pemeriksaan DD2

Tujuan pemeriksaan kepatuhan pengelolaan keuangan desa adalah untuk

• menyediakan informasi ke pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apakah entitas yang diperiksa mengikuti/mematuhi peraturan perundang-undangan, keputusan legislatif, kontrak, dan kode etik (codes of conduct) yang ditetapkan

• memberikan keyakinan atas aspek dengan tujuan tertentu terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan legislatif, kontrak, dan kode etik yang ditetapkan.

• meyakini tingkat efektifitas sistem pengendali internal.

• menyediakan informasi ke pengguna LHP apakah mutu dengan tujuan tertentu manajemen entitas telah sesuai dengan standar yang ditetapkan

Yang dimaksud dengan regularity dalam aspek pemeriksaan kepatuhan adalah …

• ketaatan kepada kriteria formal seperti peraturan perundangan dan perjanjian yang relevan.

• ketaatan pada prinsip umum pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan perilaku pejabat publik.

• kepatuhan kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh aparat pengawas internal.

• kepatuhan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Berikut ini merupakan tahapan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan, kecuali :

• Pemerolehan dan analisis bukti

• Identifikasi kriteria;

• Pengembangan temuan;

• Pemerolehan tanggapan atas temuan

Regularity dan propriety merupakan aspek …

• Aspek pemeriksaan kepatuhan

• Aspek pemeriksaan kepatutan

• Aspek pemeriksaan keuangan

• Aspek pemeriksaan keuangan dan kepatutan

Berikut ini merupakan tahapan pelaporan pemeriksaan kepatuhan :

• Tindak Lanjut Pemeriksaan kepatuhan

• Identifikasi kriteria;

• Pengembangan temuan;

• Pemerolehan tanggapan atas temuan

Berikut ini merupakan tahapan perencanaan pemeriksaan kepatuhan, kecuali :

• Identifikasi pengguna hasil Pemeriksaan dan pihak yang bertanggung jawab;

• Penentuan hal pokok, tujuan dan lingkup Pemeriksaan;

• Pengembangan Temuan

• Identifikasi kriteria;

Keuangan Desa adalah…

• semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan keuangan serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

• semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

• semua hak dan urusan Desa yang dapat dinilai dengan keuangan serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

• semua keuangan Desa dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang…

•    memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kota, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

•      memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

•    memiliki rakyat desa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

•    memiliki rakyat yang Bersama-sama mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan Desa bertujuan berikut ini, kecuali :

• mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

• mempercepat peningkatan kualitas kemakmuran pengelola masyarakat Desa

• mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik

• meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa

Berikut ini yang bukan tugas Kepala Desa

• menyelenggarakan Pemerintahan Desa

• melaksanakan Pembangunan Desa

• Meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran penyelenggara desa

• pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa