Probity Audit Kuis

Hal-hal khusus yang perlu diuji dalam pengadaan melalui swakelola. Berikut ini hal-hal yang sesuai dengan peraturan PBJ, kecuali …

• Khusus Swakelola Tipe I, Jumlah tenaga ahli dari luar boleh melebihi 50% jumlah keseluruhan pegawai K/L/PD yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan

• Khusus Swakelola Tipe I, Jumlah tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota Tim Pelaksana

• Khusus Swakelola Tipe II, penyusunan tarif RAB berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan sebagai PNBP

• Khusus Swakelola Tipe II, III, dan IV, RAB yang ada merupakan RAB yang disampaikan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah/Ormas/Kelmas pelaksana swakelola

Pada saat auditor menganalisis HPS dengan metode pemilihan menggunakan pascakualifikasi, auditor menemukan adanya ketidaktaatan penyusunan HPS terhadap batas waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya HPS dengan pascakualifikasi ditetapkan …

• Paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran

• Paling lama 28 hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran

• Paling cepat 30 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran

• Paling lama 30 hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran

Analisis kelayakan kebutuhan barang/jasa merupakan prosedur probity audit pada tahap ...

• Perencanaan dan Persiapan Pengadaan barang/jasa

• Rencana Persiapan Pemilihan Penyedia barang/jasa

• Rencana Pemilihan Penyedia barang/jasa

• Penyusunan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

Pada saat selesai proses tender tapi belum ditetapkan pemenangnya, auditor menemukan pokja UKPBJ melakukan unsur penilaian yang tidak termasuk dalam dokumen pemilihan, saran auditor adalah...

• Melakukan evaluasi ulang karena Pokja UKPBJ memasukkan unsur penilaian yang tidak termasuk dalam dokumen pemilihan

• Membatalkan pelelangan, karena kesalahan Pokja UKPBJ

• Membatalkan hasil pelelangan karena Pokja UKPBJ memasukkan unsur penilaian yang tidak termasuk dalam dokumen pemilihan

• Tidak perlu dibatalkan atau dilakukan evaluasi ulang, karena hak Pokja UKPBJ dalam menentukan unsur penilaian walaupun tidak tercantum dalam dokumen pengadaan

Auditor melakukan analisis terhadap laporan mingguan/bulanan dari PPK serta kemajuan pekerjaan konstruksi, hasil pemantauan dan pengawasan program mutu yang dilakukan PPK, dan penelaahan dilakukan untuk memastikan berdasarkan data-data tersebut pekerjaan telah selesai 100%. Prosedur probity audit tersebut dilakukan pada tahap …

• Serah terima hasil pekerjaan konstruksi

• Rencana Pemilihan Penyedia barang/jasa

• Persiapan pengadaan barang/jasa

• Perencanaan umum pengadaan barang/jasa

Salah satu syarat formal seorang auditor probity adalah …

• Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa

• Jabatan minimal Auditor Ahli Madya

• Telah diangkat menjadi auditor minimal dua tahun

• Pernah menjabat sebagai pengelola pengadaan barang/jasa

Kata “probity” diartikan sebagai …

• Integritas, kebenaran dan kejujuran

• Ketaatan, kepatuhan dan kejujuran

• Integritas, independen dan profesional

• Ketaatan, kejujuran dan keadilan

Mencegah penyimpangan/fraud dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dengan mempertimbangkan risiko fraud selama proses perencanaan, persiapan dan pelaksanaan audit adalah …

• Sasaran Probity Audit

• Ruang lingkup Probity Audit

• Kriteria dalam Probity Audit

• Metodologi Probity Audit

Probity Audit diklasifikasikan sebagai jenis pemeriksaan…

• Audit dengan tujuan tertentu

• Audit atas laporan keuangan

• Audit kinerja

• Investigasi

Penelaahan awal merupakan persiapan audit yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas proses pengadaan barang/jasa yang akan/sedang berlangsung. Penelaahan awal dapat dilakukan dengan metode …

• Ekspose

• Observasi

• Analisis dokumen

• Benchmarking