Post Test Bimtek Peningkatan Kepatuhan Penyelenggaraan Yanblik

Apa fungsi dari Ombudsman RI?

• memastikan semua program kerja di pusat maupun daerah berjalan dengan baik dan terukur

• mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang

  diselenggarakan oleh penyelenggara negara

  dan pemerintahan baik di pusat maupun di

  daerah

• pengawasan intern, yang mampu memberikan pengawasan yang efektif dan memberikan nilai tambah

• mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang

  diselenggarakan oleh penyelenggara negara

  dan pemerintahan di lingkup pusat saja

Maladministrasi yang sering diadukan masyarakat, kecuali?

• Prosedur optimal

• Diskriminasi

• Konflik Kepentingan

• Penundaan Berlarut

Answer explanation

Apa sanksi yang diberikan jika penyelenggara pelayanan publik TIDAK mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan SP?

• Dengan sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

• Teguran tertulis

• Dengan sanksi pembebasan dari jabatan

• Teguran lisan

Berikut tugas dari Ombudsman RI, kecuali

• Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

• Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

• Melakukan penindakan dan penahanan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

• Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Bentuk pencegahan maladministrasi dengan kajian cepat, investigasi sistemik, penilaian kepatuhan atau pengawasan, yang TIDAK termasuk dalam pencegahan maladministrasi di KKP yaitu

• laporan mengenai surat kesehatan ikan

• Investigasi sistemik mengenai kesimpulan dan saran Ombudsman dalam hal ekspor lobster

• Investigasi sistemik mengenai BBM subsidi bagi nelayan dan akses layanan

• Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Metodologi penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terdiri dari wawancara, observasi, studi dokumen, dan penyebaran kuisioner pada medsos.

Responden yang diwawancarai sebagai berikut, kecuali

• Pimpinan pelayanan setingkat eselon II

• staf pelayanan

• pimpinan pengaduan

• staf hubungan masyarakat

Berikut dokumen yang diperlukan dalam penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik, kecuali

• SK tentang kompensasi terhadap standar pelayanan, rekap penyelesaian pengaduan (3 bulan terakhir) yang berisi jumlah laporan dan waktu penyelesaian

• Sertifikat pelatihan pengelolaan pengaduan, rekap jumlah pelaksana dan rekap jumlah kebutuhan pelaksana

• Dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan, laporan evaluasi pengaduan

• Sertifikat pelatihan aplikasi pelayanan, rekap capaian pelayanan publik

Apa kebijakan penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

• 45/KEPMEN-KP/2023

• 106/PERMEN-KP/2020

• 56/PERMEN-KP/2020

• 45/PERMEN-KP/2023

Tim Penanganan Pengaduan (TPP) Kementerian, TPP Unit Kerja Eselon I, atau TPP UPT melakukan verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan setalah penerusan dari Admin UPP dengan jangka waktu, kecuali

• Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari, kecuali terdapat Keadaan Kahar

• permintaan informasi dan Pengaduan yang bersifat normatif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari

• Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari

• permintaan informasi dan Pengaduan yang bersifat normatif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari

Apa unit kerja yang menjadi Admin Tim Penanganan Pengaduan Kementerian

• Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

• Inspektorat V

• Inspektorat II

• Biro Keuangan