LATIHAN 2024 PART 3

Yang termasuk sengketa pemilihan kepala daerah adalah :

• a. Perbedaan perhitungan antara pasangan calon dengan KPU

  terkait dengan penetapan hasil perolehan suara

• b. Perbedaan pemahaman antara pasangan calon dengan KPU

  atau antar pasangan calon tentang peraturan pemilukada

• c. Perbedaan pemahaman antara KPU dengan Bawaslu tentang

  peraturan pemilukada

• d. Perbedaan pengetahuan antar pasangan calon

• e. Perbedaan antara parpol atau gabungan parpol untuk

  mencalonkan pasangan calon

Tindakan yang secara sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dikategorikan sebagai pelanggaran :

• a. Kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan

• b. Tata usaha negara Pemilu/Pemilihan

• c. Tindak pidana Pemilu/Pemilihan

• d. Administrasi Pemilu/Pemilihan

• e. Sengketa Pemilu/Pemilihan

Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilihan adalah :

• Hari nasional

• Hari kalender

• Hari khusus

• Hari kerja

• Hari libur

Dari opsi berikut ini, manakah yang menjadi pihak dalam sengketa pemilihan :

• Antara Bawaslu kabupaten dengan KPU Kabupaten

• Antar Bawaslu kabupaten

• Antar peserta pemilihan

• Antara peserta dengan pemantau pemilihan

• Antar pemantau pemilihan

Dalam kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang :

• Melakukan kampanye dengan menghasut, memfitnah dan mengadu domba

• Menggunakan kekerasan dan ancaman kepada kelompok Masyarakat

• Menggangu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum

• Menggunakan fasilitas negara dan tempat ibadah serta tempat Pendidikan

• Semua benar

Yang termasuk sengketa pemilihan kepala daerah adalah :

• Perbedaan perhitungan antara pasangan calon dengan KPU terkait dengan penetapan hasil perolehan suara

• Perbedaan pemahaman antara pasangan calon dengan KPU atau antar pasangan calon tentang peraturan pemilukada

• Perbedaan pemahaman antara KPU dengan Bawaslu tentang peraturan pemilukada

• Perbedaan pengetahuan antar pasangan calon

• Perbedaan antara parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan pasangan calon

Pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah :

• Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu

• Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur

  dalam undang-undang pemilu yang penyelesaiannya

  dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan

  umum

• Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan

  mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan

  pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan

  diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik

  penyelenggara pemilihan

• Penyelenggara terhadap kode etik pemilu yang ditetapkan

  oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu

• Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya

  dilakukan oleh peradilan tata usaha negara

Meminta keterangan (klarifikasi) tambahan oleh Panwascam dalam rangka mengkaji laporan atau temuan pelanggaran sifatnya :

• Wajib

• Pilihan (dapat dilakukan sesuai kebutuhan)

• Dilarang

• Mutlak

• Sesuai permintaan pelapor

Mekanisme yang tepat untuk menangani tindakan pimpinan perusahaan yang tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk memberikan suara :

• Penanganan tindak pidana pemilu/pemilihan

• Penyelesaian hubungan industrial

• Kode etik pegawai

• Sengketa hasil pemilihan

• Pengadilan HAM berat

Panwas pemilihan wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan dalam waktu paling lama ...

• 2 (dua) hari setelah laporan di terima

• 3 (tiga) hari setelah laporan di terima

• 3 (tiga) hari setelah meminta keterangan

• 7 (tujuh) hari setelah laporan di terima

• 12 (dua belas) hari setelah laporan atau temuan