SIMULASI 011

Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar….. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi

• a. 5 Persen
• b. 2 Persen
• c. 10 Persen
• d. 7,5 Persen
• e. 1,5 Persen

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi

• a. 5 Persen
• b. 2 Persen
• c. 10 Persen
• d. 7,5 Persen
• e. 1,5 Persen

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi

• a. 0,5 Persen
• b. 2 Persen
• c. 10 Persen
• d. 1 Persen
• e. 1,5 Persen

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi

• a. 5 Persen
• b. 2 Persen
• c. 0,5 Persen
• d. 1 Persen
• e. 1,5 Persen

Apabila DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon kepada Presiden melalui menteri, siapakah yang mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih?

• a. Presiden
• b. Menteri Dalam Negeri
• c. Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU Provinsi melalui KPU
• d. Menteri berdasarkan usulan Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU Provinsi melalui KPU
• e. Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU melalui KPU Provinsi

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan ……… jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota

• a. 100.000 (seratus ribu) jiwa
• b. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa
• c. 500.000 (lima ratus ribu)
• d. 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa
• e. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan ………jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota

• a. 100.000 (seratus ribu) jiwa
• b. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)
• c. 500.000 (lima ratus ribu)
• d. 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta)
• e. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan …….. jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota

• a. 100.000 (seratus ribu) jiwa
• b. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)
• c. 500.000 (lima ratus ribu)
• d. 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta)
• e. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota

• a. 5 Persen
• b. 2 Persen
• c. 0,5 Persen
• d. 1 Persen
• e. 1,5 Persen

Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh….

• a. Mahkamah Konstitusi
• b. Peradilan Umum
• c. Peradilan Pemilu
• d. Badan Peradilan Khusus
• e. Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Calon Bupati - Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Wakil Walikota