KUP B dan Pemeriksaan (3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu ​ (a)   sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak ​ (b)   ​ dan harus membayar sesuai jumlah yang ​ (c)   dalam Surat Ketetapan Pajak

• dikirim
• diterima
• ditetapkan
• disetujui
• 3 bulan
• 1 bulan
• 3 tahun

Permohonan Banding harus diajukan dalam jangka waktu ​​ (a)   sejak tanggal Surat Keputusan Keberatan ​ ​ (b)   dan apabila permohonan tersebut ditolak atau diterima sebagian maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar ​ (c)  

• 3 bulan
• diterima
• 1 bulan
• 60%
• dikirim
• 100%

PT Brevet Unisma menerima SKPKB sebesar Rp 1.000.000.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2021 dengan batas akhir pelunasan tanggal 13 Februari 2021. WP hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp500.000.000,00. WP melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp500.000.000,00 pada tanggal 11 Februari 2021. WP mengajukan keberatan atas koreksi lainnya pada tanggal 17 April 2021. DJP mengabulkan sebagian keberatan WP pada tanggal 13 Desember 2021 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00. Wajib Pajak tidak mengajukan banding. Sanksi administrasi adalah sebesar... (isi dengan angka saja tanpa titik)

PT Brevet Unisma menerima SKPKB sebesar Rp 1.000.000.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2021 dengan batas akhir pelunasan tanggal 13 Februari 2021. WP hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp500.000.000,00. WP melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp500.000.000,00 pada tanggal 11 Februari 2021. WP mengajukan keberatan atas koreksi lainnya pada tanggal 17 April 2021. DJP mengabulkan sebagian keberatan WP pada tanggal 13 Desember 2021 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00. Ternyata atas hasil keberatan tersebut, WP mengajukan banding agar pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp500.000.000,00. Oleh pengadilan pajak permohonan Wajib Pajak dikabulkan sebagian sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp600.000.000,00. Sanksi administrasi adalah sebesar...

PT Brevet Unisma menerima SKPKB sebesar Rp 1.000.000.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2021 dengan batas akhir pelunasan tanggal 13 Februari 2021. WP hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp500.000.000,00. WP tidak melakukan pembayaran sebelum mengajukan keberatan. WP mengajukan keberatan atas koreksi lainnya pada tanggal 17 April 2021. DJP mengabulkan sebagian keberatan WP pada tanggal 13 Desember 2021 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00. Wajib Pajak kemudian melakukan pembayaran tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp750.000.000,00. Sanksi administrasi adalah sebesar...

Bila Wajib Pajak merasa terdapat penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan...

• Peninjauan Kembali

• Banding

• Gugatan

• Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasangkan Pasal dan Jenis Permohonan Berikut

• 36 (1) b UU KUP

• Pembatalan SKP hasil pemeriksaan tanpa SPHP/Pembahasan Akhir

• 36 (1) d UU KUP

• Pengurangan/ Pembatalan STP yang tidak benar

• 36 (1) c UU KUP

• Pengurangan/ Pembatalan SKP yang tidak benar

• 16 UU KUP

• Pembetulan STP/SKP

• 36 (1) a UU KUP

• Pengurangan/ Penghapusan Sanksi karena kekhilafan