PKN 9 S1 HAL 012

PKN 9 S1 HAL 012

9th Grade

5 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

MODUL 4 LATIHAN SOAL PPKn PAKET B

MODUL 4 LATIHAN SOAL PPKn PAKET B

9th - 12th Grade

10 Qs

Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik In

Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik In

9th Grade - University

10 Qs

PPKN - Bela Negara

PPKN - Bela Negara

9th Grade

10 Qs

PKn Kelas 5 - Bab ORGANISASI

PKn Kelas 5 - Bab ORGANISASI

5th - 10th Grade

10 Qs

Kuis PPKN KLS 9 (MASA KE MASA)

Kuis PPKN KLS 9 (MASA KE MASA)

9th Grade

10 Qs

Ulangan PPKN 1 ttg hak,kewajiban, dan tanggung jwb

Ulangan PPKN 1 ttg hak,kewajiban, dan tanggung jwb

KG - Professional Development

10 Qs

Makna alinea pembuka undang undang dasar negara republik

Makna alinea pembuka undang undang dasar negara republik

9th Grade

10 Qs

Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945

Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945

9th Grade

10 Qs

PKN 9 S1 HAL 012

PKN 9 S1 HAL 012

Assessment

Quiz

Other

9th Grade

Easy

Created by

almas site

Used 10+ times

FREE Resource

5 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Bagaimana prinsip “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dalam sila kedua Pancasila memengaruhi sistem hukum dan kebijakan sosial di Indonesia?

Mendorong pembuatan hukum yang adil dan tidak memihak,Menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta Memastikan penerapan hukum yang berlaku dengan adil dan beradab.

Prinsip 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia
Prinsip 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' hanya berlaku untuk golongan tertentu dalam masyarakat Indonesia
Prinsip 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' tidak memiliki pengaruh terhadap sistem hukum dan kebijakan sosial di Indonesia

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Jelaskan bagaimana sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia,” tercermin dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam pemeliharaan kesatuan dan keutuhan negara!

Dengan mengabaikan perbedaan budaya dan kepercayaan

Dengan memicu konflik antar kelompok masyarakat

Pemeliharaan kesatuan dan keutuhan negara Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya

Dengan memperkuat dominasi satu suku atau agama tertentu

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Bagaimana prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam sila kelima Pancasila memengaruhi kebijakan ekonomi dan upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia?

Prinsip tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan ekonomi dan ketimpangan sosial di Indonesia

Mendorong distribusi yang lebih adil dari sumber daya ekonomi, dan memberikan akses yang sama ke layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Keadilan sosial hanya berlaku bagi sebagian kecil rakyat Indonesia dan tidak memengaruhi kebijakan ekonomi

Pemerintah tidak perlu mengurangi ketimpangan sosial karena prinsip tersebut tidak relevan

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Bagaimana UUD NRI 1945 menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai ketentuannya? Berikan contoh konkret dari pasal-pasal yang menunjukkan penguatan ini!

Pasal 27 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” yang mencerminkan semangat keadilan sosial (Sila Kelima) dalam Pancasila.

Pembukaan UUD 1945, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31, dan Pasal 34
Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UUD 1945
Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 UUD 1945

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Bagaimana Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan negara, serta bagaimana hal ini tercermin dalam UUD NRI 1945?

Pancasila hanya berlaku dalam kehidupan pribadi dan tidak berpengaruh dalam penyelenggaraan negara
UUD NRI 1945 tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan negara dengan mengatur nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini tercermin dalam UUD NRI 1945 melalui Pembukaan UUD yang menyebutkan Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila tidak memiliki peran dalam landasan moral dan etika negara