Profesor Soepomo menyebut-nyebut kesamaan antara citanegara Indonesia dan Jerman Nazi serta Kekaisaran Jepang dalam pidatonya di hadapan sidang BPUPK pada 31 Mei 1945 karena

• mengusulkan agar Indonesia mengadopsi sistem politik totaliter seperti Jerman Nazi dan Kekaisaran Jepang.

• takut kepada kekejaman balatentara Jepang.

• bermaksud untuk menyatakan bahwa Indonesia harus menolak semua bentuk ideologi luar yang datang dari negara-negara lain.

• mengkritik sistem pemerintahan otoriter yang dianut oleh Jerman Nazi dan Kekaisaran Jepang.

Kecuali sebagian kecil berupa undang-undang dasar yang singkat dan fleksibel, konstitusi atau hukum dasar Indonesia sebagian besarnya

• Tertulis, berupa semangat kekeluargaan dan dasar permusyawaratan.

• Sangat dipengaruhi oleh hukum internasional dan perjanjian global.

• Tidak tertulis, berupa semangat kekeluargaan dan dasar permusyawaratan.

• Tertulis, berupa semangat persatuan dan dasar permusyawaratan.

Jaminan hukum tertulis bagi hak-hak asasi manusia sesungguhnya tidak diperlukan dalam suatu negara kekeluargaan karena

• Negara bukan entitas yang berbeda dan terpisah dari rakyat.

• Negara adalah entitas yang berdiri sendiri dan independen dari kepentingan rakyat.

• Negara memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada kesejahteraan individu rakyatnya.

• Negara bukan entitas yang berbeda dan bersatu dengan rakyat.

Pada dasarnya tidak ada pertentangan antara teori negara integralistik dan gagasan hak asasi manusia karena

• Hak-hak hanya diberikan kepada warga yang setia kepada pemimpin politik tertentu.

• Hak-hak warga ditentukan sepenuhnya oleh keputusan pemerintah tanpa mempertimbangkan kewajiban warga.

• Masyarakat hanya memberikan hak-hak kepada warga yang memiliki kekayaan dan status sosial tinggi.

• Masyarakat akan mempercayakan hak-hak pada warganya sepanjang ia menjalankan kewajibannya.

Sistem pemerintahan yang paling cocok untuk menyelenggarakan negara kekeluargaan

• Sistem Demokrasi

• Sistem Musyawarah

• Sistem Kekeluargaan

• Sistem Otoriter

Prinsip nomokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa sangat sentral bagi penyelenggaraan negara kerakyatan karena

• Hakikatnya yang berdaulat adalah hukum Tuhan Yang Maha Esa.

• Prinsip ini menekankan bahwa hukum negara harus sepenuhnya terpisah dari nilai-nilai religius.

• Negara harus menyingkirkan segala bentuk kepercayaan agama untuk mencapai keadilan yang sejati.

• Negara harus menganut satu agama resmi dan mewajibkan semua warganya untuk mempraktikkannya.

Konstitusionalisme Indonesia berbeda secara mendasar dari gagasan konstitusionalisme Eropa dan Amerika dalam hal keterkaitannya dengan

• Penekanan pada ekonomi pasar bebas dan kapitalisme

• Prinsip demokrasi dan pemisahan kekuasaan.

• Perlindungan hak asasi manusia secara universal.

• prinsip nomokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.

Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan sekadar lembaga perwakilan rakyat, melainkan

• bertugas untuk mengawasi kegiatan ekonomi dan perdagangan

• hanya sebagai badan legislatif yang membuat undang-undang

• perwujudan kehendak rakyat seluruhnya.

• merupakan badan yang berfokus pada urusan pertahanan

Para Pendiri Negara menyepakati suatu "sistem sendiri" dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yang sesungguhnya lebih dekat ke

• Sistem Parlementer

• Sistem Presidensial

• Sistem Semi-Parlementer

• Sistem Semi-Presidensil

Ketentuan bahwa seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh rakyat Bangsa Indonesia didasarkan atas

• corak Hukum Adat yang komunalistik-nonreligius.

• corak Hukum Adat yang nonkomunalistik-religius.

• corak Hukum Adat yang komunalistik-religius.

• corak Hukum Adat yang nonkomunalistik-nonreligius.