TWK 5 POSTTEST (2024)

Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut ini, kecuali....

• Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada.
• Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara.
• Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
• Ditetapkannya dasar kerohanian negara (dasar filsafat Negara Pancasila).
• Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya NKRI

Answer explanation

Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempuyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut ini: a. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. b. Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. c. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat. d. Ditetapkannya dasar kerohanian negara (dasar filsafat Negara Pancasila).

Fungsi pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi....

• Filter bagi masuknya budaya asing
• Sumber budaya bangsa
• Petunjuk pelaksanaan peraturan
• Sumber hukum yang berlaku
• Ciri dan karakteristik bangsa

Answer explanation

Fungsi pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa.

Kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu. Kebebasan dalam berpendapat, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan telah mendapat jaminan dari UUD 1945. Kebebasan tersebut wajib dilandasi rasa tanggung jawab karena sesuai kodratnya, manusia itu

• Senantiasa hidup bermasyarakat
• Bersikap dan bertindak rasional
• Dapat dikenakan sanksi hukum
• Cenderung mementingkan diri sendiri
• Mempunyai perasaan dan pikiran

Answer explanation

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai kodratnya, manusia mempunyai cipta/akal, rasa/perasaan, pikiran dan karsa/kehendak.

Pada Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh ...

• peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
• peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan
• peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah
• peraturan perundang-undangan, pemerintah, dan lembaga yang memiliki kewenangan
• peraturan perundang-undangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Answer explanation

Bunyi Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 : Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pada suatu hari, ada seorang siswa bernama Andi yang sedang belajar tentang UUD 1945 di sekolah. Andi bertanya kepada gurunya, "Bu guru, apa hubungan antara UUD 1945 dengan bhinneka tunggal ika?" Guru Andi menjawab, "UUD 1945 adalah dasar hukum dan konstitusi negara Indonesia. UUD 1945 mengandung nilai-nilai bhinneka tunggal ika, yaitu persatuan dalam perbedaan. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam berbagai pasal UUD 1945, seperti: Pasal 27 ayat (1): Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk bertempat tinggal dan menetap, hak untuk berkebangsaan, hak untuk berekspresi, hak untuk berkumpul dan bergaul, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak untuk bekerja dan mendapat imbalan yang adil dan layak, hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas dari penyiksaan, kekejaman, atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan hak untuk pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum. Guru Andi melanjutkan, "Nilai-nilai bhinneka tunggal ika dalam UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang di Indonesia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Setiap orang juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Andi pun mengerti. Ia pun bertekad untuk selalu mengamalkan nilai-nilai bhinneka tunggal ika dalam kehidupannya sehari-hari. Berdasarkan cerita di atas, sikap yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai bhinneka tunggal ika dalam kehidupan sehari-hari adalah

• Menganggap budaya lain lebih rendah daripada budaya sendiri.
• Menolak untuk bergaul dengan orang yang berbeda suku, agama, ras, atau budaya.
• Menghormati dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, atau budaya.
• Memaksakan budaya sendiri kepada orang lain.
• Membiarkannya karena itu buruk

Answer explanation

Nilai-nilai bhinneka tunggal ika menekankan pentingnya persatuan dalam perbedaan. Oleh karena itu, sikap yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai bhinneka tunggal ika dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap yang menghormati dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, atau budaya.

