Uji Kompetensi Kepatuhan Relationship Officer

Relationship Officer A telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPPL) terhadap BU PT Citra Indah pada tanggal 1 Maret 2023. Pada tanggal berapa pemeriksaan lapangan tersebut dilaksanakan pada .....

• 15 Maret 2023

• 21 Maret 2023

• 16 Maret 2023

• 20 Maret 2023

Berikut ini adalah yang termasuk dalam Teknis Penyusunan Program & Realisasi Pemeriksaan, kecuali......

• Investigasi

• Pengamatan atau observasi

• Analisis

• Penulusuran atau trasir

Badan Usaha PT Maju Bersama diberikan surat pemberitahuan pemeriksaan kantor oleh BPJS Kesehatan. Badan Usaha tersebut tidak menghadiri dan tidak memberikan data pemeriksaan yang dibutuhkan. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Relationship Officer, adalah....

• Mengirimkan Surat Peringatan Pertama disertai permintaan untuk menyampaikan data atau dokumen dalam waktu 2 (dua) hari kerja

• Meminta Bantuan dan pendampingan hukum kepada Kejaksaan

• Melaporkan tindakan menghambat proses Pemeriksaan Kepatuhan yang dilakukan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan

• Mengirimkan Surat Panggilan Final Pemeriksaan Kantor (SPFPK) yaitu surat berisi panggilan terakhir kepada Pemberi Kerja untuk memenuhi perintah pemeriksaan atas kepatuhan Jaminan Kesehatan

Ketentuan perundangan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran adalah .....

• Undang Undang No. 24 Tahun 2011

• PP No. 85 Tahun 2013

• PP No. 86 Tahun 2013

• Perpres No. 82 Tahun 2018

Meminta keterangan atau klarifikasi atas informasi ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atau setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran, merupakan definisi dari .....

• Kewajiban Pemeriksa

• Wewenang Pemeriksa

• Tugas Pemeriksa

• Hak Pemeriksa

Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dilaksanakan berdasarkan....

• Hasil pengawasan kepatuhan oleh masing-masing fungsi

• Hasil analisa data mandiri

• aporan pengaduan dari masyarakat atau pekerja

• Semua benar

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) harus memberikan gambaran mengenai, kecuali....

• Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan

• Data, keterangan dan/atau bukti yang diperoleh

• Ditandatangani oleh petugas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan serta dicantumkan tanggal pembuatan dan penelahaannya

• Simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan

Pernyataan pilihan Prosedur Pemeriksaan dan Teknik Pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan Rencana Pemeriksaan merupakan definisi dari.....

• Program Pemeriksaan

• Rencana Pemeriksaan

• Kertas Kerja Pemeriksaan

• Laporan Hasil Pemeriksaan

Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2019, kecuali .....

• Pemeriksaan yang dilakukan atas adanya indikasi pelanggaran suatu tindak pidana dalam penyelenggaraan kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atas Program Jaminan Kesehatan.

• Pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada pengaduan pekerja kepada BPJS Kesehatan terkait dengan dugaan ketidaksesuaian pelaporan data Gaji atau Upah oleh Pemberi Kerja

• Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud mengakibatkan timbulnya potensi kekurangan pemungutan dan pembayaran iuran dari yang seharusnya dipungut dan dibayarkan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara

• Pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil pengawasan apabila ditemukan potensi ketidakpatuhan

Badan Usaha PT. Sukses Makmur telah diperiksa oleh BPJS Kesehatan dengan temuan sebagai berikut: • PT Sukses Makmur telah mendaftarkan 50 pekerja dengan total upah yang dilaporkan Rp. 250.000.000 dengan kewajiban iuran per bulan sebesar Rp. 12.500.000. • Sebanyak 50 pekerja belum didaftarkan ke BPJS Kesehatan dengan potensi kewajiban iuran sebesar Rp. 12.500.000. • Sampai dengan tahapan monitoring SPHP, Badan Usaha tersebut tidak patuh melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga dikenakan sanksi denda administratif 0,1% pada bulan April 2023 • Selanjutnya, Badan Usaha PT Sukses Makmur menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dan melaporkan bukti kepatuhan pada bulan Juni 2023. Berapakah besaran denda administratif 0,1% yang harus dibayarkan oleh PT Sukses Makmur ......

• 75.000

• 25.000

• 12.500

• 60.000