Pembekalan PPPK

Penilaian Kinerja diatur pada

• PP 30 tahun 2019

• PP 5 tahun 2024

• PP 94 tahun 2021

• PP 49 tahun 2018

Saat ini pengelolaan kinerja mengacu pada

• permenpan No. 1 tahun 2023

• Permenpan No.6 Tahun 2022

• Permenpan No.8 Tahun 2021

• permenpan No. 7 tahun 2022

Yang berwenang memberikan penilaian kinerja, yakni

• kepala bidang

• kepala perangkat daerah

• atasan langsung

• sekretaris daerah

pengelolaan kinerja terdiri dari

• perencanaan kinerja, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi kinerja

• perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan, penilaian kinerja, tindak lanjut hasil evaluasi kinerja

• penetapan SKP, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja

• perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan disiplin, tindak lanjut hasil evaluasi kinerja

Proses Pengelolaan Kinerja Pegawai diawali dengan

• Meniru teman lain

• Tidak ada jawaban benar

• Dialog kinerja antara atasan dan bawahan

• Mengikuti contoh sebelumnya

Disiplin PPPK diatur pada, kecuali ....

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

• Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2022 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

• SK Kepala Sekolah

Jenis Hukuman Disiplin terbagi atas, kecuali ...

• Ringan

• Teguran

• Sedang

• Berat

Konsekuensi terhadap atasan langsung yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin yakni...

• Pejabat yang Berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung

• Pejabat yang Berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih ringan kepada atasan langsung

• Pejabat yang Berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin yang sedang kepada atasan langsung

• Pejabat yang Berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada atasan langsung

Ketentuan Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja diatur yakni, kecuali ...

• tidak masuk kerja lebih dari 10 hari tidak dijatuhi hukuman disiplin

• Teguran Lisan untuk kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun

• Hukuman Sedang untuk kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun

• Pernyataan tidak Puas secara tertulis untuk kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun

Larangan ASN diantaranya, kecuali ...

• menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi benturan kepentingan dengan jabatan

• memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah

• melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani

• menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji ASN