Pada suatu hari, di sebuah desa di Jawa Tengah, terdapat seorang petani bernama Pak Tani. Pak Tani adalah petani yang rajin dan tekun. Ia selalu bekerja keras untuk mengolah sawah dan menanam padi. Suatu hari, Pak Tani mengikuti sebuah diskusi tentang UUD 1945. Dalam diskusi tersebut, Pak Tani mempelajari tentang Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional. Pak Tani menyadari bahwa Pasal 33 UUD 1945 menjamin hak rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Pak Tani mulai berpikir bahwa ia dapat berperan dalam mewujudkan Pasal 33 UUD 1945. Ia memutuskan untuk bergabung dengan kelompok tani setempat. Kelompok tani ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan pertanian, bantuan modal usaha, dan pemasaran hasil pertanian. Pak Tani aktif dalam kegiatan kelompok tani. Ia membagikan ilmu dan pengalamannya kepada petani-petani lainnya. Ia juga membantu petani-petani lainnya untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Seiring berjalannya waktu, kelompok tani yang diikuti oleh Pak Tani mulai berkembang. Petani-petani menjadi lebih produktif dan pendapatan mereka meningkat. Pak Tani merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Ia menyadari bahwa UUD 1945 telah memberikannya kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dirinya dan masyarakat. Berdasarkan cerita tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat?

• Pasal 33 UUD 1945 hanya mengatur kesejahteraan ekonomi pemerintah, tetapi tidak mengatur kesejahteraan ekonomi rakyat.
• Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar dari sistem perekonomian nasional.
• Pasal 33 UUD 1945 hanya mengatur kesejahteraan ekonomi petani, tetapi tidak mengatur kesejahteraan ekonomi rakyat lainnya.
• Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
• Pasal 33 UUD 1945 merupakan pikiran fundamental pendidikan

Answer explanation

Jawaban yang paling tepat adalah (B). Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar dari sistem perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut: • Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. • Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. • Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang perekonomian nasional secara keseluruhan, termasuk kesejahteraan ekonomi rakyat. Jawaban (A) tidak tepat karena Pasal 33 UUD 1945 juga mengatur kesejahteraan ekonomi rakyat, bukan hanya kesejahteraan ekonomi pemerintah. Jawaban (C) tidak tepat karena Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang kesejahteraan ekonomi semua rakyat, termasuk petani dan rakyat lainnya. Jawaban (D) tidak tepat karena Pasal 33 UUD 1945 dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh Pak Tani.

Pada suatu hari, di sebuah desa di Kalimantan Timur, terdapat seorang pemuda bernama Adi. Adi adalah pemuda yang cerdas dan bersemangat untuk memajukan desa tempat tinggalnya. Ia ingin agar desa tersebut menjadi desa yang maju dan makmur. Suatu hari, Adi mengikuti sebuah diskusi tentang UUD 1945. Dalam diskusi tersebut, Adi mempelajari tentang Pasal 31 UUD 1945 yang mengatur tentang pendidikan. Adi menyadari bahwa Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan. Adi mulai berpikir bahwa ia dapat berperan dalam mewujudkan Pasal 31 UUD 1945. Ia memutuskan untuk bergabung dengan kelompok pemuda setempat. Kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan di desa. Adi aktif dalam kegiatan kelompok pemuda. Ia membantu untuk membangun sekolah baru di desa. Ia juga membantu untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Seiring berjalannya waktu, kelompok pemuda yang diikuti oleh Adi mulai berkembang. Kelompok tersebut berhasil membangun dua sekolah baru di desa. Adi merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Ia menyadari bahwa UUD 1945 telah memberikannya kesempatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa. Berdasarkan cerita tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat?

• Pasal 31 UUD 1945 hanya mengatur pendidikan dasar, tetapi tidak mengatur pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
• Pasal 31 UUD 1945 merupakan dasar dari sistem pendidikan nasional.
• Pasal 31 UUD 1945 hanya mengatur pendidikan di desa, tetapi tidak mengatur pendidikan di kota.
• Pasal 31 UUD 1945 tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
• Pasal 31 UUD 1945 tidak dapat diterapkan karena terbentur HAM

Answer explanation

Jawaban yang paling tepat adalah (B). Pasal 31 UUD 1945 merupakan dasar dari sistem pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut: Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Pasal 31 UUD 1945 mengatur tentang pendidikan secara keseluruhan, termasuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan di desa maupun kota. Jawaban (A) tidak tepat karena Pasal 31 UUD 1945 juga mengatur pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jawaban (C) tidak tepat karena Pasal 31 UUD 1945 mengatur tentang pendidikan secara keseluruhan, termasuk pendidikan di desa maupun kota. Jawaban (D) tidak tepat karena Pasal 31 UUD 1945 dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh Adi. Soal cerita ini berfokus pada Pasal 31 UUD 1945 yang mengatur tentang pendidikan. Soal ini juga menekankan pentingnya peran warga negara dalam mewujudkan cita-cita pendidikan yang tercantum dalam UUD 1945.

