Quiz tentang Akuntabilitas, Stakeholder, dan Birokrasi di Indonesia

Implementasi strategi pendekatan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada publik dimulai dengan

• Menumbuhkan kesadaran pegawai akan pentingnya menghargai inovasi

• Menyediakan fasilitas yang memadai

• Memberikan contoh dan keteladanan

• Menciptakan lingkungan yang kondusif

Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk /jenis korupsi. Seseorang yang menerima hadiah karena jabatannya dikategorikan sebagai:

• Kerugian keuangan negara

• Penyuapan

• Gratifikasi

• Perbuatan curang

Yang tidak termasuk nilai-nilai dasar Anti Korupsi adalah:

• Jujur

• Peduli

• Simpati

• Mandiri

Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk /jenis korupsi. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai

• Pemerasan

• Gratifikasi

• Benturan kepentingan dalam pengadaan

• Perbuatan curang

Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk/jenis korupsi. Seorang yang memberikan sejumlah uang kepada pejabat yang berwenang agar nantinya mendapatkan proyek, dikategorikan:

• Kerugian Keuangan Negara

• Perbuatan curang

• Penyuapan

• Gratifikasi

Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang bertentangan dengan konsep spiritual accountability:

• Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, kemudian niat baik akan mendorong untuk menghasilkan visi dan misi yang baik dan diterjemahkan menjadi usaha dan hasil terbaik

• Spiritual accountability yang baik tidak menjamin untuk menghasilkan public accountability yang baik, terbukti dengan banyak negara-negara yang penduduknya dengan basis atau mayoritas beragama, layana

• Spiritual accountability akan membuat manusia untuk selalu ingat pada tujuan hidup dan kesadaran bahwa hidupnya harus dipertanggung jawabkan

• Kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas akibat perbuatannya kepada manusia dan alam pada umumnya

Terkait dengan identifikasi dan penyelarasan nilai-nilai anti korupsi, dari pernyataan dibawah ini, manakah yang tidak tepat:

• Menentukan skala prioritas atau mendapatkan nilai-nilai anti korupsi yang paling inti akan memudahkan untuk implementasinya

• Jika nilai-nilai inti telah dilaksanakan maka nilai-nilai anti korupsi lainnya akan sekaligus telah dilaksanakan pula

• 9 nilai dasar anti korupsi tidak dapat digabung-gabungkan karena akan menghilangkan kesempurnaan pelaksanaannya

• Memutuskan 3 nilai dasar anti korupsi yang paling signifikan akan membuat proses internalisasinya lebih terfokus

Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme disebut dengan:

• Manajemen ASN

• Seleksi ASN

• Profesi ASN

• Perjanjian kerja ASN

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu:

• Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional

• Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun

• Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN

Pegawai yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang adalah:

• PPPK

• PNS

• ASN

• Honorer