Hukum Pidana

Arti dari prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa adalah

• Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang tidak tertulis

• Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ada sebelumnya

• Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat

• Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas

Azaz yang menekankan atau memberikan proteksi terhadap kepentingan nasional dari siapapun dan dimanapun kejahatan itu dilakukan, disebut azaz?

• Azaz Nasional Pasif

• Azaz nasional Aktif

• Azaz Teritorial

• Azaz universalitas

Dalam ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkandung makna....

• Lex carta, lex priori, nonretroaktif

• Lex scripta, lex certa, nonretroaktif

• Lex carta, lex scripta, nonretroaktif

• Lex priori, lex certa, retroaktif

Tindak pidana yang dilarang tindakannya sehubungan dengan berlakunya asas perlindungandi dalam locus delicti, kecuali

• Kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara dan martabat presiden

• Pemalsuan surat-surat hutang dan sertifikat-sertifikat hutang atas beban Indonesia,daerah, atau sebagian daerah

• Pengedaran mata uang palsu

• Kejahatan-kejahatan tentang materai atau merk yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia

Unsur-unsur tindak pidana meliputi:

• Perbuatan, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

• Perbuatan, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dantidak ada alasan pembenar

• Perbuatan, diancam dengan pidana, tidak melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan,ada alasan pemaaf

• Perbuatan, diancam dengan pidana, melawan hukum, tidak memenuhi rumusan dalamundang-undang, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Berikut ini merupakan delik-delik yang ada di dalam rumusan tindak pidana, kecuali:

• delik tunggal dan delik ganda

• Delik dolus dan delik culpa

• Delik yang tidak dikualifikasikan

• Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

Sistem pemidanaan terhadap pelaku percobaan tindak pidana kejahatan yang telah diatur didalam Pasal 53 ayat (2) KUHP, berupa:

• Dikurangi setengah dari ancaman pidana maksimum

• Ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimum

• dijatuhi pidana penjara 2 tahun

• Dikurangi sepertiga dari ancaman pidana maksimum 

Berikut ini yang merupakan alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana yang diatur di luar KUHP adalah

• Grasi dan abolisi

• Grasi dan amnesti

• Abolisi dan amnesti

• Abolisi dan daluwarsa

Di dalam alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana yang diatur di dalam KUHP,ada terdakwa meninggal dunia dan karena daluwarsa. Berikut ini adalah hapusnya kewenangan menjalankan pidana karena daluwarsa sesuai Pasal 84 KUHP, kecuali

• Tenggang waktu daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun

• Tenggang daluwarsa harus kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan

• Wewenang menjalankan pidana mati tidak mungkin daluwarsa

• Tenggang daluwarsa yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun

Dasar hukum diberlakukannya Wetbook van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah

• Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945

• Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945

• Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945

• Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945