PPKn Kelas 8 Term 3

Lembaga daerah yang berhak untuk membahas Perda Provinsi adalah …

• gubemur dan DPD

• DPRD Provinsi bersama DPD

• gubernur dan wakil gubernur

• DPRD Provinsi bersama Gubernur

DPD juga dapat mengusulkan RUU tertentu kepada DPR. Proses pembuatan UU apabila rancangan diusulkan oleh DPD adalah ....

• DPD mengajukan RUU kepada MPR lebih dahulu

• DPD mengajukan usul RUU kepada DPR secara tertulis

• DPD mengajukan usul RUU kepada Presiden terlebih dahulu

• DPD mengajukan usul rancangan UU kepada DPR secara lisan

Sikap terhadap perilaku masyarakat yang main hakim sendiri maka tindakan kalian adalah....

• sembunyi agar tidak dijadikan saksi

• melaporkannya kepada yang berwajib

• membiarkan saja karena bukan urusan kita

• ikut menghakimi orang yang dianggap bersalah

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ....

• Undang-undang

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Pengganti Undang-undang

Proses penyusunan Perda Provinsi sesuai aturan yang berlaku adalah ....

• Rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh Bupati + Gubernur

• Rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi + Gubernur

• Rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh Gubernur kepada Presiden

• Rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Kabupaten atau Gubernur

Urutan peraturan perundang- undangan di Indonesia yang benar sesuai dengan pasal 7 UU nomor 12 Tahun 2011 adalah ....

• (1) - (3) - (2) - (5) -(4) - (6) - (7)

• (1) - (2) - (3) - (5) -(4) - (6) - (7)

• (1) - (3) - (2) - (4) -(5) - (6) - (7)

• (1) - (3) - (2) - (5) -(4) - (7) - (6)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan apabila ....

• terdapat suatu keadaan yang bersifat memaksa dan memerlukan tindakan yang cepat dan tepat

• adanya kepentingan dari pemerintah untuk menetapkan suatu undang-undang tertentu

• Undang-undang yang lama bersifat kaku atau rigid

• adanya tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR atau Presiden

Terdapat nilai-nilai yang dapat diteladani oleh generasi muda dari para tokoh perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut nilai yang tidak patut dicontoh adalah…

• toleransi,saling menghargai dan kebersamaan

• mementingkan golongannya dan komunitas pergaulan

• penuh rasa tanggung jawab, kekeluargaan

• menggunakan kecerdasan,optimis untuk kemajuan

Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan....

• Undang-undang

• Keputusan Presiden

• Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Daerah kabupaten/kota

Lembaga yang berwenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….

• DPR bersama Presiden

• Presiden bersama menteri

• Presiden bersama DPR

• Majelis Permusyawaratan Rakyat