Pre Test Pelatihan Penegakan Hukum Etik dan Perilaku

Peraturan DKPP yang mengatur tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu adalah....

• Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2017

• Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017

• Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2018

• Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2018

Berikut salah satu unsur keanggotaan DKPP yang benar kecuali...

• 1 (satu) orang ex officio dari unsur KPU

• 1 (satu) orang ex officio dari unsur Bawaslu

• 5 (lima) orang tokoh masyarakat

• 3 (tiga) orang usulan Presiden

DKPP berwenang ......

• memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan

• memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan

• memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik

• semua jawaban benar

Yang dimaksud Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah.....

• suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu

• suatu kesatuan asas integritas dan profesionalitas yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu

• suatu kesatuan asas tindakan dan sikap yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu

• suatu kesatuan asas kredibilitas dan humanitas yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah......

• pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang telah ditetapkan

• pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

• pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan

• pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang

  berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan

Kepanjangan dari DKPP adalah.....

• Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan

• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

• Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu

• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan sebagai berikut kecuali....

• asas Pemilu

• Kode Etik

• Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

• Sumpah/janji jabatan

Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada hal berikut kecuali....

• Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

  Indonesia Nomor VI/MPR/2001tentang Etika Kehidupan Berbangsa

• Prinsip Profesionalitas

• Asas Pemilu

Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh....

• anggota KPU, anggota KPU Provinsi,

  anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Aceh, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajaran sekretariat

• anggota KPU, anggota KPU Provinsi,

  anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Aceh, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

• anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

  Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas

  Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar

  Negeri, dan Pengawas TPS

• anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

  Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas

  Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar

  Negeri, dan Pengawas TPS beserta jajaran sekretariat

Penegakan Kode Etik untuk jajaran sekretariat Bawaslu dilaksanakan sesuai dengan....

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

• Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum

• Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang. Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

• Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab./Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan