Assesmen Sumatif

1.      Apa yang menjadi alasan utama terjadinya sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia?

• Kesalahpahaman mengenai batas wilayah kedua negara

• Keinginan untuk memperoleh kekayaan alam, terutama minyak bumi

• Tidak adanya regulasi hukum yang mengatur batas wilayah secara jelas

• Pertikaian budaya dan sosial antara Indonesia dan Malaysia

• Penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan Blok Ambalat

2.      Berdasarkan data yang disajikan, berapa kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia terhadap wilayah NKRI, termasuk di Blok Ambalat, hingga tahun 2012?

• 38 Kali

• 62 Kali

• 143 Kali

• 104 Kali

• 475 Kali

3.      Mengapa Indonesia dan negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam, memberikan protes terhadap klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat?

• Klaim Malaysia tidak memiliki dasar hukum yang sah

• Negara-negara tersebut memiliki kepentingan ekonomi di Blok Ambalat

• Indonesia merasa sebagai pemilik sah wilayah tersebut

• Klaim Malaysia melanggar ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

• Negara-negara tersebut ingin memperluas wilayahnya ke Blok Ambalat

Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Presiden SBY, untuk memilih jalur diplomasi dan kerjasama damai dalam mengakhiri sengketa Blok Ambalat dengan Malaysia?

• Kedekatan kultur dan hubungan bilateral yang baik dengan Malaysia

• Keinginan untuk menghindari konflik terbuka dengan negara tetangga

• Keharusan untuk menarik pasukan militer demi perdamaian

• Adanya deklarasi Djuanda 1957 sebagai dasar hukum klaim wilayah

• Minimnya dukungan masyarakat untuk konflik dengan Malaysia

Bagaimana peran International Court of Justice dalam menyelesaikan sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam kasus Blok Ambalat?

• Memberikan keputusan yang menguntungkan bagi Indonesia

• Memfasilitasi negosiasi antara kedua negara untuk mencapai kesepakatan

• Membuat perjanjian tapal batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia

• Memutuskan bahwa Blok Ambalat sepenuhnya menjadi hak milik Indonesia

• Menetapkan Malaysia sebagai pemenang klaim wilayah Blok Ambalat

Berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) No. 102 Tahun 2002, mengapa Malaysia melakukan klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat...

• Kedekatan budaya dengan Indonesia

• Berdasarkan deklarasi Djuanda 1957

• Klaim sebagai negara kepulauan

• Berdasarkan UNCLOS 1982

• Kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan

Apa yang menjadi prinsip dan keyakinan Indonesia dalam menganggap Blok Ambalat berada dalam kedaulatannya?

• Kedekatan kultur dengan Malaysia

• Hasil keputusan Mahkamah Internasional

• Kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan

• Blok Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan

• Deklarasi Djuanda 1957

Implikasi apa yang timbul dari hasil Keputusan Mahkamah Internasional No. 102 Tahun 2002 terhadap klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat?

• Indonesia kehilangan hak kepemilikan atas Blok Ambalat

     

      

• Malaysia harus menarik klaimnya terhadap Blok Ambalat

•      Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia berakhir

• Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia meningkat

• Blok Ambalat menjadi wilayah netral

Bagaimana Indonesia mengakhiri perselisihan sengketa Blok Ambalat dengan Malaysia?

• Melakukan konflik terbuka

• Membatalkan Deklarasi Djuanda 1957

• Melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan

• Membentuk aliansi dengan negara-negara tetangga

•     Menggunakan jalur diplomasi dan de-eskalasi

Berdasarkan UNCLOS 1982, apa yang menjadi kewenangan negara kepulauan seperti Indonesia dalam menarik garis pangkal laut dari pulau-pulau di wilayahnya?

• Hanya diperbolehkan menarik pangkal biasa (normal baselines) 

• Tidak diperbolehkan menarik garis pangkal laut

• Diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari pulau-pulau tetapi dengan batasan tertentu

• Diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari seluruh pulau di wilayah negara kepulauan

•      Tidak ada ketentuan khusus mengenai garis pangkal laut bagi negara kepulauan