KLASTER C_Literasi Bahasa Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, terdapat 440 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 237 ribu orang. Dari jumlah itu, tenaga kerja disabilitas  yang  terserap  baru  sekitar  2.851  orang atau sekitar 1,2 persen yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal. Padahal, Undang- undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD mempekerjakan paling sedikit

2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Serta mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan sedikitnya 1 persen penyandang disabilitas.

 

Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Pengantar Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Eva Trisiana, mengakui aspek pengawasan ini belum optimal meski di kementeriannya terdapat fungsi pengawasan yang bertugas untuk mengawasi implementasi dari UU tersebut. Oleh karena itu, Kemenaker terus melakukan  sosialisasi  maupun public  campaign ke perusahaan-perusahaan,  agar  paling  tidak perusahaan menyadari bahwa ada aturan tersebut.

 

Melihat   data   pekerja   disabilitas   dengan status karyawan, hasil olah data Lokadata.id atas SAKERNAS 2019 mendapati, sebanyak 1,3 juta orang atau 15 persen bekerja di sektor formal tersebut. Jumlah karyawan difabel terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan 296 ribu orang, kemudian Jawa Timur 225 ribu, disusul Jawa Tengah 223 ribu. Sementara Ibu Kota Jakarta di posisi enam dengan 76 ribu orang. Tingginya pekerja disabilitas di Tanah Pasundan ini tidak terlepas dari beberapa hotel dan restoran yang mempekerjakan para penyandang disabilitas.  Adapun,  sampai  tahun  2019  terdapat

3.000 hotel dan 12.000 restoran di Jabar yang berpotensi untuk memberdayakan para disabilitas.

 

International Labour Organization (ILO) pun memiliki komitmen untuk mempromosikan keadilan sosial dan mencapai pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Memastikan akses yang setara dan pelatihan bagi disabilitaspun termasuk dalam  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs) poin keempat. Oleh karena itu, upaya ILO untuk melibatkan penyandang disabilitas juga mencakup kegiatan, termasuk praktik internal dan kemitraan dengan badan PBB lain.

 

Sumber:lokadata.id

Berikut adalah fakta berdasarkan bacaan tersebut ....

• Jumlah  karyawan  difabel  di  Provinsi  Jawa

  Tengah sebanyak 225 ribu karyawan

• Sampai tahun 2018 terdapat 3.000 hotel dan

  12.000  restoran  di  Jabar  yang  berpotensi memberdayakan pekerja difabel

• Jumlah karyawan difabel terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan 296 ribu orang

• Terdapat 440 perusahaan dengan jumlah pekerja difabel sebanyak 237 karyawan

• Karyawan difabel telah terserap sejumlah 2% dari total pekerja di BUMN/BUMD dan 1% di perusahaan swasta

(Paragraf 1) Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, terdapat 440 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 237 ribu orang. Dari jumlah itu, tenaga kerja disabilitas  yang  terserap  baru  sekitar  2.851  orang atau sekitar 1,2 persen yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal. Padahal, Undang- undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD mempekerjakan paling sedikit

2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Serta mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan sedikitnya 1 persen penyandang disabilitas.

 

(Paragraf 2)Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Pengantar Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Eva Trisiana, mengakui aspek pengawasan ini belum optimal meski di kementeriannya terdapat fungsi pengawasan yang bertugas untuk mengawasi implementasi dari UU tersebut. Oleh karena itu, Kemenaker terus melakukan  sosialisasi  maupun public  campaign ke perusahaan-perusahaan,  agar  paling  tidak perusahaan menyadari bahwa ada aturan tersebut.

