WLEE

Di bawah ini merupakan tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, kecuali ....

• mencerdaskan kehidupan bangsa

• memajukan kesejahteraan umum

• ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

• mewujudkan negara yang berdaulat, kuat, adil dan Makmur

Perhatikan wacana berikut! Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang Tata Urutan Dan Rumusan Dalam Penulisan/Pembacaan/ Pengucapan Sila-Sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada Pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Berdasarkan wacana tersebut, berisi tentang Rumusan Pancasila secara yuridis konstituional yang syah terdapat pada ..

• A. Pembukaan UUD N RI Tahun 1945 alinea IV

• B. Instruksi Presiden RI No 21 Tahun 1986

• C. Ketetapan MPR No.II/MPR 1978

• D. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998

Salah satu sikap yang dapat diterapkan sebagai nilai yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga adalah ....

• A. Pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam

• B. Mengambil keputusan bersama dengan jalan musyawarah

• C. Tolong menolong terhadap orang lain yang membutuhkan

• D. Bangga dan menggunakan produk- produk anak bangsa

Berdasarkan tabel tersebut yang termasuk makna Pembukaan UUD 1945 alinea ke 2 (kedua) terdapat pada kolom

• I

• II

• III

• IV

Berdasarkan bagan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan UUD 1945 yaitu…

• A. aturan yang paling tinggi dibandingkan lainnya

• B. sebagai hukum dasar tertulis yang harus ditaati dan dilaksankan pemerintah

• C. peraturan perundang-undangan tidak tertulis serta mengikat kepada seluruh warga negara

• D. UUD 1945 adalah hukum dasar tertinggi, artinya segala peraturan perundangan di bawah nya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Perhatikan pernyataan berikut!

(1) UUD NRI Tahun 1945

(2) UU/Perppu

(3) Peraturan Pemerintah

(4) Tap MPR

(5) Peraturan Presiden

(6) Peraturan Daerah Provinsi

(7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 yang paling tepat adalah ....

• A. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

• B. (1), (4), (2), (3), (5), (6), (7)

• C. (1), (2), (4), (5), (3), (6), (7)

• D. (1), (2), (5), (4), (3), (6), (7)

Kesadaran terhadap aturan hukum dapat terwujud apabila sikap warga masyarakat

• A. mengetahui dan hafal seluruh aturan hukum yang berlaku

• B. memiliki sikap yang positif terhadap aturan hukum yang berlaku

• C. mengikuti sosialisasi terhadap aturan hukum yang baru

• D. mempunyai produk aturan hukum yang berlaku

Dalam proses pembentukannya, rancangan peraturan daerah provinsi yang diusulkan oleh DPRD Provinsi, selanjutnya dibahas oleh….

• A. DPRD Provinsi

• B. DPRD Provinsi bersama Gubernur

• C. DPRD Provinsi bersama Bupati

• D. Gubernur

Hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Adakah suatu masyarakat tanpa hukum? Tidak ada, sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil, dan tidak terpengaruh oleh teknologi. Demikian juga dalam masyarakat perkotaan, nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh warganya. Dengan demikan hukum ….

• A. menciptakan ketertiban

• B. membuat suasana sejuk

• C. mewujudkan keindahan

• D. mengajak semua warga

Pada era reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami empat kali perubahan melalui sidang tahunan MPR. Perubahan pertama ditetapkan pada 19 Oktober 1999, Perubahan kedua pada 18 Agustus 2000, perubahan ketiga 9 November 2001, dan perubahan keempat pada 10 Agustus 2002. Perubahan-perubahan tersebut untuk menjawab tuntutan reformasi di bidang politik dan ketatanegaraan. Konsekuensi perubahan terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu …

• A. berubahnya struktur kelembagaan, baik dilihat dari fungsi maupun kedudukannya.

• B. bertambahnya susunan kelembagaan masyarakat yang ada di negara Indonesia

• C. berfungsinya tatanan kehidupan sesuai dengan peraturan yang berlaku

• D. berkembangnya peraturan–peraturan yang ada di negara Indonesia