Asesmen Diagnostik Kognitif Kelas XII.F1

Perhatikan pernyataan dibawah ini :

1. Kebangsaan

2. Kekeluargaan

3. Keseimbangan lahir dan batin

4. Kesejahteraan Rakyat

5. Keadilan Rakyat

Dari pernyataan diatas ide-ide pokok dasar negara yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Seopomo ditunjukan oleh nomor ?

• 1, 2, 3

• 1, 2, 4

• 1, 3, 5

• 2, 3, 5

• 3, 4, 5

BPUPKI melalui panitia kecil mencapai kesepakatan dan menamai rumusan mereka sebagai Piagam Jakarta ( Jakarta Charter ) pada tanggal.....

• 1 Juni 1945

• 22 Juni 1945

• 29 Juli 1949

• 31 Juli 1945

• 29 Juni 1945

Perhatikan beberapa pernyataan berikut :
1) Menghargai hasil karya orang lain
2) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
3) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
4) Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia
5) Melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh rasa tanggungjawab
6) Hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
Dari beberapa pernyataan tersebut di atas, yang termasuk sikap positif yang ditunjukkan oleh sila ke 4 Pancasila terdapat pada nomor....

• 1, 2, 3

• 2, 3, 4

• 3, 4, 5

• 4, 5, 6

• 2, 4, 6

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Setidaknya ada 7 jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.
Tentukan urutan yang benar dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berikut ini:
I. Peraturan presiden
II. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
III. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
IV. Peraturan Daerah Provinsi
V. Ketetapan MPR
VI. UUD NRI Tahun 1945
VII. Peraturan Pemerintah

• I, II, III, IV, V, VI, VII

• II, IV, VI, I, III, V, VII

• III, IV, VII, I, II, V, VI

• V, VI, VII, I, II, III, IV

• VI, V, II, VII, I, IV, III

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya.
Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi Negara tersebut.
Konstitusi dapat dibedakan menjadi 2 macam konstitusi yaitu....

• Konstitusi pemerintah pusat dan daerah

• Konstitusi luar negeri dan dalam negeri

• Konstitusi lama dan baru

• Konstitusi tertulis dan tidak tertulis

• Konstitusi lisan dan tertulis

Pada suatu kelompok masyarakat, sebuah tindakan dapat dianggap susila, sedangkan pada kelompok lain, tindakan tersebut dapat dianggap asusila. Oleh karena itu, definisi susila disini sangat bergantung pada nilai-nilai yang dikandung oleh suatu kelompok masyarakat. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa norma kesusilaan adalah norma yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia di suatu masyarakat. Namun, norma ini tidak berasal dari hukum yang jelas, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan serta hati nurani yang ada di suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, meskipun dapat dirasakan secara langsung di masyarakat, norma ini tidak memiliki sanksi dan batasan-batasan yang jelas.
Bentuk sanksi norma kesusilaan yang diberikan kepada pelanggarnya dalam kehidupan bermasyarakat dapat berupa....

• Sanksi Penjara, hukuman mati dan hukuman seumur hidup

• Dosa dan Pahala serta syurga dan neraka

• Sanksi dari masyarakat serta kontrol sosial dalam penegakannya.

• Denda dan kurungan

• Pengucilan dari masyarakat dibuang dari kampong halamannya

Kegiatan kerja sama yang dilakukan, baik antar individu maupun kelompok. Mereka yang terlibat dalam kerja sama itu mendasarkan dirinya pada nilai yang disepakati, komitmen yang dijaga, serta keinginan untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa perbedaan latar belakang budaya, tidak menghalangi siapapun untuk bisa bekerja bersama-sama.
Kerjasama antar budaya yang beragam dapat menghasilkan keanekaragaman budaya yang memperkaya dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan makna dari....

• Asimilasi budaya

• Desiminasi budaya

• Sosialisasi budaya

• Kolaborasi budaya

• Nasionalisasi budaya

Banyak kasus yang terjadi tercatat ada beberapa konflik besar yang banyak memakan jatuh korban baik luka atau meninggal, luas konflik, dan ke rugian material. Indonesia merupakan negara yang beragam. Indonesia memiliki suku bangsa, adat istiadat, budaya dan ras yang berbeda-beda tersebar di wilayah Indonesia. Namun keberagaman tersebut terus dilakukan diuji dengan munculnya berbagai konflik yang terjadi diberbagai daerah. Konflik-konflik menimbulkan korban jiwa, luka-luka dan harus mengungsi. Diberitakan Kompas.com (23/12/2012), Yayasan Denny JA mencatat selama 14 tahun setelah masa reformasi setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut sebanyak 65 persen berlatar belakang agama. Sementara sisanya kekerasan etnik sekitar 20 persen, kekerasan gender sebanyak 15 persen, kekerasan seksual ada 5 persen.

Berikut ini merupakan konflik di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh intoleransi umat beragama, seperti...

• Konflik Ambon

• Konflik Semanggi

• Konflik Tolikara

• Konflik Sampit

• Konflik Poso

Indonesia seringkali mengalami sengketa batas wilayah dengan negara-negara lain. Data tahun 2009 dari Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) menyebutkan jika Indonesia mash memiliki sejumlah sengketa batas wilayah perbatasan yang belum terselesaikan. Misalnya, Indonesia mempunyai batas barat dengan tiga negara, yakni Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia. Namun, di antara ketiga negara itu, yang memiliki titik rawan dan sering terjadi sengketa adalah dengan Malaysia. Terjadinya sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia, biasanya karena adanya perbedaan persepsi terkait beberapa perjanjian, antara lain perjanjian tahun 1891 dan 1915 di Sektor Timur, serta Traktat tahun 1928 di Sektor Barat. Sengketa Indonesia dan Malaysia tentang batas wilayah yang sampai disidangkan di Mahkamah Internasional yang di menangkan oleh Malaysia adalah sengketa tentang...

• Kepulauan Natuna

• Laut Cina Selatan

• Semenanjung Malaka

• Ambalat

• Sipadan dan Ligitan

Hubungan Indonesia dan China kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Ketegangan antar kedua negara itu terjadi dipicu aksi kapal-kapal nelayan asal negeri tirai bambu dikawal kapal coast guard memasuki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Adu klaim antara Indonesia dan China pun terjadi. Indonesia berpegang pada ZEE, sementara China menjadikan sembilan garis putus-putus atau nine dash line sebagai patokan menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya. Pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim China terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam "Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," Pernyataan ini sesuai dengan hasil ketetapan hukum laut Internasional, bahwa wilayah laut Zona Eksklusif sejauh ....

• 12 Mil

• 112 Mil

• 120 Mil

• 20 Mil

• 200 Mil