Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam

• Undang-Undang No 15 Tahun 201

• Undang-Undang No 17 Tahun 2017

• Undang-Undang No 07 Tahun 2017

• Undang-Undang No 11 Tahun 2016

Struktur kelembagaaan di lembaga pengawas pemilu adalah

• Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas TPS

• Bawaslu Provinsi Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL

• Bawaslu, Bawaslu Prov, Panwas Kabupaten

• Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas TPS

Pengawas TPS berjumlah

• 1 orang setiap desa/kelurahan

• 1 orang setiap TPS

• 2 orang setiap TPS

• 3 orang setiap desa/kelurahan

Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS meliputiantara lain, kecuali

• Surat suara

• Tinta

• Kotak suara dan bilik suaara

• Obeng untuk mencoblos

Surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan sah jika

• Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS

• Surat suara ditandatangani oleh anggota KPPS

• Surat suara ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS

• Surat suara ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan saksi

Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat berapa hari sebelum pemungutan suara?

• 5 hari

• 3 hari

• 4 hari

• 6 hari

Kewajiban Pengawas TPS antara lain

• Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan perhitungan suara

• Mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara

• Menerima salinan berita acara dan sertifikasi pemungutan dan perhitungan suara

• Mengawasai pelaksanaan pemungutan suara

Hasil kegiatan pengawasan Pengawas Pemilu dituangkan dalam

• Formulir Model A

• Formulir Model B

• Formulir Model C

• Formulir Model D

Berapakah jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2024

• 18 partai politik

• 24 partai politik

• 20 partai politik

• 21 partai politik

Daerah pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah

• Desa/Kelurahan atau gabungan Desa/Kelurahan    

• Kecamatan atau gabungan Kecamatan

• Gabungan Desa/Kelurahan dan Kecamatan

• Kabupaten atau gabungan Kabupaten