Sosialisasi SA di DJPb Jateng 2024

1. Dasar aturan yang mengatur tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga adalah ...

• Persatuan Indonesia

• Perasaan bukan yang ini :)

• PER-8/PB/2023

• Permusyawaratan Rakyat

2. Transaksi timbal balik antara satker pemberi kerja dengan satker penerima kerja yang berasal dari entitas pemerintahan disebut...

• Transfer Masuk

• Hibah

• Transaksi Resiprokal

• Transfer Keluar

3. Proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama disebut...

• Resiprokal

• SP2S

• SHR

• Rekonsiliasi

4. 4. Dokumen yang menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan serta telah menunjukkan hasil yang sama atau telah memenuhi kriteria untuk diterbitkan disebut..

• SHR

• SP2S

• SP3S

• LPJ

5. 5. Sesuai dengan PER-8/PB/2023, batas penyelesaian rekonsiliasi adalah setiap tanggal

• 15 bulan berikutnya

• 10 bulan berkenaan

• 10 bulan berikutnya

• 15 bulan berkenaan

6. 6. PSAP 17 merupakan pernyataan SAP yang membahas tentang...

• Investasi kita di masa depan

• Catatan atas Isi Hatimu

• Laporan Arus Kasih dan Sayang

• Properti Investasi

7. 7. Pernyataan SAP Nomor 17 Properti Investasi berlaku untuk

• Aset Biologis yang terkait aktivitas agrikultur

• Reservasi tambang sumber daya alam yang tidak diperbarui

• Tanah yang dikuasai dengan tujuan kenaikan nilai

• Hak penambangan Minyak, dan Gas Alam

8. 8. Jika Properti Investasi sudah tidak digunakan lagi secara permanen, dan tidak memiliki manfaat ekonomi,  maka keuntungan/kerugian pelepasan diakui sebagai

• Aset Tetap

• Surplus/Defisit

• Pendapatan

• Beban

Pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang, Indonesia akan merayakan HUT yang ke berapa?

• 77

• 78

• 79

• 80

10. 10. Beliau saat ini mengemban jabatan sebagai.... ??

• Kepala Seksi Sistem Akuntansi Pusat, APK

• Kepala Subdit. Sistem Akuntansi, APK

• Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah

• Kepala KPPN Semarang II