 

(Paragraf 3) Melihat   data   pekerja   disabilitas   dengan status karyawan, hasil olah data Lokadata.id atas SAKERNAS 2019 mendapati, sebanyak 1,3 juta orang atau 15 persen bekerja di sektor formal tersebut. Jumlah karyawan difabel terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan 296 ribu orang, kemudian Jawa Timur 225 ribu, disusul Jawa Tengah 223 ribu. Sementara Ibu Kota Jakarta di posisi enam dengan 76 ribu orang. Tingginya pekerja disabilitas di Tanah Pasundan ini tidak terlepas dari beberapa hotel dan restoran yang mempekerjakan para penyandang disabilitas.  Adapun,  sampai  tahun  2019  terdapat

3.000 hotel dan 12.000 restoran di Jabar yang berpotensi untuk memberdayakan para disabilitas.

 

(Paragraf 4) International Labour Organization (ILO) pun memiliki komitmen untuk mempromosikan keadilan sosial dan mencapai pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Memastikan akses yang setara dan pelatihan bagi disabilitaspun termasuk dalam  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs) poin keempat. Oleh karena itu, upaya ILO untuk melibatkan penyandang disabilitas juga mencakup kegiatan, termasuk praktik internal dan kemitraan dengan badan PBB lain.

 

Sumber:lokadata.id

Berikut adalah negasi pernyataan yang benar berdasarkan       paragraf       kedua       pada       teks tersebut, kecuali ....

• Kemenaker  tidak  melakukan  sosialisasi maupun public    campaign ke    perusahaan- perusahaan

• Tahun 2019 terdapat 3.000 hotel dan 12.000 restoran di Jabar yang berpotensi untuk memberdayakan para disabilitas.

• Fungsi pengawasan implementasi UU oleh kemenaker belum optimal

• Kemenaker   berjanji   akan   merealisasikan

  Undang-undang Nomor 8 tahun 2016

• Pekerja/karyawan difabel belum terserap optimal, baik di BUMN/BUMD maupun di perusahaan swasta

(Paragraf 1) Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, terdapat 440 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 237 ribu orang. Dari jumlah itu, tenaga kerja disabilitas  yang  terserap  baru  sekitar  2.851  orang atau sekitar 1,2 persen yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal. Padahal, Undang- undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD mempekerjakan paling sedikit

2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Serta mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan sedikitnya 1 persen penyandang disabilitas.

 

(Paragraf 2)Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Pengantar Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Eva Trisiana, mengakui aspek pengawasan ini belum optimal meski di kementeriannya terdapat fungsi pengawasan yang bertugas untuk mengawasi implementasi dari UU tersebut. Oleh karena itu, Kemenaker terus melakukan  sosialisasi  maupun public  campaign ke perusahaan-perusahaan,  agar  paling  tidak perusahaan menyadari bahwa ada aturan tersebut.

 

(Paragraf 3) Melihat   data   pekerja   disabilitas   dengan status karyawan, hasil olah data Lokadata.id atas SAKERNAS 2019 mendapati, sebanyak 1,3 juta orang atau 15 persen bekerja di sektor formal tersebut. Jumlah karyawan difabel terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan 296 ribu orang, kemudian Jawa Timur 225 ribu, disusul Jawa Tengah 223 ribu. Sementara Ibu Kota Jakarta di posisi enam dengan 76 ribu orang. Tingginya pekerja disabilitas di Tanah Pasundan ini tidak terlepas dari beberapa hotel dan restoran yang mempekerjakan para penyandang disabilitas.  Adapun,  sampai  tahun  2019  terdapat

3.000 hotel dan 12.000 restoran di Jabar yang berpotensi untuk memberdayakan para disabilitas.

 

(Paragraf 4) International Labour Organization (ILO) pun memiliki komitmen untuk mempromosikan keadilan sosial dan mencapai pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Memastikan akses yang setara dan pelatihan bagi disabilitaspun termasuk dalam  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs) poin keempat. Oleh karena itu, upaya ILO untuk melibatkan penyandang disabilitas juga mencakup kegiatan, termasuk praktik internal dan kemitraan dengan badan PBB lain.

 

Sumber:lokadata.id

Berdasarkan teks tersebut, dari 440 perusahaan yang tercatat oleh Kemenaker berapa tenaga kerja disabilitas yang berhasil terserap?

• 76 ribu tenaga kerja

• 237 ribu tenaga kerja

• 2.800 tenaga kerja

• 2.851 tenaga kerja

• 225 ribu tenaga kerja

(Paragraf 1) Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, terdapat 440 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 237 ribu orang. Dari jumlah itu, tenaga kerja disabilitas  yang  terserap  baru  sekitar  2.851  orang atau sekitar 1,2 persen yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal. Padahal, Undang- undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD mempekerjakan paling sedikit

2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Serta mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan sedikitnya 1 persen penyandang disabilitas.

 

(Paragraf 2)Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Pengantar Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Eva Trisiana, mengakui aspek pengawasan ini belum optimal meski di kementeriannya terdapat fungsi pengawasan yang bertugas untuk mengawasi implementasi dari UU tersebut. Oleh karena itu, Kemenaker terus melakukan  sosialisasi  maupun public  campaign ke perusahaan-perusahaan,  agar  paling  tidak perusahaan menyadari bahwa ada aturan tersebut.

 

(Paragraf 3) Melihat   data   pekerja   disabilitas   dengan status karyawan, hasil olah data Lokadata.id atas SAKERNAS 2019 mendapati, sebanyak 1,3 juta orang atau 15 persen bekerja di sektor formal tersebut. Jumlah karyawan difabel terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan 296 ribu orang, kemudian Jawa Timur 225 ribu, disusul Jawa Tengah 223 ribu. Sementara Ibu Kota Jakarta di posisi enam dengan 76 ribu orang. Tingginya pekerja disabilitas di Tanah Pasundan ini tidak terlepas dari beberapa hotel dan restoran yang mempekerjakan para penyandang disabilitas.  Adapun,  sampai  tahun  2019  terdapat

3.000 hotel dan 12.000 restoran di Jabar yang berpotensi untuk memberdayakan para disabilitas.

 

(Paragraf 4) International Labour Organization (ILO) pun memiliki komitmen untuk mempromosikan keadilan sosial dan mencapai pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Memastikan akses yang setara dan pelatihan bagi disabilitaspun termasuk dalam  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs) poin keempat. Oleh karena itu, upaya ILO untuk melibatkan penyandang disabilitas juga mencakup kegiatan, termasuk praktik internal dan kemitraan dengan badan PBB lain.

 

Sumber:lokadata.id

Berdasarkan  grafik,  jika  Sulawesi  Selatan  berhasil menyerap 140 ribu karyawan difabel, maka ….

• Provinsi  Jawa  Barat  akan  menjadi  urutan pertama jumlah difabel terbanyak

• Provinsi  Jawa Tengah  akan naik  urutannya menjadi urutan pertama terbanyak

• Provinsi  Sulawesi  Selatan  akan  turun  satu peringkat menjadi urutan ke-10

• Provinsi Banten akan berada di urutan ke-5 setelah Sulawesi Selatan

• Provinsi   Lampung   akan   menjadi   urutan terakhir jumlah difabel terbanyak

(Paragraf 1) Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, terdapat 440 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 237 ribu orang. Dari jumlah itu, tenaga kerja disabilitas  yang  terserap  baru  sekitar  2.851  orang atau sekitar 1,2 persen yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal. Padahal, Undang- undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD mempekerjakan paling sedikit

2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Serta mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan sedikitnya 1 persen penyandang disabilitas.

 

(Paragraf 2)Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Pengantar Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Eva Trisiana, mengakui aspek pengawasan ini belum optimal meski di kementeriannya terdapat fungsi pengawasan yang bertugas untuk mengawasi implementasi dari UU tersebut. Oleh karena itu, Kemenaker terus melakukan  sosialisasi  maupun public  campaign ke perusahaan-perusahaan,  agar  paling  tidak perusahaan menyadari bahwa ada aturan tersebut.

