Workshop Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko 2024

Peraturan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang digunakan saat ini adalah 

• Peraturan LKPP No. 04 Tahun 2021 

• Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 

• Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 

• Permen PUPR No. 07 Tahun 2019 

Model dokumen pada Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia yang terdapat pada Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, kecuali 

• Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi melalui Penyedia 

• Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia 

• Dokumen Pemilihan Pengadaan ePurchasing melalui Penyedia 

• Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia 

Pada Spesifikasi Teknis yang ditetapkan oleh PPK menjelaskan, kecuali 

• Metode pelaksanaan 

• Syarat-syarat pengujian bahan 

• Spesifikasi Peralatan Konstruksi 

• Lokasi Pekerjaan

Sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Model Pemilihan Metode Seleksi, Prakualifikasi, Kontrak Lumsum, tagihan yang disampaikan Penyedia dilampiri dengan, kecuali 

• Bukti dukung pengeluaran lain sesuai dengan SSUK 

• Kuitansi

• Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan KAK 

• Bukti pembayaran

Jasa Konsultansi Supervisi Konstruksi menggunakan jenis kontrak 

• Lumsum

• Waktu penugasan

• Payung

• Harga Satuan 

PPK dapat menandatangani surat tugas perjalanan dinas dengan kondisi 

• PPK tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat tugas perjalanan dinas dalam kondisi apapun 

• Jika KPA sedang melaksanakan perjalanan dinas  

• Telah ditunjuk dengan surat pendelegasian penerbitan Surat Tugas  yang dikeluarkan oleh KPA 

• Jika KPA tidak sedang dalam keadaan melakukan perjalanan dinas 

Yang bukan merupakan ketentuan perekaman  
e-presensi BRAVO sesuai dengan SE Sekretaris Direktorat Jenderal SDA Nomor Kp0602-As/700 tanggal 13 Oktober 2023 Hal Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ketentuan Absensi Melalui Aplikasi Mobile e-Absensi BRAVO PUPR yaitu 

• Perekaman kehadiran/ kepulangan dilakukan menjelang pejabat/ pegawai siap memulai pekerjaan dan saat telah selesai melakukan pekerjaan 

• Pengambilan foto wajib dilakukan dengan menghadapkan wajah ke arah kamera dan memperlihatkan seluruh badan 

• Pejabat dan pegawai yang melakukan perekaman Mobile e-Absensi Bravo menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan 

• Waktu kerja diatur berdasarkan ketentuan berlaku dan/atau sesuai peraturan masing-masing Unker 

Bentuk pembinaan kepada pelaku usaha sesuai amanat peraturan LKPP nomor 04 Tahun 2021, KECUALI 

• Pemberian peningkatan kapasitas pelaku usaha 

• Pemberian kepercayaan dalam proses pengawasan  

• Penilaian kinerja penyedia barang/jasa 

• Pengenaan sanksi daftar hitam 

Komponen Biaya Uang Harian berdasarkan ketentuan peraturan Meneteri Keuangan (PMK-SBM), KECUALI 

• Uang BBM 

• Uang Transport Lokal 

• Uang Saku

• Uang Makan

Sanksi yang diberikan atas kegiatan yang merugikan negara dalam bentuk menjual belikan dokumen negara secara tidak sah sehingga berdampak pada unit kerja? 

• Hukuman Disiplin Sedang 

• Hukuman Disiplin Berat 

• Hukuman disiplin Ringan 

• Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas bulan)