Delik Pidana Korupsi - Memahami untuk Membasmi

Delik Pidana Korupsi - Memahami untuk Membasmi

Professional Development

8 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

PRETEST BIMTEK PAUD HI KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

PRETEST BIMTEK PAUD HI KAB. MOJOKERTO TAHUN 2024

Professional Development

10 Qs

Platform Teknologi

Platform Teknologi

Professional Development

12 Qs

QUIZIZ  PMM_KOMBEL 2024

QUIZIZ PMM_KOMBEL 2024

Professional Development

12 Qs

PRE TEST CDOB

PRE TEST CDOB

Professional Development

10 Qs

Berfikir Kritis terhadap Masalah Korupsi

Berfikir Kritis terhadap Masalah Korupsi

Professional Development

10 Qs

Asesmen Sekolah Model SPMI

Asesmen Sekolah Model SPMI

Professional Development

10 Qs

Quiz Ebupot IP

Quiz Ebupot IP

Professional Development

10 Qs

Pretest Negosasi

Pretest Negosasi

Professional Development

10 Qs

Delik Pidana Korupsi - Memahami untuk Membasmi

Delik Pidana Korupsi - Memahami untuk Membasmi

Assessment

Quiz

Education

Professional Development

Hard

Created by

nancy silalahi

Used 6+ times

FREE Resource

8 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pengurusan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional

Bu Mawar Adalah Ahli Pratama Jafung Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama dengan

Pangkat Penata Muda –III a pada Direktorat Jenderal Bina Marga yang sedang dinas di Provinsi X. Mengingat masa kerja yang telah ditempuh, prestasi berikut Pendidikan keterampilan yang dimiliki, Mawar mencoba mengajukan kenaikan jabatan kepada Tim Penilai Wilayah X.

Berkas-berkas persyaratan telah disampaikan kepada Ketua Tim Verifikator DUPAK Wilayah X yaitu Ibu Melati yang merangkap juga sebagai Sekretaris Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X.

Sebelum berkas dinyatakan lengkap, Ibu Melati menyatakan ada biaya administrasi kepada Pusat yaitu sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)

Bukan Tindak Pidana

Suap

Gratifikasi

Pemerasan

Perbuatan Curang

Answer explanation

Media Image

Dipidana Dengan Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat 4 (Empat) Tahun Dan Paling Lama 20 (Dua Puluh) Tahun Dan Pidana Denda Paling Sedikit Rp200.000.00,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)

E. Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Yang Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Atau Dengan Menyalahgunakan Kekuasaanya Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar, Atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan, Atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Bapak Patrick Menjabat Sebagai Ketua Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah Tersebut Membutuhkan Vendor Untuk Kebutuhan Perjalanan Dinas Sehingga Dilakukan Proses Pemilihan Dari Beberapa Vendor Travel Untuk Menemukan Pemenang Tender.

Kemudian, Bapak Patrick Merekomendasikan Dan Menunjuk Vendor Travel Bapak Afinello Yang Merupakan Teman Semasa Kuliahnya. Tanpa Diketahui Pihak Lain, Bapak Patrick Dan Bapak Afinello Sudah Membuat Kesepakatan. Bapak Afinello Bersepakat Dengan Bapak Patrick Untuk Menaikkan Harga Tiket Sebesar 20% Yang Mana Kenaikkan Harga Tersebut Akan Diberikan Kepada Bapak Patrick.

Setelah Adanya Kesepakatan Tersebut, Diketahui Bahwa Bapak Patrick Menunjuk Dan Memenangkan Vendor Travel Bapak Afinello Untuk Dipakai Dalam Perusahaan Tempat Ia Bekerja.

Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara

Suap Menyuap

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Hanya Pelanggaran Administrasi

Perbuatan Curang

Answer explanation

Media Image

Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tindak laku seseorang ataupun suatu korporasi yang memperkaya diri sendiri dapat dipidana, yang dikutip sebagai berikut:

 

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

 

Tindakan tersebut juga terdapat dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang kami kutip sebagai berikut:

 

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”000.000,00 (dua ratus juta ah).”

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Pak Bayu Merupakan Direktur Dari Sebuah Perusahaan, Ia Ingin Membuka Anak Perusahaan Kemudian Ia Mendaftarkan Usahanya Tersebut Ke Dalam Sistem OSS Dan Sudah Melakukan Proses Pembayaran.

Namun Hingga Saat Ini, Sertifikat Standar Yang Dibutuhkan Oleh Pak Bayu Untuk Menjalankan Usahanya Tidak Juga Diproses. Karena Lamanya Proses Penerbitan Ini, Pak Bayu Pun Mendatangi Dinas Setempat Dan Meminta Agar Penerbitan Sertifikat Standarnya Dipercepat. Untuk Memperlancar Keinginannya Ini, Pak Bayu Memberikan Sebuah Jam Tangan Tag Heuer Kepada Pak Anton Selaku Pejabat Terkait Agar Mau Membantunya.