 

(Paragraf 3) Melihat   data   pekerja   disabilitas   dengan status karyawan, hasil olah data Lokadata.id atas SAKERNAS 2019 mendapati, sebanyak 1,3 juta orang atau 15 persen bekerja di sektor formal tersebut. Jumlah karyawan difabel terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan 296 ribu orang, kemudian Jawa Timur 225 ribu, disusul Jawa Tengah 223 ribu. Sementara Ibu Kota Jakarta di posisi enam dengan 76 ribu orang. Tingginya pekerja disabilitas di Tanah Pasundan ini tidak terlepas dari beberapa hotel dan restoran yang mempekerjakan para penyandang disabilitas.  Adapun,  sampai  tahun  2019  terdapat

3.000 hotel dan 12.000 restoran di Jabar yang berpotensi untuk memberdayakan para disabilitas.

 

(Paragraf 4) International Labour Organization (ILO) pun memiliki komitmen untuk mempromosikan keadilan sosial dan mencapai pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Memastikan akses yang setara dan pelatihan bagi disabilitaspun termasuk dalam  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs) poin keempat. Oleh karena itu, upaya ILO untuk melibatkan penyandang disabilitas juga mencakup kegiatan, termasuk praktik internal dan kemitraan dengan badan PBB lain.

 

Sumber:lokadata.id

Selisih antara Provinsi Sumatera Selatan dan Banten

terkait penyerapan karyawan difabel adalah ….

• 73 ribu Karyawan difabel

• 72 ribu Karyawan difabel

• 80 ribu Karyawan difabel

• 70 ribu Karyawan difabel

• 82 ribu Karyawan difabel

(Paragraf 1) Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, terdapat 440 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 237 ribu orang. Dari jumlah itu, tenaga kerja disabilitas  yang  terserap  baru  sekitar  2.851  orang atau sekitar 1,2 persen yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal. Padahal, Undang- undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD mempekerjakan paling sedikit

2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Serta mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan sedikitnya 1 persen penyandang disabilitas.

 

(Paragraf 2)Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Pengantar Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Eva Trisiana, mengakui aspek pengawasan ini belum optimal meski di kementeriannya terdapat fungsi pengawasan yang bertugas untuk mengawasi implementasi dari UU tersebut. Oleh karena itu, Kemenaker terus melakukan  sosialisasi  maupun public  campaign ke perusahaan-perusahaan,  agar  paling  tidak perusahaan menyadari bahwa ada aturan tersebut.

 

(Paragraf 3) Melihat   data   pekerja   disabilitas   dengan status karyawan, hasil olah data Lokadata.id atas SAKERNAS 2019 mendapati, sebanyak 1,3 juta orang atau 15 persen bekerja di sektor formal tersebut. Jumlah karyawan difabel terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan 296 ribu orang, kemudian Jawa Timur 225 ribu, disusul Jawa Tengah 223 ribu. Sementara Ibu Kota Jakarta di posisi enam dengan 76 ribu orang. Tingginya pekerja disabilitas di Tanah Pasundan ini tidak terlepas dari beberapa hotel dan restoran yang mempekerjakan para penyandang disabilitas.  Adapun,  sampai  tahun  2019  terdapat

3.000 hotel dan 12.000 restoran di Jabar yang berpotensi untuk memberdayakan para disabilitas.

 

(Paragraf 4) International Labour Organization (ILO) pun memiliki komitmen untuk mempromosikan keadilan sosial dan mencapai pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Memastikan akses yang setara dan pelatihan bagi disabilitaspun termasuk dalam  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs) poin keempat. Oleh karena itu, upaya ILO untuk melibatkan penyandang disabilitas juga mencakup kegiatan, termasuk praktik internal dan kemitraan dengan badan PBB lain.

 

Sumber:lokadata.id

UU yang mewajibkan mempekerjakan sedikitnya 1--2 persen penyandang disabilitas ialah ....

