Salah satu nilai kebersamaan yang timbul dari para perumus saat melakukan rapat perumusan dasar negara adalah ....

• Melindungi hak golongan minoritas

• Mengutamakan golongan mayoritas

• Menghargai orang lain yang berpendapat sama

• Mengedepankan semangat persatuan bangsa

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan....

• Kehendak masyarakat dan para pejabat di daerah

• Aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• Anjuran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah

• Kehendak para wakil rakyat dan pemerintah daerah

Dengan adanya otonomi daerah, potensi sumber daya alam dapat dikelolah oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah setempat supaya daerah dapat berkembang maju. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain....

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupannal

• Meningkatkan pendapatan per kapita bagi masyarakat pedesaan

• Mengali sumber dana sebesar-besarnya untuk pembangunan di daerah

• Membantu pemerintah pusat dalam penarikan pajak untuk pembangunan nasional

Perhatikan fungsi Pancasila di bawah ini !

(1) . Sebagai alat pemersatu bangsa                   

(2) . Sebagai dasar dan sumber hukum nasional

(3) . Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan

(4). Sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan

Dari pernyataan di atas fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara ditunjukkan pada nomor…..

• (1) dan (2)

• (3) dan (4)

• (1) dan (3)

• (2) dan (4)

Perhatikan pernyataan di bawah ini !

(1)   Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya

(2)   Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR

(3)   Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% dari anggota MPR

(4)   Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Tata cara perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar adalah ....

• (1), (2) dan (3)

• (1), (2) dan (4)

• (1), (3) dan (4)

• (2), (3) dan (4)

Kemerdekaan yang di capai oleh bangsa Indonesia adalah merupakan rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka, kemerdekaan yang di capai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia tetapi atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Makna ini terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945….

• Alinea 1

• Alinea 2

• Alinea 3

• Alinea 4

Konflik dapat mengganggu kerukunan masyarakat. Anggota masyarakat yang sebelumnya saling bertetangga bisa berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci dan saling berprasangka negatif. Hal ini merupakan salah satu akibat konflik, yaitu ….

• Perubahan kepribadian

• Perpecahan dalam masyarakat

• Kerugian harta benda dan korban manusia

• Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada

Upaya dalam menyelesaikan konflik di masyarakat dapat dilakukan dengan ....

• Mengembangkan sikap menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat

• Mengembangkan sikap acuh tak acuh dalam keberagaman di lingkungan masyarakat

• C.  merendahkan kemampuan orang lain dalam kehidupan  bermasyarakat

• Merasa paling benar sendiri dalam tata pergaulan masyarakat

Berikut ini adalah pengertian norma kesopanan yang benar adalah ....

• Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah manusia yang berumber dari Tuhan Yang Maha Es

• Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah manusia yang berumber dari hati nurani

• Sekumpulan peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia yang berumber dari tata pergaulan

• Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang berumber dari adat istiadat

Perhatikan tabel disamping !!!

Tata urutan Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 7 UU Nomor 12 tahun 2011 ditunjukan pada kolom ....

• I

• II

• III

• IV