Pada suatu hari, di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, terdapat seorang pemuda bernama Budi yang baru saja lulus dari SMA. Budi adalah pemuda yang cerdas dan bersemangat untuk memajukan desa tempat tinggalnya. Ia ingin agar desa tersebut menjadi desa yang maju dan makmur. Suatu hari, Budi mengikuti sebuah diskusi tentang UUD 1945. Dalam diskusi tersebut, Budi mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara. Budi menyadari bahwa sebagai warga negara, ia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Budi memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok pemuda yang bertujuan untuk memajukan desa. Kelompok tersebut diberi nama "Generasi Muda Desa Maju". Kelompok ini berfokus pada berbagai bidang pembangunan desa, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan semangat yang tinggi, kelompok "Generasi Muda Desa Maju" mulai bekerja. Mereka mengadakan berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan kesehatan, dan bantuan modal usaha. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok "Generasi Muda Desa Maju" mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Masyarakat mulai menyadari pentingnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi kemajuan desa. Seiring berjalannya waktu, desa tempat tinggal Budi mulai mengalami kemajuan. Jumlah penduduk yang berpendidikan meningkat, angka kematian bayi menurun, dan perekonomian desa mulai berkembang. Budi dan kelompoknya merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Mereka menyadari bahwa UUD 1945 telah memberikan mereka hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.Berdasarkan cerita tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat?

• UUD 1945 hanya mengatur hak-hak warga negara, tetapi tidak mengatur kewajiban warga negara.
• Hak dan kewajiban warga negara merupakan hal yang saling berkaitan.
• Hak warga negara lebih penting daripada kewajiban warga negara.
• Kewajiban warga negara hanya dibebankan kepada pemerintah.
• hak dan kewajiban itu seimbang

Answer explanation

Jawaban yang paling tepat adalah (B). Hak dan kewajiban warga negara merupakan hal yang saling berkaitan. Hak warga negara hanya dapat diwujudkan jika warga negara juga melaksanakan kewajibannya. Jawaban (A) tidak tepat karena UUD 1945 juga mengatur kewajiban warga negara. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jawaban (C) tidak tepat karena hak warga negara dan kewajiban warga negara memiliki kedudukan yang sama. Keduanya merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara sebagai anggota masyarakat. Jawaban (D) tidak tepat karena kewajiban warga negara dibebankan kepada setiap warga negara, termasuk pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Pada suatu hari, di sebuah kota besar di Indonesia, terdapat seorang mahasiswa bernama Rara. Rara adalah mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia juga memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Suatu hari, Rara mengikuti sebuah diskusi tentang UUD 1945. Dalam diskusi tersebut, Rara mempelajari tentang Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Rara menyadari bahwa Pasal 28 UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Rara mulai berpikir bahwa ia dapat berperan dalam mewujudkan Pasal 28 UUD 1945. Ia memutuskan untuk bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hak asasi manusia. LSM tersebut fokus pada perlindungan hak-hak anak. Rara aktif dalam kegiatan LSM tersebut. Ia membantu untuk memantau kasus-kasus pelanggaran hak asasi anak. Ia juga membantu untuk memberikan pendampingan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak asasi. Seiring berjalannya waktu, LSM yang diikuti oleh Rara mulai berkembang. LSM tersebut berhasil membantu untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi anak. Rara merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Ia menyadari bahwa UUD 1945 telah memberikannya kesempatan untuk melindungi dan membela hak-hak anak. Berdasarkan cerita tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat?