• UU ITE No.8 tahun 1994

• UUD 1945

• UU No. 20 tahun 2003

• UU No. 8 tahun 2016

• UU No. 11 tahun 2020

(Paragraf 1) Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, terdapat 440 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 237 ribu orang. Dari jumlah itu, tenaga kerja disabilitas  yang  terserap  baru  sekitar  2.851  orang atau sekitar 1,2 persen yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal. Padahal, Undang- undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD mempekerjakan paling sedikit

2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Serta mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan sedikitnya 1 persen penyandang disabilitas.

 

(Paragraf 2)Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Pengantar Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Eva Trisiana, mengakui aspek pengawasan ini belum optimal meski di kementeriannya terdapat fungsi pengawasan yang bertugas untuk mengawasi implementasi dari UU tersebut. Oleh karena itu, Kemenaker terus melakukan  sosialisasi  maupun public  campaign ke perusahaan-perusahaan,  agar  paling  tidak perusahaan menyadari bahwa ada aturan tersebut.

 

(Paragraf 3) Melihat   data   pekerja   disabilitas   dengan status karyawan, hasil olah data Lokadata.id atas SAKERNAS 2019 mendapati, sebanyak 1,3 juta orang atau 15 persen bekerja di sektor formal tersebut. Jumlah karyawan difabel terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan 296 ribu orang, kemudian Jawa Timur 225 ribu, disusul Jawa Tengah 223 ribu. Sementara Ibu Kota Jakarta di posisi enam dengan 76 ribu orang. Tingginya pekerja disabilitas di Tanah Pasundan ini tidak terlepas dari beberapa hotel dan restoran yang mempekerjakan para penyandang disabilitas.  Adapun,  sampai  tahun  2019  terdapat

3.000 hotel dan 12.000 restoran di Jabar yang berpotensi untuk memberdayakan para disabilitas.

 

(Paragraf 4) International Labour Organization (ILO) pun memiliki komitmen untuk mempromosikan keadilan sosial dan mencapai pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Memastikan akses yang setara dan pelatihan bagi disabilitaspun termasuk dalam  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs) poin keempat. Oleh karena itu, upaya ILO untuk melibatkan penyandang disabilitas juga mencakup kegiatan, termasuk praktik internal dan kemitraan dengan badan PBB lain.

 

Sumber:lokadata.id

Berdasarkan grafik tersebut, berapa jumlah karyawan difabel di Banten dan Riau?

• 119 ribu

• 200 ribu

• 224 ribu

• 129 ribu

• 209 ribu

(Paragraf 1) Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jabatan  manajer  di  perusahaan-perusahaan Indonesia  masih  didominasi  laki-laki.  Dalam  tiga tahun terakhir, angka tertinggi ada di 2016 sebesar 75,83%. Sebaliknya, hanya 24,17% jabatan manajer yang diisi oleh perempuan.

(Paragraf 2) Meskipun laki-laki masih mendominasi jabatan manajer, namun jumlahnya mulai berkurang perlahan pada 2017 dan 2018. Masing-masing sebesar 73,37% dan 71,03%. Kepercayaan terhadap perempuan  untuk  mengemban  tugas  sebagai manajer pun bertambah. Pada 2017 sebanyak 26,63% perempuan    menjabat    sebagai    manajer.    Tahun

berikutnya naik menjadi 28,97%.

(Paragraf 3) Riset McKinsey tahun 2018 menyebutkan kesetaraan gender mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan Indonesia sebanyak US$ 135 miliar pada 2025. Kesetaraan gender perlu dukungan dari beragam pihak, baik pemerintah, swasta, dan individu.

 

Sumber: databoks.katadata.co.id

Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut. Manakah pernyataan yang  tidak tepat?

• Perempuan sudah mendominasi jabatan manager pada tahun 2017 dan 2018

• Kesetaraan gender perlu dukungan dari beragam pihak, baik pemerintah, swasta, dan individu.

• mencatat jabatan manajer di perusahaan- perusahaan Indonesia masih didominasi laki- laki.

