POST TEST PPN

Nota Pembatalan atas perolehan Jasa Kena Pajak, terjadi jika pihak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak membatalkan sebagian pekerjaan sesuai dokumen dalam kontrak, hal tersebut mengakibatkan

• Pihak penerima jasa harus menyampaikan SPT Masa PPN Pembetulan

• Mengakibatkan Pajak Masukan di Masa Pajak sesuai Nota Pembatalan berkurang

• Mengakibatkan Pajak Keluaran di Masa Pajak sesuai Nota Pembatalan berkurang

• Tidak berpengaruh ke SPT Masa PPN di Masa Pajak sesuai Nota Pembatalan

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan harus terpenuhi syarat formal dan material sesuai UU PPN Pasal 13 ayat 9, yang termasuk syarat formal adalah

• Faktur Pajak berisi keterangan yang sebenarnya terkait barang kena pajak atau jasa kena pajak

• Transaksi dapat dibuktikan dengan uji arus uang dan uji arus barang

• Penanda tangan faktur pajak adalah pengurus, pejabat atau pegawai yang di tunjuk dan telah di input di aplikasi E-faktur

• Identitas pembeli sesuai keadaan yang sebenarnya

Pajak Masukan dibawah ini tidak dapat dikreditkan kecuali

• Pajak masukan terkait penyerahan Terutang dengan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain sesuai PMK- 121/PMK.03/2015

• Pajak masukan terkait penyerahan dibebaskan

• Pajak masukan terkait penyerahan tidak terutang

• Pajak masukan terkait penyerahan terutang PPN dengan PPN Besaran tertentu

PPN atas penyerahan Kendaraan Bermotor bekas diatur dengan PMK-65/PMK.03/2022, dasar pengenaan Pajaknya adalah

• Harga Jual dikalikan 10%

• Harga Jual dikurangi potongan harga

• Nilai lain

• 1,1% dikalikan harga jual

Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan membangun sendiri sesuai Pasal 16C UU PPN, pelaksanaannya diatur dengan PMK- 61/PMK.03/2022, dibawah ini pernyataan yang tidak benar terkait PPN Pasal 16C UU PPN adalah

• Dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya

• Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 1 (satu) tahun

• Yang dibangun adalah untuk tempat tinggal atau tempat usaha

• Luas bangunan 200 m² atau lebih

Penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan berikat mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut berupa barang kena pajak dibawah ini kecuali

• Bahan baku, bahan penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat

• Barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan Hasil Produksi

• Barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara

• Barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat

Fasilitas Perpajakan yang diterima pengusaha di kawasan Berikat atas pemasukan barang dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean adalah

• Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM

• Tidak dipungut Pajak dalam rangka Impor

• Diberikan penangguhan Bea Masuk

• Diberikan pembebasan Cukai

Barang milik Pengusaha Kawasan Berikat, jika diserahkan ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean, maka atas fasilitas PPN atas Pemasukan Barang Kena Pajak tersebut maka harus dilakukan pembayaran Kembali, pernyataan yang tidak benar dibawah ini adalah

• PPN Terutang pada saat pengeluaran

• Harus sudah dilunasi pada saat pendaftaran dokumen pengeluaran barang

• Dasar Perhitungan jika barang berasal dari TLDDP adalah harga jual yang berlaku dan tarif pada saat barang dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean

• PDRI dan/atau PPN yang dilunasi tidak dapat dikreditkan oleh PDKB pada masa pajak dilakukannya pengeluaran

Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dapat dilakukan ke lokasi

• luar daerah pabean

• tempat lain dalam daerah pabean minimal 50% dari hasil produksi

• Tempat Penimbunan Berikat lainnya

• Kawasan Bebas

Pembetulan atau penggantian faktur pajak akibat salah dalam pengisian/penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas, maka akan berdampak ke hal-hal sebagai berikut, kecuali

• NSFP Faktur Pajak pengganti sama dengan NSFP Faktur Pajak yang diganti

• Kode status diisi 1 (satu), kode transaksi yang digunakan sesuai peruntukan

• Tanggal Faktur Pajak pengganti yaitu tanggal pada saat Faktur Pajak pengganti dibuat pertama kali

• Dalam hal PKP penjual telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti dalam SPT Masa PPN maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan untuk melaporkan Faktur Pajak pengganti