P2KP Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara

Dasar Hukum tentang Kejaksaan RI yaitu

• UU nomor 11 tahun 2021

• UU nomor 21 tahun 2021

• UU nomor 17 tahun 2007

• UU nomor 38 tahun 2010

Asas Kejaksaan Negeri yaitu, kecuali

• Profesional

• Berkualitas

• Kerahasiaan

• Integritas

Jaksa adalah.....

• pegawai yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang

• pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

• lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang

• Pegawai yang diberikan wewenang untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri

Tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

• Penegakan hukum

• Bantuan hukum

• Pertimbangan hukum

• Semua benar

Tujuan dari PERATURAN KEJAKSAAN RI Nomor 7 Tahun 2021 adalah Tujuan Sebagai  Standar Kualitas Layanan Dalam  Meningkatkan Profesionalisme Dan Perlindungan Bagi Institusi Maupun Jaksa Pengacara Negara Dalam Melaksanakan Fungsi Penegakan Hukum , Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

• Benar

• Salah

Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis administrative maupun teknis yuridis serta tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan penanganan perkara pidana yang sedang berlangsung atau terdapat indikasi kuat penanganan perkara pidana dikemudian hari. Penjelasan tersebut adalah pengertian dari asas….

• Berkualitas

• Profesional

• Kerahasiaan

• Akuntabel

Layanan di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Nonlitigasi dan/atau Litigasi, merupakan pengertian dari

• Penegakan hukum

• Pertimbangan hukum

• Bantuan hukum

• Kepentingan hukum

Layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan seksama terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Negra dan Pemerintah disebut

• Konsiliasi

• Mediasi

• Fasilitas Hukum

• Audit Hukum

Prinsip Layanan Penegakan Hukum, kecuali

• Profesional

• Optimal Berkualitas

• Integritas

• Kerahasiaan

Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan (negosiasi)  yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk mengindentifikasikan masalah, menciptakan pilihan-pilihan, memberikan pertimbangan pilihan penyelesaian serta memberikan masukan/konsep/proposal perjanjian penyelesaian sengketa disebut

• Konsiliasi

• Mediasi

• Fasilitasi

• Administrasi