Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan ………jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota

e. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)

b. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)

d. 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta)

Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh….

e. Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Calon Bupati - Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Bentuk pelanggaran administrasi apa yang bisa dikatagorikan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif sesuai ketentuan pasal 73 ayat 2 UU Pilkada?

d. Apabila Calon dan/atau tim Kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau

a. Apabila Calon dan/atau tim Kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau

materi lainnya untuk mempengaruhi Partai Politik Pengusung

b. Apabila Calon dan/atau tim Kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang

Ketua dan anggota KPPS dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, maka ……..

b. Pidana penjara 12 - 36 bulan dan/atau denda 6 juta - 12 juta rupiah

a. Pidana penjara 3 – 12 bulan dan/atau denda 3 juta - 12 juta rupiah

c. Pidana penjara 6 – 24 Bulan dan/atau denda 6 juta – 24 juta rupiah

d. Pidana penjara 6 – 18 bulan dan/atau denda 6 juta - 18 juta rupiah

e. Pidana penjara 6 – 24 bulan dan/atau denda 6 juta - 24 juta rupiah

Setiap orang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maka….

e. Pidana penjara 15 hari – 3 bulan dan/atau denda 100 ribu - 1 juta rupiah

a. Pidana penjara 3 – 24 bulan dan/atau denda 6 juta - 24 juta rupiah

b. Pidana penjara 6 – 18 bulan dan/atau denda 100 ribu - 1 juta rupiah

c. Pidana penjara 3 – 10 bulan dan/atau denda 1 juta – 10 juta rupiah

d. Pidana penjara 21 hari – 3 bulan dan/atau denda 100 ribu - 1 juta rupiah

Waktu Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit adalah:

a. palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan diterima dari KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota.

b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan diterima dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

c. paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.

d. paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak laporan diterima dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

e. paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan diterima dari Panitia Uji Publik.

Waktu pengumuman Hasil audit laporan dana kampanye adalah:

a. paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantorakuntan publik.

d. paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dari panitia uji publik

b. paling lambat 3 (tiga) hari setelah audit selesai dilaksanakan oleh KAP.

c. lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota

e. secepatnya setelah diterima dari KAP

Penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suaraulang di PPS yang disebabkan oleh perbedaan jumlah suara pada sertifikathasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasilpenghitungan suara yang diterima PPS dari TPS, saksicalon tingkat Kecamatan dan saksi calon di TPS, PanwasKecamatan, atau PPL dilaksanakan:

a. paling lama 4 (empat) hari setelah tanggalpemungutan suara.

b. paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal pemungutan suara.

c. paling lama 6(enam) hari setelah tanggal pemungutan suara.

d. paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemungutan suara.

e. paling lama 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara.

Dalam Pemilihan Serentak, Panwascam beranggotakan 3 (tiga) orang. Hal ini dijelaskan dalam pasal …..

c. 23 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016

a. 23 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016

b. 23 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2014

d. 23 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2014

e. 23 ayat 3 UU No 1 Tahun 2015

Pembentukan PPK melalui seleksi penerimaan anggota PPK yang dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK. Hal ini termuat dalam pasal …..

d. Pasal 16 ayat 1a UU No. 10 Tahun 2016

a. Pasal 16 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016

b. Pasal 16 ayat 1a UU No. 1 Tahun 2015

c. Pasal 16 ayat 2a UU No. 10 Tahun 2016

e. Pasal 17 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016

Pada bulan Juni 1959 mendorong Presiden Soekarno untuk mengumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Adapun isi yang termuat dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu:

c. Mengesahkan pembubaran Partai Komunis Indonesia melalui Tritura

a. Menetapkan pembubaran Konstituante

b. Menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia dan tidak berlaku lagi UUDS 1950

d. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan golongan dari daerah

e. Membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) berlangsung sejak tanggal ….

b. 22 Desember 1948 – 13 Juli 1949

a. 27 Agustus 1945 – 29 Desember 1949

c. 16 Agustus 1948 – 22 Desember 1948

d. 23 Desember 1947 – 13 Juli 1949

e. 26 Desember 1947 – 5 Juli 1959

Berdasarkan Pasal 54C, Pemilihan Satu pasangan Calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar dengan mencoblos kolom dalam satu gambar sebagaimana dijelaskan pada Pasal 54C ayat 2 dan 3). Hal ini disebakan karena…..

c. Apabila sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon

a. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat

b. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon

d. Apabila sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon

e. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon

Jika salah satu calon yang memperoleh suara terbesar pertama dan kedua meninggal dunia setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, berdasarkan pasal 55, ketentuannya adalah sebagai berikut:

d. Apabila calon berhalangan tetap pada hari pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah calon kurang dari 2 (dua), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak di bawah calon yang memperoleh suara terbanyak kedua untuk tidak mengikuti pemungutan suara putaran kedua.

a. Apabila salah satu calon yang perolehan suaranya terbesar pertama dan terbesar kedua berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 7 (tujuh) hari.

b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang calonnya berhalangan tetap mengusulkan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon berhalangan tetap.

c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap calon dan menetapkannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pendaftaran calon pengganti.

Seperti diketahui, Pemilihan Umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Adapun landasan yuridisnya diatur dalam …..

a. Undang-undang Nomor 7 tahun 1953

b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1953

c. Undang-undang Nomor 9 tahun 1953

d. Undang-undang Nomor 10 tahun 1953

e. Undang-undang Nomor 17 tahun 1953

“Memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk” merupakan peranan dari …

a. Pengadilan Administrasi Negara

SIMULASI 015

University

•

85 Qs

Similar activities

Soal TPU

University

•

90 Qs

PENILAIAN PERTENGAHAN SEMESTER 2 (AL-QURAN, HADIS DAN JAWI)

4th Grade - University

•

83 Qs

UTS ILPANG STR

University

•

80 Qs

Soal Latihan Sispres

5th Grade - University

•

82 Qs

Quiz PTS B. INDO Semester 1 kelas 4

4th Grade - University

•

80 Qs

UTS MK ANALISIS MATERI PAI DI MTS DAN SMP

University

•

83 Qs

Quiz Pendidikan Pancasila

University

•

83 Qs

Latihan LCTP 24-25

5th Grade - University

•

88 Qs

SIMULASI 015

Quiz

•

Education

•

University

•

Practice Problem

•

Hard

Muhammad Yunus

Used 1+ times

FREE Resource

d. 1 Persen

e. 1,5 Persen

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Popular Resources on Wayground

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

$fractions$

22 questions

fractions

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Context Clues

Quiz

•

6th Grade

15 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

4th Grade

20 questions

Figurative Language Review

Quiz

•

6th Grade

Discover more resources for Education

10 questions

Blended or Not Blended

Quiz

•

University

SIMULASI 015

85 questions

Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022

KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hirarkis ketentuan ini diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa ?

Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota PPK dan PPS ?

Ketua Bawaslu saat ini adalah

Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar….. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan ……… jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan ………jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota

Access all questions and much more by creating a free account

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Education