TWK KEDINASAN POLRI (TEMA LEMBAGA KEKUASAAN NEGARA)

Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk

kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah

kekuasaan ....

• Konstitutif

• Legislatif

• Eksekutif

• Yudikatif

• Eksaminatif

Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah

kekuasaan ....

• Konstitutif

• Legislatif

• Federatif

• Yudikatif

• Eksaminatif

Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan

oleh lembaga .....

• MPR, DPR, DPRD dan DPD

• Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

• Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

• Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

• Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang

Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, adalah kekuasaan …

• Konstitutif

• Legislatif

• Federatif

• Yudikatif

• Eksaminatif

Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan

mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah ....

• Menteri Keuangan RI

• Dewan Perwakilan Daerah

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Gubernur Bank Indonesia

• Badan Pemeriksa Keuangan

Tugas negara juga melindungi wilayah ZEE yang merupakan batas wilayah laut suatu

Negara dari garis pantai yang luasnya ....

• 200 mil

• 240 mil

• 250 mil

• 260 mil

• 300 mil

Berikut adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari ....

• Darat: Malaysia, Batas laut dengan negara: Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina

• Samudera Hindia dan perairan negara India

• daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik

• wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia

• samudera hindia dan benua Australia

Prinsip laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat

dalam peraturan negara, yakni ....

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960

• Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS

• Deklarasi Djuanda pada tangal 13 Desember 1957

• UUD NRI tahun 1945 pasal 25 A

• Undang-undang RI no. 32 tahun 2014 tentang kelautan

Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga

legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ....

• Interest Group

• Pressure Group

• Political Figures

• Infrastruktur Politik

• Suprastruktur Politik

Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ....

• Partai Politik

• Lembaga Negara

• Kelompok Penekan

• Kelompok Kepentingan

• Pendapat Umum bersama media massa