Lomba Pajak

Permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal di bawah ini……..

• WP mengajukan keberatan tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut

• WP tidak mengajukan keberatan

• WP mengajukan keberatan tetapi Dirjen pajak menolak keberatan WP

• WP mengajukan keberatan, tetapi dipertimbangkan

Dalam UU tentang KUP terdapat rumusan tindak pidana yang berupa delik aduan, yaitu menyangkut…..

• WP yang menolak dilakukan pemeriksaan pajak

• Pihak ketiga yang tidak memberikan keterangan yang diminta

• Setiap orang yang menghalangi penyidikan

• Pejabat pajak melanggar rahasia jabatan

Tengah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu WP memperlihatkan pembukuan dan dokumen yang palsu untuk pengisian SPT PPh Badan tahun 2022 dengan kerugian negara berupa pajak terutang yang kurang dibayar sebesar Rp.1.000.000.000. Pada saat dilakukan pemeriksaan dimaksud, WP tersebut mengakui kesalahannya dan berupaya agar tidak dilanjutkan ke penyidikan.

Mana pernyataan dibawah ini yang benar?.......

• WP tersebut dapat mengupayakan untuk tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan melalui persetujuan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administrasi sebesar Rp.1.500.000.000

• Pemeriksaan bukti permulaan tersebut tetap akan dilanjutkan ke penyidikan meskipun wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.

• WP tersebut dapat mengupayakan untuk tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000

• WP tersebut dapat mengupayakan untuk tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.4.000.000.000

Direktorat jenderal pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 tahun. Setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak. Pernyataan tersebut benar, kecuali……

• Kewajiban di dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga dapt diketahui besarnya pajak yang terutang

• Diterbitkannya NPWP dan atau PKP secara jabatan.

• SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (3) dan telah ditegur secara tertulis

• Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

WP yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan apabila karena keadaan……………..

• Kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom, dan terorisme

• Perang antar suku atau kegagalan computer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

• SPT WP mengajukan penundaan penyampaian SPT

• WP OP yang meninggal dan WP OP yang berstatus Warga Negara Asing dan tidak tinggal di Indonesia.

WP dengan kriteria tertentu adalah WP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pernyataan dibawah ini yang paling benar adalah…….

• Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawas keuangan dengan pendapat Wajar Tanpa Syarat Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah melakukan Tindak Pidana Perpajakan selama 3 tahun berturut-turut.

• Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawas keuangan dengan pendapat Wajar tanpa syarat tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah melakukan Tindak Pidana di bidang perpajakan selama 5 tahun berturut-turut

• Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawas keuangan dengan pendapat Wajar selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah melakukan Tindak Pidana Perpajakan selama 5 tahun berturut-turut.

• Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawas keuangan dengan pendapat Wajar selama 3 tahun bertutut-turut dan tidak pernah melakukan Tindak Pidana Perpajakan selama 5 tahun berturut-turut

Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh…

• Polisi dan pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas  dan tanggung jawab untuk melaksanakan bukti permulaan

• Polisi dan Jaksa atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bukti permulaan

• Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bukti pemulaan

• Penyidik di lingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bukti permulaan

Terhadap penerbitan SKPKBT yang diajukan gugatan karena diterbitkan tidak melalui pemeriksaan, atas pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKBT dimaksud…….

• Tertangguh sampai satu bulan putusan gugatan dan apabila ditolak WP dikenai sanksi 100%

• Tertangguh sampai satu bulan putusan gugatan terbit dan apabila ditolak wajib pajak dikenai sanksi 50%

• Tertangguh sampai satu bulan putusan gugatan terbit dan apabila ditolak WP dikenai sanksi bunga penagihan

• Tetap wajib dibayar paling lambat satu bulan sejak SKPKBT diterbitkan.

Apabila terdapat kekeliruan pemotongan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak bagi WP yang dipotong, maka WP yang dipotong dapat mengajukan…..

• Permohonan pembetulan atau permohonan lebih bayar atau keberatan

• Permohonan pembetulan atau keberatan

• Permohonan pembetulan atau permohonan lebih bayar

• Keberatan atau permohonan lebih bayar

Penyidik pegawai negeri sipil DJP dapat meminta bantuan apparat penegak hukum lain dalam melakukan penyidikan. Jenis bantuan apa saja?............

• Bantuan taktis

• Bantuan Upaya paksa

• Bantuan keamanan

• Bantuan teknis