LATIHAN APBN BAB-1

Hubungan Paket Undang-Undang Keuangan Negara yang mengatur prinsip-prinsip umum pemeriksaan keuangan negara diatur dalam ....

• UUD 1945

• UU Nomor 17 Tahun 2003

• UU Nomor 1 Tahun 2004

• UU Nomor 15 Tahun 2004

Dalam pengelolaan keuangan negara menteri keuangan memiliki peran sebagai ....

• Chief Financial Officer (CFO) saja

• Chief Operational Officer (COO) saja

• Chief Financial Officer (CFO) dan Chief Operational Officer (COO)

• Tidak keduanya

Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dapat mendelegasikan kewenangannya pada Kuasa BUN, yakni ....

• Sekjen Kementerian Keuangan

• Dirjen Perbendaharaan

• Kepala KPPN

• Direktur Pengelolaan Kas Negara

Pengelolaan Keuangan Negara diatur dalam satu paket undang-undang bidang keuangan negara, yang salah satunya adalah ... tentang keuangan negara

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

• alinea IV Pembukaan Undang-Undang dasar 1945

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara merupakan...

• dana pemerintah

• keuangan negara

• anggaran negara

• penerimaan negara

keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan pengertian keuangan negara dari sisi..

• Objek

• Subjek

• Proses

• Tujuan

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara perlu dijabarkan dalam prinsip-prinsip dasar atau asas-asas, diantaranya adalah...

• Asas kesatuan, asas spesialitas, asas profesionalitas, asas keterbukaan

• Asas tahunan, asas revitalisasi, asas proporsionalitas, asas asas akuntabilitas

• Asas tahunan, asas universalitas, asas profesionalitas, asas reformasi birokrasi

• Asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, asas revitalisasi

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat. bank sentral. pemerintah daerah, pemerintah/lembaga asing, diwujudkan melalui aktivitas yang dapat dijabarkan sebagai berikut...

• Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

• Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah atau sebaliknya (setelah mendapat persetujuan MPR)

• Pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD

• Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat saja

Hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, badan pengelola dana masyarakat, diwujudkan melalui aktivitas sebagai berikut, yaitu...

• Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara lain (terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/ APBN/APBD

• Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan swasta

• Pemerintah pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.

• Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara

Presiden menguasakan kewenangan pengelolaan keuangan negara kepada Menteri Keuangan untuk bertindak selaku...

• Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan

• Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

• Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

• Pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara dan daerah yang dipisahkan