sejarah 3 / 20 nomor

Gubernur Jenderal Daendels melakukan berbagai kebijakan pada masa pemerintahannya, termasuk pembangunan jalur Anyer–Panarukan, dengan tujuan utama untuk...

• Keamanan nasional

• Pertahanan wilayah kolonial

• Kepentingan militer pemerintah kolonial

• Pengembangan perdagangan internasional

     Sistem Tanam Paksa diberlakukan pada tahun...

• 1808

• 1830

• 1870

• 1900

     Tujuan Sistem Tanam Paksa adalah untuk menutup kerugian keuangan Belanda akibat dari...

• Perang Jawa

• Perang Diponegoro

• Perang Dunia I

• Perang Belgia

     Kebijakan Tanam Paksa pada awalnya menyatakan bahwa tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya...

• 1/3 dari tanah yang dimiliki rakyat

• 1/2 dari tanah yang dimiliki rakyat

• 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat

• 1/10 dari tanah yang dimiliki rakyat

     Pada tahun 1870, keluar Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) yang mengatur tentang...

• Pengelolaan hutan

• Pemberian tanah kepada rakyat

• Prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan

• Pembagian tanah kepada para pejabat kolonial

     Penderitaan rakyat Indonesia akibat Tanam Paksa dapat dilihat dari tingginya angka kematian akibat...

• Penyakit menular

• Kekurangan gizi dan kelaparan

• Konflik antar suku

• Tsunami dan gempa bumi

     Orang-orang Belanda yang menentang adanya Tanam Paksa antara lain adalah...

• Gubernur Jenderal Daendels

• Baron van Hoevel, E.F.E. Douwes Dekker (Multatuli), dan L. Vitalis

• VOC

• Penguasa lokal yang setuju dengan kebijakan tersebut

  Pada   masa penjajahan, Belanda menggunakan taktik adu domba dengan...

• Mengadu domba rakyat Indonesia satu sama lain

• Mengadu domba rakyat Belanda satu sama lain

• Mengadu domba antara Belanda dan Inggris

• Mengadu domba antara rakyat Indonesia dan Cina

     Pengaruh Jalur Anyer–Panarukan pada masa pemerintahan Daendels adalah...

• Penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa

• Pembangunan militer untuk keamanan nasional

• Upaya penyebarluasan agama Nasrani

• Peningkatan ekspor rempah-rempah

     Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 mengatur prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa...

• Pihak swasta dapat menyewa tanah

• Tanah hanya boleh dimiliki oleh pemerintah kolonial

• Rakyat Indonesia tidak boleh memiliki tanah

• Tanah harus dibagikan secara adil kepada seluruh penduduk