• Kepercayaan terhadap perempuan untuk mengemban tugas sebagai manajer bertambah

• kesetaraan gender mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan Indonesia sebanyak US$ 135 miliar pada 2025

(Paragraf 1) Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jabatan  manajer  di  perusahaan-perusahaan Indonesia  masih  didominasi  laki-laki.  Dalam  tiga tahun terakhir, angka tertinggi ada di 2016 sebesar 75,83%. Sebaliknya, hanya 24,17% jabatan manajer yang diisi oleh perempuan.

(Paragraf 2) Meskipun laki-laki masih mendominasi jabatan manajer, namun jumlahnya mulai berkurang perlahan pada 2017 dan 2018. Masing-masing sebesar 73,37% dan 71,03%. Kepercayaan terhadap perempuan  untuk  mengemban  tugas  sebagai manajer pun bertambah. Pada 2017 sebanyak 26,63% perempuan    menjabat    sebagai    manajer.    Tahun

berikutnya naik menjadi 28,97%.

(Paragraf 3) Riset McKinsey tahun 2018 menyebutkan kesetaraan gender mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan Indonesia sebanyak US$ 135 miliar pada 2025. Kesetaraan gender perlu dukungan dari beragam pihak, baik pemerintah, swasta, dan individu.

 

Sumber: databoks.katadata.co.id

Kesimpulan  yang  tepat  berdasarkan  teks  tersebut

adalah ….

• Mau sekeras apapun usaha perempuan, jabatan manajer akan terus didominasi oleh laki-laki.

• Tingkat kepercayaan terhadap laki-laki untuk mengemban tugas sebagai manajer menurun drastis.

• Menurut data, selama tiga tahun terakhir tingkat kepercayaan terhadap perempuan untuk mengemban tugas sebagai manajer menurun drastis.

• Meskipun  laki-laki  masih  mendominasi jabatan manajer, tetapi tingkat kepercayaan terhadap perempuan untuk mengemban tugas sebagai manajer bertambah.

• Meskipun  laki-laki  masih  mendominasi jabatan manajer, tetapi tingkat kepercayaan terhadap laki-laki mulai menurun untuk mengemban tugas sebagai manajer.

(Paragraf 1) Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jabatan  manajer  di  perusahaan-perusahaan Indonesia  masih  didominasi  laki-laki.  Dalam  tiga tahun terakhir, angka tertinggi ada di 2016 sebesar 75,83%. Sebaliknya, hanya 24,17% jabatan manajer yang diisi oleh perempuan.

(Paragraf 2) Meskipun laki-laki masih mendominasi jabatan manajer, namun jumlahnya mulai berkurang perlahan pada 2017 dan 2018. Masing-masing sebesar 73,37% dan 71,03%. Kepercayaan terhadap perempuan  untuk  mengemban  tugas  sebagai manajer pun bertambah. Pada 2017 sebanyak 26,63% perempuan    menjabat    sebagai    manajer.    Tahun

berikutnya naik menjadi 28,97%.

(Paragraf 3) Riset McKinsey tahun 2018 menyebutkan kesetaraan gender mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan Indonesia sebanyak US$ 135 miliar pada 2025. Kesetaraan gender perlu dukungan dari beragam pihak, baik pemerintah, swasta, dan individu.

 

Sumber: databoks.katadata.co.id

Berdasarkan grafik, berikut adalah pernyataan yang

tepat .…

• Pada tahun 2017, tingkat kepercayaan terhadap perempuan untuk mengemban tugas sebagai manajer berkurang menjadi di bawah 20%

• Pada tahun 2018, 90% jabatan manajer dipegang oleh laki-laki.

• Pada tahun 2018, tingkat kepercayaan terhadap laki-laki untuk mengemban tugas sebagai manajer lebih rendah daripada perempuan.

• Pada tahun 2017, tingkat kepercayaan terhadap perempuan untuk mengemban tugas sebagai manajer bertambah, tetapi tidak sampai di angka 30%.

• Tingkat kepercayaan terhadap perempuan untuk mengemban tugas sebagai manajer bertambah sebanyak 50%.