Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022

• A. 17 Februari 2024
• B. 15 Februari 2024
• C. 14 Februari 2024
• D. 13 Februari 2024
• E. 18 Februari 2024

KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hirarkis ketentuan ini diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa ?

• .A. Pasal 5 ayat 3
• B. Pasal 9 ayat 2
• C. Pasal 9 ayat 1
• D. Pasal 1 ayat 5
• E. Pasal 2 ayat 1

Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota PPK dan PPS ?

• A. 9-7-5-5-3
• B. 11-7-5-5-3
• C. 7/5-5/7-5-5-5
• D. 9-5/3-5-5-3
• E. 7-5/7-3/5-5/3

Ketua Bawaslu saat ini adalah

• A. Totok Haryono, SH
• B. Dr. Herwin Jeller Hielsa M, M.H
• C. Puadi, S.Pd, MM
• D. Lolly Suherty, S.sos, M.H
• E. Rahmat Bagja, SH, LL, MM

Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar….. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi

• a. 5 Persen
• b. 2 Persen
• c. 10 Persen
• d. 7,5 Persen
• e. 1,5 Persen

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi

• a. 5 Persen
• b. 2 Persen
• c. 10 Persen
• d. 7,5 Persen
• e. 1,5 Persen

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi

• a. 0,5 Persen
• b. 2 Persen
• c. 10 Persen
• d. 1 Persen
• e. 1,5 Persen

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi

• a. 5 Persen
• b. 2 Persen
• c. 0,5 Persen
• d. 1 Persen
• e. 1,5 Persen

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan ……… jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota

• a. 100.000 (seratus ribu) jiwa
• b. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa
• c. 500.000 (lima ratus ribu)
• d. 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa
• e. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan ………jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota

• a. 100.000 (seratus ribu) jiwa
• b. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)
• c. 500.000 (lima ratus ribu)
• d. 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta)
• e. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)