Karakteristik & Subjek PPN

Yang bukan karakteristik PPN adalah...

• Pajak Tidak Langsung

• Pajak atas Konsumsi

• Pajak atas Pembelian

• Pajak Objektif

Yang menjadi pemikul beban PPN adalah...

• Pengusaha Kena Pajak

• Pengusaha

• Negara

• Pembeli/Penerima Jasa

Dampak yang timbul karena PPN dikenakan secara objektif adalah Regresif (kesenjangan beban pajak), bagaimana pemerintah mengurangi regresivitas tersebut?

• PPN hanya dikenakan bagi pengusaha

• Dikenakan PPnBM bagi konsumen Barang Mewah

• Dikenakan PPN hanya untuk orang kaya

• Dikenakan PPN kepada seluruh Konsumen

Sebutan untuk Dasar Hukum PPN adalah...

• UU PPN dan PPnBM

• UU PPN 1984

• UU PPN 1983

• UU PPN 42 th 2009

Pengusaha kecili adalah pengusaha yang selama satu tahun pajak memiliki omset/peredaran bruto tidak melebihi....

• 500 Juta

• 2 Milyar

• 4,8 Milyar

• 5 Milyar

Sebelum diberlakukannya UU PPN 1984 pajak atas konsumsi dikenal dengan sebutan...

• Pajak Penjualan (PPn)

• Pajak Pembelian (PPb)

• Pajak Pembangunan (PPb)

• Pajak Konsumsi (PPk)

Bapak Adi memiliki Usaha Toko Bangunan diketahui Omset Selama Tahun 2023 di bulan Juni, Pak Adi telah memiliki Omset lebih dari 4,8 Milyar maka Pak Adi harus melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat...

• Tanggal 10 bulan berikutnya

• akhir bulan

• akhir bulan berikutnya

• akhir tahun pajak

Bapak Adi memiliki Usaha Toko Bangunan diketahui Omset Selama Tahun 2024 di bulan Juni, Pak Adi telah memiliki Omset lebih dari 4,8 Milyar maka Pak Adi harus melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat..

• akhir bulan

• Tanggal 20 bulan berikutnya

• akhir bulan berikutnya

• akhir tahun pajak

PPN Indonesia menganut sistem Destination Principle, apa yang dimaksud dengan Destination Principle?

• PPN dikenakan atas Konsumsi

• PPN dikenakan kepada seluruh Wajib Pajak

• PPN dikenakan tergantung lokasi konsumsi dilakukan

• PPN dapat dikenakan dimanapun

Berikut ini yang bukan History Undang-undang PPN adalah..

• UU no 8 Tahun 1983

• UU No 7 Tahun 1990

• UU No 18 Tahun 2000

• UU No 42 Tahun 2009