• Pasal 28 UUD 1945 hanya mengatur hak asasi anak, tetapi tidak mengatur hak asasi manusia lainnya.
• Pasal 28 UUD 1945 merupakan dasar dari perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
• Pasal 28 UUD 1945 hanya mengatur perlindungan hak asasi anak, tetapi tidak mengatur penegakan hak asasi manusia.
• Pasal 28 UUD 1945 tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
• Pasal 28 UUD 1945 bisa menjadi landasan untuk hak kehidupan

Answer explanation

Jawaban yang paling tepat adalah (B). Pasal 28 UUD 1945 merupakan dasar dari perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut: Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, dan menyatakan pendapatnya dan pikirannya, dengan cara dan isi yang dijamin oleh undang-undang. Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Pasal 28 UUD 1945 mengatur tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia secara keseluruhan, termasuk hak asasi anak. Jawaban (A) tidak tepat karena Pasal 28 UUD 1945 juga mengatur hak asasi manusia lainnya, selain hak asasi anak. Jawaban (C) tidak tepat karena Pasal 28 UUD 1945 mengatur tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia secara keseluruhan, termasuk hak asasi anak. Jawaban (D) tidak tepat karena Pasal 28 UUD 1945 dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh Rara.

Pada suatu hari, di sebuah kota kecil di Jawa Barat, terdapat seorang siswa SMA bernama Gita. Gita adalah siswa yang cerdas dan aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah. Ia juga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Suatu hari, Gita mengikuti sebuah diskusi tentang UUD 1945. Dalam diskusi tersebut, Gita mempelajari tentang Pasal 27 UUD 1945 yang mengatur tentang warga negara. Gita menyadari bahwa Pasal 27 UUD 1945 menjamin kesetaraan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Gita mulai berpikir bahwa ia dapat berperan dalam mewujudkan Pasal 27 UUD 1945. Ia memutuskan untuk bergabung dengan organisasi ekstrakurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender. Gita aktif dalam kegiatan organisasi tersebut. Ia membantu untuk mengadakan berbagai kegiatan, seperti seminar, diskusi, dan pelatihan. Gita juga membantu untuk menyebarkan informasi tentang kesetaraan gender melalui media sosial. Seiring berjalannya waktu, organisasi yang diikuti oleh Gita mulai berkembang. Organisasi tersebut berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Gita merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Ia menyadari bahwa UUD 1945 telah memberikannya kesempatan untuk mewujudkan cita-cita kesetaraan gender di Indonesia. Berdasarkan cerita tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat?

• Pasal 27 UUD 1945 hanya mengatur kesetaraan gender bagi perempuan, tetapi tidak mengatur kesetaraan gender bagi laki-laki.
• Pasal 27 UUD 1945 merupakan dasar dari kesetaraan gender di Indonesia.
• Pasal 27 UUD 1945 hanya mengatur kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, tetapi tidak mengatur kesetaraan gender dalam bidang lainnya.
• Pasal 27 UUD 1945 tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
• Pasal 27 UUD 1945 menghadirkan perlindungan bagi umat

Answer explanation

Jawaban yang paling tepat adalah (B). Pasal 27 UUD 1945 merupakan dasar dari kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pengajaran. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Pasal 27 UUD 1945 mengatur tentang kesetaraan gender secara keseluruhan, termasuk kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan. Jawaban (A) tidak tepat karena Pasal 27 UUD 1945 juga mengatur kesetaraan gender bagi laki-laki. Jawaban (C) tidak tepat karena Pasal 27 UUD 1945 mengatur tentang kesetaraan gender dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Jawaban (D) tidak tepat karena Pasal 27 UUD 1945 dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh Gita. Soal cerita ini berfokus pada Pasal 27 UUD 1945 yang mengatur tentang warga negara. Soal ini juga menekankan pentingnya peran warga negara dalam mewujudkan cita-cita kesetaraan gender yang tercantum dalam UUD 1945.