Test Kompetensi Pengelolaan BMN

Diantara kondisi di bawah ini, manakah yang tidak perlu dilakukan / ditindaklanjuti dengan Proses Penghapusan BMN dari Daftar Barang Kuasa Pengguna?

• Satker ABC merobohkan bangunan Gedung kantor yang terkena bencana alam dan merencanakan Pembangunan Gedung kantor baru

• Satker BCD melakukan penjualan Kendaraan Dinas secara lelang

• Satker EFG melakukan penjualan bongkaran atas renovasi ruang kerja

• Satker HIJ melakukan Pengalihan Status Penggunaan Gedung kepada Kementerian lain

Pada tahun 2020 Satker XYZ menyewa Bangunan milik swasta untuk dijadikan Gedung kantor. Satker XYZ melakukan renovasi atas Gedung yang disewa tersebut dan mencatatnya sebagai Aset Tetap Renovasi. Selanjutnya pada tahun 2024, Satker XYZ telah memiliki Gedung kantor sendiri dan akan menghentikan sewa Gedung. Bagaimana perlakuan atas Aset Tetap Renovasi yang sebelumnya telah dicatat?

• Dibiarkan sampai nilai buku nya habis

• Diusulkan penghapusan karena sebab-sebab lain

• Menyerahkan Aset Tetap Renovasi kepada Pengelola Barang

• Menjual hasil renovasi kepada Pemilik Gedung

Diantara jenis BMN dibawah ini, manakah yang persetujuan pemindahtanganannya bukan menjadi kewenangan Pengelola Barang?

• Bangunan Pos Jaga dengan nilai perolehan Rp1.000.000,00

• Sepeda Motor dengan taksiran nilai limit Rp25.000.000,00

• PC Server dengan nilai perolehan Rp110.000.000,00

• Bongkaran hasil renovasi Gedung dengan taksiran nilai limit Rp100.000.000,00

Pada tahun 2020, Satker OPQ merencanakan pekerjaan pembangunan drainase. Satker OPQ telah melakukan pemilihan Konsultan Perencana dan atas biaya jasa Konsultan Perencana tersebut telah dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Selanjutnya berdasarkan hasil kajian teknis konsultan perencana dan rekomendasi pemerintah daerah setempat, pekerjaan drainase tersebut tidak layak untuk dilanjutkan. Bagaimana perlakuan atas Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang telah dicatat?

• Tetap dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan

• Direklasifikasi menjadi Aset Tetap Lainnya

• Dihentikan penggunaannya dan diusulkan penghapusan karena sebab-sebab lain

• Dilakukan penyerahan kepada Pengelola Barang

Salah satu unit Kendaraan Dinas Operasional pada Satker STU hilang karena kelalaian seorang pegawainya. Selanjutnya Kepala Satker STU membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) untuk menganalisis potensi adanya Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Manakah dari pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan tugas dan wewenang dari TPKN?

• Menyetujui laporan hasil pemeriksaan

• Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara

• Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara

• Menghitung jumlah Kerugian Negara

Manakah diantara pernyataan berikut yang salah terkait dengan Penetapan Status Penggunaan BMN?

• Aset Tetap Renovasi tidak perlu diusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN

• Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dengan Nilai Perolehan di atas 5 miliar rupiah diajukan kepada Kanwil DJKN

• Dalam hal BMN belum memperoleh penetapan status Penggunaan, pengusulan Penggunaan untuk dioperasikan oleh Pihak Lain, Penggunaan sementara antar Pengguna Barang, pengalihan status Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan dilakukan bersamaan dengan usul penetapan status Penggunaan

• Apabila dalam pengajuan usul Penetapan Status Penggunaan BMN dalam hal tidak terdapat dokumen kepemilikan atau BAST perolehan barang dan / atau dokumen lainnya, dapat diganti dengan asli Surat Pernyataan bermeterai cukup dari Kepala Satuan Kerja bersangkutan yang menyatakan bahwa BMN tersebut digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan c.q. Satuan Kerja bersangkutan