SMA NEGERI USAPIMNASI_UAS PKN KELAS 12

Siapakah lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di Indonesia?

• Mahkamah Konstitusi

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Badan Intelijen Negara

• Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Apa yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana?

• Prinsip bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya

• Prinsip bahwa seseorang dianggap bersalah tanpa bukti yang cukup

• Prinsip bahwa seseorang dianggap bersalah sampai terbukti sebaliknya

• Prinsip bahwa seseorang dianggap bersalah berdasarkan asumsi semata

Apakah yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan bagaimana perlindungannya di Indonesia?

• Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara saja

• Hak asasi manusia hanya berlaku bagi orang dewasa dan tidak untuk anak-anak

• Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia hanya karena dia manusia, dan perlindungannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

• Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945

Bagaimana proses hukum terhadap pelaku kejahatan anak di Indonesia?

• Pelaku kejahatan anak di Indonesia akan diproses melalui jalur peradilan agama

• Pelaku kejahatan anak di Indonesia akan diproses melalui jalur peradilan dewasa

• Pelaku kejahatan anak di Indonesia akan diproses melalui jalur peradilan militer

• Pelaku kejahatan anak di Indonesia akan diproses melalui jalur peradilan anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Apakah yang dimaksud dengan korupsi dan bagaimana upaya pencegahannya di Indonesia?

• Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan. Upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan melalui penegakan hukum, transparansi keuangan negara, pemberantasan gratifikasi, dan pendidikan anti-korupsi.

• Korupsi hanya terjadi di sektor swasta dan tidak ada di sektor publik.

• Upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan dengan memberikan hadiah kepada pejabat negara.

• Korupsi adalah tindakan yang sah dan diperbolehkan dalam pemerintahan.

Apa peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum di Indonesia?

• KPK berperan dalam mengatur lalu lintas di Indonesia.

• KPK berperan dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

• KPK berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

• KPK berperan dalam mengelola keuangan negara di Indonesia.

Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) di Indonesia?

• Mediasi, arbitrase, negosiasi, dan lainnya.

• Pengadilan, penyelesaian sendiri, pembicaraan

• Pengadilan, mediasi, penyelesaian sendiri

• Pengadilan, arbitrase, pembicaraan

Apakah yang dimaksud dengan hukum acara perdata dan bagaimana prosesnya di pengadilan?

• Hukum acara perdata adalah aturan yang mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana di pengadilan.

• Proses hukum acara perdata dimulai dari mediasi, bukan dari gugatan.

• Hukum acara perdata adalah aturan yang mengatur tata cara penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Prosesnya dimulai dari gugatan yang diajukan oleh penggugat, dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan, pembuktian, putusan, dan eksekusi putusan.

• Pembuktian dalam hukum acara perdata tidak diperlukan dalam proses pengadilan.

Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Indonesia?

• Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Indonesia tidak diperlukan

• Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang dan lembaga khusus.

• Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Indonesia hanya berlaku di daerah tertentu

• Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Indonesia tidak diatur dalam undang-undang

Apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana pelaksanaannya?

• Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Pelaksanaannya melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang bekerja sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

• Pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia tidak diatur oleh Undang-Undang yang berlaku

• Sistem peradilan pidana di Indonesia hanya melibatkan kepolisian tanpa melibatkan kejaksaan dan pengadilan

• Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak melibatkan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana