PEMENUHAN DAN SERAGAM POL PP

Apa yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan hak pegawai negeri sipil Satpol PP?

• Memberikan hak-hak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• Memberikan bonus tanpa aturan

• Mengabaikan peraturan perundang-undangan

• Memberikan sanksi tanpa alasan yang jelas

Apa yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk Satpol PP?

• Kantor yang representatif, fasilitas olahraga, dan bonus kinerja

• Anggaran, peralatan, dan pelatihan

• Kendaraan dinas, baju seragam, dan surat tugas

• Makanan, tempat istirahat, dan hiburan

Siapakah yang harus memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP?

• Pemerintah Pusat

• Kementerian Dalam Negeri

• Pemerintah Daerah

• DPR

Mengapa Pemerintah Daerah harus menyediakan sarana dan prasarana minimal untuk Satpol PP?

• Agar dapat melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat dengan baik.

• Hanya untuk menambah fasilitas umum di daerah

• Agar dapat mengurangi anggaran pemerintah daerah

• Untuk kepentingan pribadi anggota Satpol PP

Apa tujuan dari melakukan pembinaan teknis operasional bagi Satpol PP?

• Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

• Meningkatkan kualitas pelayanan publik

• Meningkatkan kualitas infrastruktur kota

• Meningkatkan kualitas penegakan peraturan daerah dan penanganan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bagian berapa yang membahas kewajiban Pemerintah Daerah terkait dengan Satpol PP?

• Bagian I

• Bagian II

• Bagian III

• Bagian IV

Apa yang harus dilakukan Pemerintah Daerah terkait dengan Satpol PP menurut Pasal 2?

• Menghentikan keberadaan Satpol PP

• Memberikan sanksi kepada Satpol PP yang tidak patuh

• Mengurangi anggaran untuk Satpol PP

• Memberikan dukungan dan bantuan dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa yang termasuk dalam perlengkapan perorangan Satpol PP?

• Pakaian dinas, tonfa, borgol, tameng, senter, ferplas, tas/ransel, sleeping bag, jaket, rompi/body protector, dan masker.

• Pakaian dinas, tonfa, borgol, tameng, senter, ferplas, tas/ransel, sleeping bag, jaket, rompi/body protector, dan alat komunikasi.

• Pakaian dinas, tonfa, borgol, tameng, senter, ferplas, tas/ransel, sleeping bag, jaket, rompi/body protector, dan senjata api.

• Pakaian dinas, tonfa, borgol, tameng, senter, ferplas, tas/ransel, sleeping bag, jaket, dan masker.

Answer explanation

Pembahasan: Jawaban yang tepat adalah (A). Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan sebelas jenis perlengkapan perorangan minimal yang harus dimiliki Satpol PP.

Perlengkapan operasional apa saja yang paling sedikit harus dimiliki Satpol PP?

• Perlengkapan perorangan, beregu, patroli, dan penegakan Perda dan Perkada

• Perlengkapan perorangan, beregu, patroli, dan penegakan hukum.

• Perlengkapan perorangan, patroli, penegakan Perda dan Perkada, dan pengendalian massa.

• Perlengkapan perorangan, beregu, patroli, dan penyidikan.

Answer explanation

(A). Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 menyebutkan empat jenis perlengkapan operasional minimal yang harus dimiliki Satpol PP, yaitu perlengkapan perorangan, beregu, patroli, dan penegakan Perda dan Perkada.

Tanda khusus apa saja yang harus dipasang pada kendaraan operasional Satpol PP?

• Sirine, lampu rotari berwarna biru, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.

• Sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP

• Sirine, lampu rotari berwarna kuning, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.

• Sirine, lampu rotari berwarna merah, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP

Answer explanation

Pembahasan: Jawaban yang tepat adalah (B). Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 menyebutkan empat tanda khusus yang harus dipasang pada kendaraan operasional Satpol PP, yaitu sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP