ASESMEN FORMATIF

ASESMEN FORMATIF

6th - 8th Grade

5 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

KEDATANGAN BANGSA ASING KELAS 6

KEDATANGAN BANGSA ASING KELAS 6

6th Grade

10 Qs

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

7th Grade

10 Qs

Karakteristik Daerah II

Karakteristik Daerah II

7th Grade

10 Qs

K6 Tema 2 Bahasa Indonesia

K6 Tema 2 Bahasa Indonesia

6th Grade

10 Qs

Kekuasaan Belanda di Nusantara

Kekuasaan Belanda di Nusantara

6th Grade

10 Qs

SOAL PTS PKN KELAS 8 MTS TARBIYATUL FALAH

SOAL PTS PKN KELAS 8 MTS TARBIYATUL FALAH

8th Grade

10 Qs

TEMA 6 KELAS 6

TEMA 6 KELAS 6

6th Grade

10 Qs

IPS_Tema 7 Subtema 1_PH_Kelas 5

IPS_Tema 7 Subtema 1_PH_Kelas 5

4th - 6th Grade

10 Qs

ASESMEN FORMATIF

ASESMEN FORMATIF

Assessment

Quiz

Education

6th - 8th Grade

Medium

Created by

Karso Pramono

Used 1+ times

FREE Resource

5 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

1.  Monopoli merupakan salah satu bentuk perdagangan yang dapat merugikan orang lain. VOC atau (Vereenigde Oostindische Compagnie) itu sendiri merupakan persekutuan dagang milik Belanda,  VOC pada awalnya meminta keistimewaan hak-hak dagangnya, tetapi dalam perkembangnanya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. Pengaruh monopoli dalam perdagangan pada zaman Belanda banyak menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia.  VOC didirikan pada tahun….?

1601

1602

1603

1604

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

2.  Perhatikan pernyataan berikut ini:

a. Hak mencetak uang

b. Hak tidak memiliki angkatan perang

c. Hak memerintah daerah yang diduduki

d. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja

Berdasarkan pernyataan di atas yang bukan hak istimewa dari VOC adalah ditunjukan pada huruf ?

a

b

c

d

3.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

3.  Kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh Prancis. Pemerintahan yang mewakili Republik Bataaf di Indonesia adalah Herman Williem Daendels (1808-1811) dan Jan Willem Janssen (1811). Kebijakan pemerintah Kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Prancis sangat kentara pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808 – 1811). Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris,  Pembangunan jalur Anyer – Panarukan melalui sitem kerja paksa, sebagian besar dilakukan oleh manusia, penduduk Indonesia dipaksa untuk membangun jalan tersebut dengan tidak bayar dan digaji, banyak penduduk meninggal dunia karena kelaparan. Sistem kerja paksa sebenarnya tidak hanya pada pembangunan jalan saja akan tetapi juga terjadi pada sistem pertanian, perkebunan dan pada bidang-bidang lain. Berikut ini bukan merupakan dampak negatif dari sistem kerja paksa yakni ….

Menimbulkan banyak korban jiwa meninggal selama melakukan kerja paksa

Pekerja banyak mendapat perlakuan kasar dan tidak manusiawi

Terjadi kelumpuhan ekonomi, terlebih pada masa kepemimpinan Herman Willem Deandels

Mendapat pengetahuan cara mengolah jenis tanaman baru

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

4.  Setelah Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindi Belanda menjadi empat gubernement, yakni Malak, Sumatra, Jawa dan Maluku. Salah satu kebijakan yang terkelan adalah sistem sewa tanah atau landert-system atau landelijk stelsel dengan ketentuan antara lain: (1) Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut, (2) Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah, (3) Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai, (4) Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Kebijakan sistem sewa tanah berlangsung pada masa pemerintah kolonial Inggris, yakni ….

Thomas Stamford Raffles

Jenderal Daendels

Douwes Dekker

Napoleon Bonaparte

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Secara umum aturan sistem tanam paksa yang dibuat pemerintah kolonial Hindia Belanda tidaklah memberatkan pribumi. Namun, di lapangan banyak penyimpangan yang dilakukan sehingga praktek tanam paksa menjadi sangat memberatkan pribumi.  Tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk cultuurstelsel tidak melebihi 20 persen atau seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan.
Dari pernyataan diatas jika salah satu rakyat pribumi, memiliki tanah pertanian dengan ukuran 70 m x 400 m, dan seperempatnya telah diwariskan, berapa luas tanah yang harus diserahkan pada pemerintah kolonial Belanda untuk ditanami jenis tanaman perdagangan?

1.380 m

1.400 m

1.410 m

1450 m