PMK 164 tahun 2023

Subjek Pajak PPh Final 0,5%

• Bentuk Usaha Tetap

• Badan Usaha Milik Desa

• Wajib Pajak Yayasan nirlaba

• Wajib Pajak Badan yang mendapat fasilitas pasal 31 A UU PPh

Subjek Pajak baru yang diatur dalam PP 55 tahun 2022

• CV

• PT

• Orang Pribadi

• Perseroan Perorangan

Bagian peredaran bruto 500 juta yang tidak dipotong pajak berlaku bagi...

• PT, CV, Koperasi, Yayasan, Orang Pribadi

• Koperasi, Yayasan
  

• Bumdes, Koperasi

• Orang Pribadi

Jangka waktu dikenai PPh Final 0,5% adalah

• PT 4 tahun pajak

• Koperasi 4 tahun pajak

• Yayasan 4 tahun pajak

• Orang Pribadi 4 tahun pajak

Penghasilan yang bisa menjadi objek PPh Final 0,5%

• Penghasilan sewa kendaraan

• Penghasilan sehubungan pekerjaan bebas

• Penghasilan sewa tanah dan bangunan

• Penghasilan dividen orang pribadi

Wajib Pajak baru yang hendak dikenai PPh Final 0,5%

• Wajib menyampaikan pemberitahuan di akhir tahun pajak
  
  

• Wajib menyampaikan pemberitahuan sebelum penyampaian SPT

• Wajib menyampaikan pemberitahuan di awal tahun pajak

• Tidak perlu menyampaikan pemberitahuan

Pemotongan PPh Final 0,5% dilakukan melalui

• eSPT PPh Pasal 4 ayat 2

• Surat Setoran Pajak

• Ebupot unifikasi

• Ebupot 21

Peredaran Bruto melebihi 4,8 M pada bulan Juli 2024, maka Wajib Pajak harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat tanggal

• 31 Agustus 2024

• 31 Januari 2025

• 31 Desember 2024

• 31 Juli 2024

Pada Juli 2026, KPP Pratama Jombang mendapatkan data bahwa PT A (belum PKP) sudah memiliki omset melebihi 4,8 M pada Agustus 2024, dan menerbitkan PKP secara jabatan pada 15 Agustus 2026. Maka PT A memenuhi kewajiban PPN mulai

• 31 Agustus 2024

• 31 Desember 2024

• 1 Januari 2025

• 15 Agustus 2026

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 tahun 2023 mulai berlaku sejak

• 29 Oktober 2023

• 29 November 2023

• 29 Desember 2023

• 1 Januari 2024