:

• diperbolehkannya iuran pensiun dibayar pemberi kerja sebagai pengurang

• diperbolehkannya iuran JHT dibayar pemberi kerja sebagai pengurang

• diperbolehkannya zakat / sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja sebagai pengurang

• diperbolehkannya premi asuransi dibayar karyawan sebagai pengurang

4.    Hardhianto seorang karyawan di PT Cahaya Surga dengan status menikah dan memiliki dua orang anak. Berdasarkan PMK 168 Tahun 2023, maka PT Cahaya Surga akan menghitung PPh Pasal 21 Hardhianto menggunakan:

• Tarif efektif bulanan kategori A

• Tarif efektif bulanan kategori B

• Tarif efektif bulanan kategori C

• Tarif efektif harian

5.    Bayu Aji menerima pekerjaan membuat taman dari PT Indah Berkilau dimana Bayu Aji menerima upah harian sebesar Rp 255.000 / hari. Atas upah harian yang diterima oleh Bayu Aji harus dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif:

• 0.5%

• 0%

• 5%

• Tarif pasal 17 x 50% x Ph. Bruto

6.    Dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang untuk pegawai tetap, selain masa Desember saat ini menggunakan rumus:

• Ph. Bruto sebulan x TER Bulanan

• (Ph. Bruto sebulan – Biaya Jabatan/Pensiun – Iuran Pensiun) disetahunkan – PTKP) x Tarif Ps. 17) / 12

• (Ph. Bruto sebulan – Biaya Jabatan/Pensiun – Iuran Pensiun) – PTKP) x TER Bulanan

• (Ph. Bruto sebulan – Biaya Jabatan/Pensiun – Iuran Pensiun) x TER Bulanan

7.    Berdasarkan PMK 168/ 2023, cara untuk menghitung PPh Pasal 21 Bukan Pegawai adalah:

• ((Ph. Bruto x 50%) – PTKP)) x Tarif Pasal 17

• ((Ph. Bruto x 50%) kumulatif – PTKP)) x Tarif Pasal 17

• (Ph. Bruto x 50%) x Tarif Pasal 17

• (Ph. Bruto x 50%) kumulatif x Tarif Pasal 17

8.    Tuan Hasan bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT Palugada. Tuan Hasan berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak (K/2). Pada bulan Juli 2024, Tuan Hasan menerima gaji sebesar Rp6.500.000,00 dan tunjangan pajak sebesar Rp300.000,00 serta membayar iuran pensiun melalui PT Palugada sebesar Rp100.000,00. Berapa PPh 21 atas Tuan Hasan?

• Rp 6.500.000 x TER Bulanan

• Rp 6.800.000 x TER Bulanan

• Rp 6.400.000 x TER Bulanan

• Rp 6.700.000 x TER Bulanan

9.    Tuan Nasution adalah seorang komisaris di PT Jaya Selalu. Selama tahun 2024, Tuan Nasution hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari PT Jaya Selalu di bulan Desember 2024. Tuan Nasution berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Pada bulan Desember 2024, Tuan Nasution menerima atau memperoleh honorarium sebesar Rp60.000.000,00. Berapa PPh 21 Terutang atas honor yang diterima oleh Tuan Nasution?

• Rp 60.000.000 x TER Bulanan

• Rp 60.000.000 x Tarif Psl. 17

• (Rp 60.000.000 x 50%) x Tarif Psl 17

• (Rp 60.000.000-PTKP Bulanan) x TER Bulanan

10.    Nyonya Ani adalah seorang konsultan dan sedang menangani kasus pemeriksaan PT Kerja Keras. Atas penyelesaian kasus tersebut, Nyonya Ani menerima atau memperoleh imbalan dari PT Kerja Keras sebesar Rp400.000.000,00. Berpa PPh 21 yang harus dipotong kepada Nyonya Ani?

• Rp 400.000.000 x TER Bulanan

• (Rp 400.000.000 x 50%) x TER Bulanan

• Rp 400.000.000 x Tarif Psl 17

• (Rp 400.000.000 x 50%) x Tarif Psl 17