PU 5 2024

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, menyelenggarakan regristasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, terdapat dalam pasal…

• Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002

• Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002

• Pasal 15 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2002

• Pasal 13 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002

Dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.2 tahun 2002, sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara RI terikat pada...

• UU Kepolisian Negara RI

• Peraturan disiplin Kepolisian Negara RI

• Tri Brata dan Catur Prasatya

• Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI

Setiap anggota Kepolisian Negara RI diberi pangkat yang mencerminkan…

• Peran dan fungsi Kepolisian

• Peran Fungsi dan kemampuan serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya

• Tanggung jawab dalam penugasan

• Keabsahan wewenang

Dalam pasal berapakah jabatan fungsional lainnya dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan keputusan Kapolri…

• Pasal 11 ayat (2) UU No.2 Tahun 2002

• Pasal 14 ayat (3) UU No.2 Tahun 2002

• Pasal 19 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002

• Pasal 10 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah…

• Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian

• Segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan

• Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan

• Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Indonesia

Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, hal ini diatur dalam pasal dan ayat berapa didalam UU No.2 tahun 2002…

• Pasal 12 ayat (1)

• Pasal 11 ayat (1)

• Pasal 13 ayat (1)

• Pasal 15 ayat (1)

Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dilingkungannya, terdapat dalam pasal…

• Pasal 33 ayat (1) UU No.2 tahun 2002

• Pasal 33 ayat (4) UU No.2 tahun 2002

• Pasal 34 ayat (2) UU No.2 tahun 2002

• Pasal 33 ayat (2) UU No.2 tahun 2002

Menurut ketentuan undang- undang hukum acara pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki perana utama dalam penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana, sehingga…

• Penyidik lainnya tidak memiliki kewenangan

• Mengurangi kewenang penyidik lainnya

• Penyidik lainnya hanya memiliki kewenangan apabila mendapat ijin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia

• Tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukumnya masing- masing

Bunyi dari pasal 15 ayat (1) huruf h Undangundang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta…

• Membawa seseorang ke kantor polisi

• Menginterogasi seseorang

• Memotret sesorang

• Menghadapkan seseorang ke penyidik

Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara RI, diatur dalam pasal…

• Pasal 27 ayat (1) UU No.2 tahun 2002

• Pasal 21 ayat (1) UU No.2 tahun 2002

• Pasal 25 ayat (1) UU No.2 tahun 2002

• Pasal 22 ayat (1) UU No.2 tahun 2002