Pak Anton Pun Menerima Jam Tersebut Dan Membantu Pak Bayu Menerbitkan Sertifikat Standarnya

Grafikasi yang dilarang

Suap-Menyuap

Persahabatan dan Silahturahnmi

Perbuatan Curang

Penggelapan dalam Jabatan

Answer explanation

Media Image

Pasal 5

Huruf Ayat 1 Huruf (A) Pemberian Atau Janji Dilakukan Dengan Tujuan Agar Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya. (Suap Sebelum Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu)

(2) Bagi Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Pemberian Atau Janji Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Huruf A Atau Huruf B, Dipidana Dengan Pidana Yang Sama Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1).

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pak Santoso adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota X. Agar mendapat dana tambahan untuk pengembangan pegawai, Pak Santoso berinisiatif untuk menyewakan ambulan-ambulan kepada PT ABC selama pandemik covid-19 tahun 2022

Bukan Tindak Pidana justru optimalisasi aset dan pendapatan Dinkes

Penggelapan dalam Jabatan

Perbuatan Curang

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Korupsi Merugikan Keuangan Negara

Answer explanation

Media Image

Pasal 8 UU Tipikor “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

PT Sinisuka adalah kontraktor yang sudah ditunjuk untuk memperbaiki Gedung Serbaguna Dinas Kesehatan Kota A. Bapak Syukur adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota A yang baru ditunjuk bertugas menggantikan Bapak Mantap.

B Yaitu Komisaris PT Sinisuka menitipkan satu motor untuk meringankan Bapak Syukur Sebagai Kepala Dinas Kesehatan baru di kota A.

Motor tersebut sangat meringan kantugas Bapak Syukur

Hanya Pelanggaran Administrasi, namun jika dikembalikan dapat dimaklumi

Suap-Menyuap

Gratifikasi

Penggelapan dalam Jabatan

Korupsi terkait Kerugian Negara

Answer explanation

Media Image

Pasal 12 B Angka (1) Setiap Gratifkasi Kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Dianggap Pemberian Suap, Apabila Berhubungan Dengan Jabatannya Dan Yang Berlawanan Dengan Kewajiban Atau Tugasnya, Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

A. Yang Nilainya Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Atau Lebih, Pembuktian Bahwa Gratifkasi Tersebut Bukan Merupakan Suap Dilakukan Oleh Penerima Gratifkasi;

 B. Yang Nilainya Kurang Dari Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Pembuktian Bahwa Gratifkasi Tersebut Suap Dilakukan Oleh Penuntut Umum ATAU

 12 C

Apabila A Melaporkan Ke UPG Dalam Jangka Waktu Maksimal 30 Hari Maka Bukan Tindak Pidana

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Kantor Kesehatan Pelabuhan A berwenang untuk menerbitkan sertifikat izin berlayar Kesehatan (PHQC) yang menjadi syarat wajib bagi kapal-kapal yang akan berlayar.   Bapak Puji syukur merupakan kepala kantor Kesehatan Pelabuhan A.

Karena dimungkinkan menurut peraturan, Kantor Kesehatan Pelabuhan melakukan penunjukan langsung untuk vendor Fumigasi yang akan digunakan oleh kapal-kapal tersebut yaitu PT Bersih Bersih Virus yang mana sahamnya sebesar 51%  dimiliki oleh istri Bapak A.

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Gratifikasi

Suap Menyuap

Penggelapan dalam Jabatan

Korupsi terhadap Kerugian Negara

Answer explanation

Media Image

Kantor Kesehatan Pelabuhan A berwenang untuk menerbitkan sertifikat izin berlayar Kesehatan (PHQC) yang menjadi syarat wajib bagi kapal-kapal yang akan berlayar.   Bapak Puji syukur merupakan kepala kantor Kesehatan Pelabuhan A.

Karena dimungkinkan menurut peraturan, Kantor Kesehatan Pelabuhan melakukan penunjukan langsung untuk vendor Fumigasi yang akan digunakan oleh kapal-kapal tersebut yaitu PT Bersih Bersih Virus yang mana sahamnya sebesar 51%  dimiliki oleh istri Bapak A.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berikut ini adalah Bentuk Tindak Pidana Korupsi kecuali

Penggelapan dalam Jabatan

Korupsi Keuangan Negara

Nepotisme

Perbuatan Curang

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

8.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Tindakan koordinasi spesifikasi dan diskusi perincian HPS Vendor lain terhadap salah satu peserta Vendor dalam Pengadaan Barang dan Jasa sehingga Vendor tersebut dapat terpilih dapat diancam

Sanksi Administrasi

Pidana tentang Kerugian Keuangan Negara

Pidana tentang Nepotisme

PTUN dari Instansi