Pembenahan administrasi kependudukan akan berpengaruh terhadap :

Data anggota partai politik dan daftar pemilih tetap

Minimalisasi konflik antara peserta dengan penyelenggara Pemilukada

Disiplin peserta Pemilu/Pemilukada

Sanksi bagi lembaga pemantau Pemilihan yang tidak menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam waktu yang telah ditentukan :

Dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan

Diberhentikan dari kegiatan pemantauan

Semakin berkurang peserta Pemilu akan semakin berkurang pula, kecuali :

Durasi waktu penghitungan suara

Kerumitan pilihan Pemilih di TPS

Salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apakah yang menjadi tujuan Pemilu tersebut :

Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat

Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara

Untuk menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat

Pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada :

APBD dan dapat menerima dana asing

Yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah adalah:

Pengajuan bantuan hibah partai politik

Pengumuman dan pendaftaran paslon

Berikut yang dilarang dalam kampanye, kecuali :

Penyebaran bahan Kampanye kepada umum

Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI

Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat

Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilih

Melibatkan ASN sebagai juru kampanye

Kampanye dapat dilaksanakan melalui, kecuali :

Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan

Pertemuan tatap muka dan dialog

Penyebaran bahan Kampanye kepada umum

Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah :

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonsesia

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian, Kejaksaan

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali :

Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye

Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu

Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon

Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan

Mencegah donasi illegal atau dana hasil dari korupsi atau kejahatan lainnya

Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP mengenai kode etik penyelenggara pemilu, kecuali :

Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan

Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan

Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya

Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil

Pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah :

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan

Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu

Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

Penyelenggara terhadap kode etik pemilu yang ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu

Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh peradilan tata usaha negara

Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka :

Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti

Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti

Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi

Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan

Partai politik boleh saja mengusulkan kembali

Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah :

Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan dijalan raya

Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan keterlibatan umum

Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah

Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye

Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakkan kode etik penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk :

Surat edaran DKPP dan juknis tata cara pengajuan

Keputusan DKPP dan pedoman pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik

Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP

Peraturan DKPP dan maklumat DKPP

MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP

Berikut ini merupakan pernyataan yang salah, dalam pelaksanaan kampanye :

Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas seizin pemilik tempat tersebut

Materi kampanye calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat

Calon Gubernur, Bupati Walikota berhak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitas maupun informasi dan data yang sama dan setara dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye

Calon yang diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan dari partai politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari, kecuali :

Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing

Penyumbang atau pemberi bantuan yang jelas identitasnya

Pemerintah dan pemerintah daerah

Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain

DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas :

1 (satu) ketua merangkap anggota dan 6 (enam) anggota

1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota

1 (satu) ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota

1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota ditambah anggota ditingkat provinsi

1 (satu) ketua merangkap anggota dan 1 (satu) anggota wakil ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota

Ketentuan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dikategorikan incumbent sebagai berikut :

Wajib cuti sejak ditetapkan sebagai paslon hingga selesainya masa kampanye

Cukup cuti kampanye pada saat kampanye 2 minggu

Wajib mengundurkan diri pada saat masa kampanye

Cuti kampanye hanya pada masa kampanye

Wajib mengundurkan tanpa harus dengan SK Mendagri Jawaban : D

Yang termasuk tahap pelaksanaan pemilu kepala daerah adalah :

Jawaban a, b, c, dan d benar semua

Pendaftaran dan penetapan pasangan calon

Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hal memilih, warga negara Indonesia harus …

Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya

Memiliki kartu keluarga atau kartu identitas lainnya

Berikut adalah impilkasi apabila pengawas pemilu Pemilihan Kepala Daerah tidak bekerja dengan baik, kecuali :

Kepala daerah mengusulkan pembubaran pengawas pemilu

Hilangnya kepercayaan Masyarakat

Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan

Untuk dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih, sesorang harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali :

Berusia kurang dari 17 tahun tapi sudah pernah menikah

Berdomisili minimal 6 bulan sebelum DPS diumumkan

Dalam hal di sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan. Apa yang harus dilakukan?

Dilaksanakan pemungutan suara ulang

Panwascam dapat memberikan rekomendasi berupa pemungutan suara ulang apabila terdapat hal-hal berikut ini, kecuali :

Penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan prosedur

Pembukaan kotak suara tidak dilakukan sesuai prosedur

Terdapat 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali

Terdapat 3 orang anak di bawah umur yang ikut memberikan suara

Berikut ini adalah merupakan pernyataan kondisi dilaksanakannya pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, kecuali :

Terjadinya gangguan yang mengakibatkan petugas KPPS dan PPS tidak dapat menunaikan kerjanya

Terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan keseluruhan proses terganggu maka pemilihan susulan

Terjadinya gangguan keamanan yang mengakibatkan sebagian proses terganggu maka pemilihan lanjutan

Terjadinya Bencana Alam yang mengakibatkan hampir seluruh wilayah luluh lantak

Terhadap ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah maka tindakan Pengawas TPS :

Mengusulkan penghitungan suara ulang

Meminta KPPS mencatat sebagai kejadian khusus

Meminta salinan Berita Acara Penghitungan Suara

Mengusulkan pemungutan suara ulang

Asas Jujur dalam pemilu bermakna :

Penyelenggara, Peserta dan Pemilih harus bersikap dan bertindak jujur

Segala tindak tanduk penyelenggara pemilu harus jujur

Penyelenggara pemilu harus terbuka tentang segala informasi

Peserta Pemilu dan Pemilih harus transparan

Quiz 2 PILKADA 54 Nomer (by Ali Said)

Authored by Ali Said

Other

Professional Development

Used 2+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

53 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Undang-undang yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah :

UU Nomor 16 Tahun 2010

UU Nomor 10 Tahun 2016

UU Nomor 26 Tahun 2010

UU Nomor 11 Tahun 2016

UU Nomor 07 Tahun 2017

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Beberapa saat setelah pemungutan suara Pemilukada terungkap bahwa tim kampanye pasangan calon menerima sejumlah dana yang tidak dicatat dalam laporan dana kampanye dan jumlahnya melampaui batas sumbangan minimal yang harus dicatatkan. Mengapa hal itu tidak dapat diproses sebagai tindak pidana Pemilukada :

Karena kurangnya pengawasan terhadap dana kampanye

Kurangnya koordinasi antara KPU dan polisi

Karena adanya rekening dana kampanye tidak resmi

Karena adanya ketentuan mengenai batas waktu pelaporan pelaanggaran Pemilukada

Karena kurangnya penegak hukum

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Pelanggaran yang sering terjadi saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebagai berikut, kecuali :

Anak dibawah umur terdaftar sebagai pemilih

TNI Polri terdaftar sebagai pemilih

Orang yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah terdaftar sebagai pemilih

Pindah domisili tetapi terdaftar sebagai pemilih

Orang meninggal tetapi terdaftar sebagai pemilih

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Salah satu hal yang perlu dilakukan daalam menindaklanjuti laporan mengenai ijazah palsu pada pelaksanaan Pemilukada adalah :

Melakukan penelusuran terhadap riwayat pendidikan calon

Menghilangkan syarat minimal pendidikan

Melakukan verifikasi kepada institusi pendidikan

Meningkatkan ancaman hukuman atas tindakan kandidat

Tidak perlu dipersoalkan karena bukan merupakan syarat utama

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Lembaga pemantau Pemilu mempunyai hak sebagai berikut ini, kecuali :

Mengamati dan mengumpulkan informasi pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara

Mendapatkan akses informasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten kota

Berada di dalam TPS

Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan

Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu :

20 hari

15 hari

25 hari

30 hari

31 hari

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah, pelaksanaan kampanye pasangan calon dilaksanakan pada :

Rabu 25 September 2024

Kamis 26 September 2024

Jum’at 27 September 2024

Sabtu 28 September 2024

Minggu 29 September 2024

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

50 questions

Taruna Akpol

Quiz

•

Professional Development

50 questions

SERTIFIKASI HR CABANG

Quiz

•

Professional Development

50 questions

言葉第1～6課

Quiz

•

Professional Development

50 questions

Kosa kata minna no nihongo bab 42

Quiz

•

KG - Professional Dev...

50 questions

Latihan 1

Quiz

•

1st Grade - Professio...

52 questions

QUIZ : OIL PALM PLANTATION OPERATION & SUPERVISION

Quiz

•

KG - Professional Dev...

50 questions

TIU CPNS 2019

Quiz

•

Professional Development

50 questions

(MI PA) TEBAK GAMBAR TOKOH & LOGO BANOM NU

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

15 questions

Grade 3 Simulation Assessment 1

Quiz

•

3rd Grade

22 questions

HCS Grade 4 Simulation Assessment_1 2526sy

Quiz

•

4th Grade

16 questions

Grade 3 Simulation Assessment 2

Quiz

•

3rd Grade

19 questions

HCS Grade 5 Simulation Assessment_1 2526sy

Quiz

•

5th Grade

17 questions

HCS Grade 4 Simulation Assessment_2 2526sy

Quiz

•

4th Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

24 questions

HCS Grade 5 Simulation Assessment_2 2526sy

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Math Review

Quiz

•

3rd Grade

Discover more resources for Other

20 questions

Block Buster Movies

Quiz

•

10th Grade - Professi...

40 questions

Flags of the World

Quiz

•

KG - Professional Dev...

10 questions

Lead Awareness Health Hazards

Quiz

•

Professional Development

Quiz 2 PILKADA 54 Nomer (by Ali Said)

Undang-undang yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah :

Pelanggaran yang sering terjadi saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebagai berikut, kecuali :

Salah satu hal yang perlu dilakukan daalam menindaklanjuti laporan mengenai ijazah palsu pada pelaksanaan Pemilukada adalah :

Lembaga pemantau Pemilu mempunyai hak sebagai berikut ini, kecuali :

Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu :

Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah, pelaksanaan kampanye pasangan calon dilaksanakan pada :

Pembenahan administrasi kependudukan akan berpengaruh terhadap :

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 berlangsung pada :

Sanksi bagi lembaga pemantau Pemilihan yang tidak menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam waktu yang telah ditentukan :

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Other