Pre-Post Test Bimtek Kab/Kota Antikorupsi (Tokoh Masyarakat)

Berapakah jumlah Komponen Percontohan Kabupaten / Kota Antikorupsi?

• 19

• 6

• 5

• 18

Dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, KPK menggunakan strategi Trisula Pemberantasan Korupsi. Sebutkan strategi tersebut?

• Penyelidikan

  Penyidikan

  Penuntutan

• Pendidikan

  Pencegahan

  Penindakan

• Penindakan

  Pencegahan

  Pemberantasan

• Pembinaan

  Pendidikan

  Pencegahan

Dalam memenuhi komponen Peningkatan Kualitas Pengawasan, Sebutkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri yang mengatur penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

• Permendagri Nomor 89 Tahun 2022

• Permendagri Nomor 88 Tahun 2022

• Permendagri Nomor 87 Tahun 2022

• Permendagri Nomor 86 Tahun 2022

Sesuai Pasal 11 UU Nomor 30 tahun 2002 yang terakhir direvisi menjadi UU No 19 tahun 2019 tentang KPK, KPK berwenang menangani perkara Korupsi yang pelakunya adalah?

• Melibatkan Aparat Penegak Hukum dan orang lain yang ada keterkaitannya dengan Aparat Penegak Hukum

• Melibatkan Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada keterkaitannya dengan Penyelenggara Negara

• Melibatkan Aparat Penegak Hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada keterkaitannya dengan Aparat Penegak Hukum dan Penyelenggara Negara

• Melibatkan pihak yang ada keterkaitannya dengan perkara korupsi

Program Percontohan Kabupaten / Kota Antikorupsi memiliki tahapan dalam pelaksanaannya. Sebutkan tahapan pada Program tersebut?

• Wawancara

  Kuisioner

  Penilaian

• Observasi

  Bimbingan Teknis

  Penilaian

  Launching

• Persiapan

  Wawancara

  Survei

  Penilaian

  Launching

• Persiapan

  Observasi

  Bimbingan Teknis

  Penilaian

Pada tahapan Observasi, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan calon Percontohan Kabupaten / Kota Antikorupsi?

• Tidak terdapat kepala daerah dan pejabat setingkat eselon 2 yang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana lainnya berdasarkan ]hasil verifikasi APH

• Tidak terdapat kepala daerah dan pejabat setingkat eselon 3 yang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana lainnya berdasarkan ]hasil verifikasi APH

• Tidak terdapat kepala daerah dan pejabat setingkat eselon 1 yang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana lainnya berdasarkan ]hasil verifikasi APH

• Tidak terdapat kepala daerah yang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana lainnya berdasarkan ]hasil verifikasi APH

Pengusaha yang memberi hadiah voucher belanja kepada ASN karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan, merupakan perbuatan yang masuk kategori?

• Suap

• Gratifikasi

• Pemerasan

• Sumbangan

Bagaimana Peran Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Membantu Memberantas Korupsi?

• Tokoh masyarakat aktif terlibat dalam praktik korupsi dengan meminta suap agar mempercepat proses pengurusan dokumen

• Tokoh masyarakat ikut memalsukan pembukuan laporan keuangan untuk menutupi penggunaan dana untuk keperluan pribadi

• Tokoh Masyarakat dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi, sehingga menciptakan kesadaran yang lebih luas mengenai dampak negatif korupsi

• Tokoh masyarakat memperkaya diri dengan dana yang dikumpulkan untuk perbaikan jalan atau fasilitas umum

Pada komponen Kearifan Lokal, terdapat indikator Pelestarian Seni dan Budaya Lokal untuk Penanaman Nilai Antikorupsi. Apakah deskripsi dari indikator tersebut?

• Terdapat pemberdayaan kearifan/budaya lokal untuk meningkatkan nilai integritas dan identitas nasional serta nilai-nilai luhur bangsa

• Terdapat penetapan kearifan/budaya lokal untuk meningkatkan nilai integritas dan identitas nasional serta nilai-nilai luhur bangsa

• Terdapat pelestarian kearifan/budaya lokal untuk meningkatkan nilai integritas dan identitas nasional serta nilai-nilai luhur bangsa

• Terdapat pembiaran kearifan/budaya lokal untuk meningkatkan nilai integritas dan identitas nasional serta nilai-nilai luhur bangsa

Salah satu kriteria dugaan tindak pidana korupsi yang bisa dilaporkan ke KPK, adalah?

• Laporan yang tidak disertai bukti awal yang cukup untuk menduga adanya tindakan korupsi

• Kasus yang tidak melibatkan penyelenggara negara atau tidak berdampak signifikan terhadap keuangan negara

• Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

• Keluhan terkait pelayanan publik yang buruk, seperti keterlambatan pengurusan dokumen atau birokrasi lambat