UU Kepolisian Part 1

Salah satu dasar dari UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 adalah ketetapan MPR tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor

• V/MPR/2OOO

• VI/MPR/2000

• VII/MPR/2000

• VIII/MPR/2000

• XI/MPR/2000

Menurut Pasal 1 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian adalah

• Pegawai negeri sipil

• Pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia

• Pegawai dengan perjanjian kerja

• Pegawai negeri sipil dengan tugas-tugas khusus

• Pegawai negeri dengan tugas tertentu

Yang dimaksud dengan Peraturan Kepolisan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tujuan

• Menjaga keamanan wilayah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan B. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• Mengayomi dan melayani kepentingan masyarakat umum

• Menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

• Mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan keamanan wilayah dalam

  kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

Suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat,tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, danpelayanan kepada masyarakat disebut dengan

• Keamanan wilayah

• Keamanan masyarakat

• keamanan dalam negeri

• keamanan dan ketertiban masyarakat

• keamanan dalam kehidupan bernegara

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan disebut

• Polisi

• Pejabat kepolisian

• Penyidik

• Penyelidik

• Penyidik pegawai negeri sipi

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yangdiduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukanpenyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang disebut

• Penyidikan

• Penyelidikan

• Pengidentifikasian

• Penuntutan

• Penyelidikan dan penyidikan

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan adalah

• Jaksa penuntut umum

• Pejabat kepolisian

• Penyidik

• Penyelidik

• Penyelidik pegawai negeri sipil

Pasal 2 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 mengatur tentang

• Fungsi kepolisian

• Pengemban fungsi kepolisian

• Susunan dan kedudukan kepolisian

• Peran lembaga kepolisian

• Pengangkatan anggota kepolisian

Fungsi kepolisian menurut pasal 2 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

• Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

• Penegakan hukum

• Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

• Jawaban a dan b benar

• Jawaban a, b, dan c benar

Menurut pasal 3 UU Kepolisian, dalam mengemban fungsinya, kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh

• Kepolisian khusus

• Penyidik pegawai negeri sipil

• Jawaban a dan b benar

• Jawaban a dan b salah

• Semua salah