Kuis V - Ketentuan Umum Perpajakan Edisi II

Dasar pemberian Imbalan Bunga adalah sebagai berikut ini, KECUALI…

• Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP

• Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang KUP

• Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP

• Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP

Dibawah ini yang termasuk dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran NPWP Badan, KECUALI...

• Akte Pendirian dan Perubahan atau Surat Keterangan Penunjukan dari Kantor Pusat untuk BUT

• NPWP Pimpinan/Penanggungjawab

• 3. Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi

• KTP Pimpinan

Berikut ini adalah Tindakan Penagihan Pajak yang KURANG TEPAT, yaitu…

• Surat paksa diterbitkan setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal surat teguran disampaikan.

• Surat teguran diterbitkan setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran utang pajak.

• Dalam hal penyitaan dilakukan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK, LJK Lainnya, dan/atau entitas lain, pejabat tidak perlu melakukan permintaan pemblokiran terlebih dahulu.

• Pengusulan pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal surat paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan SPMP, pelaksanaan penyitaan, atau penjualan barang sitaan.

Wajib Pajak menerima SKPKB tanggal 8 Juni 2022. Setelah diteliti ternyata tertulis tanggal penerbitannya tanggal 4 Juni 2021 padahal seharusnya tanggal 4 Juni 2022. Kesalahan atau kekeliruan tersebut termasuk dalam ruang lingkup…

• Kesalahan hitung

• Kesalahan tulis

• Kesalahan dalam penerapan ketentuan perpajakan

• Kekeliruan dalam penerapan ketentuan perpajakan

Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT apabila ….

• SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan melalui jasa ekspedisi dengan bukti tercatat

• SPT LB disampaikan setelah lebih dari 3 tahun dan WP telah ditegur secara tertulis

• SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilaporkan melalui e-filing via internet

• Jawaban a, b, dan c semua benar

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa…

• denda 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

• kenaikan 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan banding

• kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan banding

• denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Kewajiban Pembukuan diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal…

• Pasal 29 ayat (3)

• Pasal 29 ayat (3a)

• Pasal 29 ayat (3b)

• Pasal 28

Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan apabila, kecuali ....

• Terdapat kekurangan pembayaran pajak PPh Pasal 25

• Pengusaha Kena Pajak terlambat menerbitkan Faktur Pajak

• Hasil penelitian SPT PPh badan terdapat kesalahan hitung

• Hasil pemeriksaan SPT Masa PPN terdapat kekurangan pembayaran pajak

Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan paling lama…

• 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan dibuat

• 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima

• 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan dibuat

• 12 dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima

Peninjauan Kembali adalah…

• upaya hukum luar biasa

• upaya hukum biasa

• upaya hukum yang harus dilakukan oleh Pengadilan Pajak

• upaya hukum yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak dan Pengadilan Pajak