PKN kelompok 7

Negara Indonesia telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945 yaitu Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila mengacu pada bunyi pasal 24 ketiga lembaga Negara tersebut memiliki tugas pokok yaitu ?

• Menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan peradilan

• Pelaku kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

• Pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.48/2009 Pasal 1 ayat 2

• Pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.49/2009 Pasal 1 ayat 2

Bagaimana jika seseorang merasa keputusan dari hakim pengadilan tinggi belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran bagi dirinya ?

• Seseorang dapat melakukan aju banding

• Seseorang tersebutlah diam saja dan menerima segala keputusan hakim walaupun ia merasa tidak adil

• Menuntut pengadilan tersebut, karena ia merasa tidak puas

• Pihak tersebut dapat melakukan kasasi kepada mahkamah agung

• Mencari pengacara hebat untuk melawan hakim tersebut

Dalam teori tujuan negara pada umumnya ada empat fungsi negara yang di anut oleh negara-negara di dunia. (1) melaksanakan penertiban dan keamanan, (2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, (3) pertahanan, (4) menegakkan keadilan. pelaksanaan fungsi yang keempat yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan adalah untuk ?

• Mewujudkan adanya rasa tentram

• Mewujudkan adanya kepastian hukum

• Mencerdaskan kehidupan bangsa

• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

• Memajukan kesejahteraan umum

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan berdasarkan pasal 4 UU No.16 tahun 2004, pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh ?

• kekuasaan agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri

• Komisi Yudisial saja

• Kejaksaan agung dan kejaksaan negeri

• Komisi yudisial dan kejaksaan tinggi

• Mahkamah agung saja

Kehakiman merupakan sebuah lembaga yang di beri kekuasaan untuk mengadili sebuah perkara. Bagaimana jika seorang hakim dalam memutuskan perkara mendapat pengaruh dari pihak lain ?

• Keputusan hakim tersebut masih di anggap sah

• Keputusan hakim tersebut dianggap tidak adil karena keputusan tersebut dipengaruhi oleh pihak lain

• Keputusan hakim tersebut tidak bermasalah, karena semua tergantung hakim itu sendiri

• Semua keputusan hakim dapat menegakkan keadilan

• Semua jawaban adalah benar

Gustav seorang ahli filsafat Jerman (Dalam Sudikno Mertokusumo, 1986:130) menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan salah satu unsurnya adalah unsur kemanfaatan yang artinya adalah

• Unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum artinya dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil

• Penegakan hukum pada hakikatnya adalah Perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang –wenang

• Aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan penegakan hukum dan agar proses pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat

• Merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan kehidupan spiritual, nilai-nilai, keyakinan, dan hubungan individu dengan sesuatu yang di luar dimensi materi atau fisik

• E.Konsistensi atau kesesuaian suatu hal dengan standar, kebutuhan, atau tujuan tertentu dalam menegakkan hukum

Media masa memberitakan pelaku korupsi kepada pelaku sehingga pelaku memperoleh sanksi sosial dari pemberitaan tersebut. Hal tersebut adalah salah satu peran media masa dalam

• memberikan pengawasan khusus dalam bidang politik kepada para pejabat

• memberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas

• memperkuat masyarakat dan menciptakan lembaga pemerintah yang kuat

• merumuskan agenda publik yang selalu menjadi perhatian para politisi

• memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat pada umumnya

Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, disamping mengatur hubungan manusia negara atau warga serta mengatur dalam menjalankan pemerintahan. Ada dua Pembagian besar hukum yang salah satunya adalah hukum publik yang artinya adalah

• Hukum yang mengatur hubungan antarmanusia (individu) yang menyangkut "kepentingaın pribadi”

• Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum

• Hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat atau individu dan menetapkan sanksi

• Hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia

• Hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga termasuk pernikahan, perceraian, dan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak mereka serta adopsi

Mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan "Bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas” ?

• Cenderung keras dalam penegakan terhadap rakyat biasa atau kelompok yang kurang berkuasa, sementara penegakan hukum terhadap pihak yang memiliki kekuasaan atau status sosial yang tinggi cenderung lebih lemah atau kurang tegas

• Cenderung keras dalam penegakan terhadap kelompok yang berkuasa karena di anggap mengkhianati negara

• Menjalankan hukuman sesuai apa yang dilanggar tanpa membedakan status warga negara

• Sistem hukum di Indonesia lebih cenderung melindungi semua rakyat

• Sistem hukum Indonesia lebih memihak pada orang-orang berkuasa

Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya Hukum Acara pidana kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik Menurut pasal 4 UU Nomor 2 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI mempunyai beberapa kewenangan, kecuali

• Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana

• Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

• Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

• Penangkapan; larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan

• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat